Catatan Diskusi Rakyat Bersuara, Sebuah Resolusi Untuk Selamatkan Aceh & Sumatera
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat & Aktivis
Sherly Annavita, pasca tinjauan lapangan di lokasi Banjir Bandang Aceh, secara halus menggunakan pendekatan kebahasaan dengan ungkapan ‘butuh komando’, untuk mengkritisi kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana Aceh dan Sumatera yang tidak maksimal. Kritik itu disampaikan dalam program diskusi Rakyat Bersuara (23/12), setelah meninjau lokasi dan melihat langsung sebenarnya banyak potensi yang bisa diberdayakan, namun tidak terjadi Sinerji yang baik karena tiadanya komando/ kepemimpinan dalam penanggulangan bencana.
Sehingga Pemda, Relawan, hingga korban bencana bekerja secara mandiri, kurang terkoordinasi dan tidak maksimal dalam menjalin Sinerji. Akibatnya, manfaat dari upaya penanggulangan bencana yang diharapkan dapat memulihkan dan mengembalikan kondisi kembali normal masih sangat jauh panggang dari api.
Aiman Witjaksono selaku moderator diskusi, menggunakan ungkapan ‘butuh percepatan’ dalam usaha menanggulangi bencana agar lebih maksimal dampaknya bagi korban. Hendri Satrio, menyebut salah satu kendalanya adalah adanya tumpang tindih informasi sehingga dibutuhkan pusat informasi yang terintegrasi.
Namun, penulis sendiri lebih memilih menggunakan ungkapan ‘negara tidak hadir’ dalam bencana. Meski ungkapan ini penulis tegaskan dengan gaya metafora, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa rakyat yang menjadi korban bencana di Aceh dan Sumatera seperti menjadi yatim. Negara, yang semestinya mengasuh mereka secara serius dan sepenuh hati kesannya hanya menjalankan kegiatan yang normatif.
Bahwa benar, telah banyak statemen pejabat yang menjanjikan ini dan itu, telah melakukan ini dan itu. Nyatanya, sambungan telepon dari lokasi bencana yang disampaikan Chiki Fawzi (Relawan Bencana di Aceh), seperti menampar wajah kekuasaan. Akses jalan masih terputus, listrik belum hidup, jaringan telpon sulit, berbagai kebutuhan hidup juga sulit dipenuhi. Padahal, masih banyak temuan dari Chiki Chiki yang lain yang tak teramplifikasi oleh media.
Gubernur Aceh Mualem yang menitipkan air mata dan meminta segenap rakyat Aceh hanya bersandar kepada Allah SWT, sejatinya juga pesan tegas tentang tidak hadirnya peran pemerintah pusat secara maksimal dalam usaha untuk membantu korban bencana. Akan tetapi, pemerintah nampaknya tak memiliki kepekaan rasa untuk menangkap kritikan itu.
Ungkapan ‘Negara tak hadir’ memang bukan ungkapan sebenarnya, melainkan diksi majazi yang penuh metafora. Karena faktanya, pemerintah sudah melakukan sejumlah tindakan.
Akan tetapi ketika rakyat meminta status bencana ditetapkan sebagai bencana nasional dan meminta pemerintah membuka akses bantuan internasional, kenapa pemerintah masih kekeuh sanggup menangani bencana dengan mode yang masih dipertahankan seperti hingga nyaris satu bulan ini? Padahal, sejumlah janji yang pernah disampaikan pemerintah, belum juga terpenuhi?
Apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dari Tenaga Ali Utama KSP Saudara Saddam Al Jihad tentang sejumlah statistik pencapaian penanggulangan bencana dan komitmen pemerintah, sebagai sebuah pernyataan memang layak untuk didengar. Hanya saja, jika itu dianggap sebagai sebuah bukti keseriusan pemerintah sekaligus tidak butuh status bencana nasional dan membuka diri atas akses bantuan internasional, rasanya kesimpulan seperti ini masih sangat riskan dan prematur untuk diyakini kebenarannya.
