Menimbang Hitam Putih Pemberian Gelar Pahlawan Soekarno Soeharto

Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila

PEMBERONTKAN DARUL ISLAM

Menurut Barbara Sillars Harvey dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/ TII (1989), namanya menjadi Abdul Kahar Muzakkar setelah sekolah di Solo. Nama itu “digubahnya dari nama seorang guru kesayangannya, seorang pemimpin muda Muhammadiyah, Abdul Kahar Muzakkir.” Muzakkir adalah salah satu wakil Islam dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Pembukaan UUD 1945.

DI TII