Penulis mengambil preseden kasus pagar laut. Apa dulu yang dijanjikan pemerintah? Lalu, apa yang terjadi realisasi di lapangan?
Hanya Arsin Kades Kohod yang ditumbalkan. Sementara KORPORASINYA AGUAN tidak tersentuh. Proses reklamasi di pagar laut hingga kini juga terus berjalan. Proyek PIK-2 tetap lanjut, meski status PSN sudah dicabut.
Lalu, bagaimana publik akan meyakini janji pemerintah atas bencana Aceh dan Sumatera, jika kawasan PIK-2 yang hanya 30 KM dari ibukota saja tak konsisten antara janji dengan realisasi?
Dalam diskusi Rakyat Bersuara Inews TV, Penulis sudah ungkap, banjir bandang bukan an sich bencana ekologis. Melainkan, bencana politik akibat kebijakan pemerintah mengobral izin tambang dan perkebunan sawit di kawasan hutan. Deforestasi adalah pangkal masalahnya, sementara kebijakan pemerintah menjadi penyebabnya.
Di era Jokowi oligarki sawit dan tambang dimanjakan. Lahan hutan dobral bak dagangan murah untuk menambah kaya raya oligarki.
Saat era Menko Marives Luhut Panjaitan, ada 9 juta lahan sawit yang diaudit. 3,3 juta ha lahan sawit terbukti ilegal karena berada diatas kawasan hutan. Namun apakah para taipan sawit ini ditindak?
Alih-alih dipenjara dan membayar denda lahan sawit para taipan ini justru diputihkan. Ya, melegalisasi kejahatan atas pembalakan hutan dengan dalih semua sudah terjadi dan agar sawit ilegal tersebut bisa memberikan kontribusi pada Negara.
Tapi itu semua bukan kebijakan menteri. Pembalakan hutan dengan mengobral konsesi lahan dan tambang, yang dilakukan menteri adalah untuk melaksanakan visi misi Presiden Jokowi.
Pertanyaannya, akankah Prabowo Subianto selaku Presiden hari ini akan membiarkan kerusakan itu? Atau bahkan, akan melestarikannya dengan ungkapan tanam sawit baik karena pohon Sawit juga ada daunnya?
Atau bahkan, Prabowo Subianto akan mengeskpor deforestasi lahan hutan di Sumatera ke Wilayah Papua dengan dalih tanam sawit untuk kebutuhan energi terbarukan?
Prabowo akan memilih berkhidmat kepada rakyat, atau menjadi pelayan setia oligarki kapitalis?
Yang jelas, saat ini status bencana nasional bukanlah keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Kebutuhan agar terjadi percepatan penanganan bencana seperti yang disampaikan Aiman Witjaksono. Kebutuhan agar Relawan, Pemda, korban bencana beserta seluruh rakyat memiliki komando seperti yang disampaikan Sherly Annavita.
Dan yang paling penting, agar Negara kembali hadir dan mempersembahkan peran terbaiknya untuk membersamai dan menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyatnya. Ingat ! Rakyat Aceh dan Sumatera saat ini merasa menjadi Yatim, bahkan kadangkala seperti anak tiri. Jangan sampai ada pikiran, mereka lebih memilih hidup mandiri tanpa perlu diasuh oleh NKRI.
Dalam konteks kegalauan bangsa dan suasana kebatinan yang parau saat ini, rasanya tidak berlebihan jika Ubedilah Badrun mengingatkan agar kita juga tidak melupakan pendekatan teologis. Karena itu, penting kiranya bangsa ini untuk berkontemplasi dan evaluasi diri agar menjadi hamba Allah SWT yang bertaqwa. Agar, kekayaan SDA di negeri ini bisa memberikan kesejahteraan bagi segenap rakyat, bukan malah menjadi bencana.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”
QS: Al A’rof ayat 96. []
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
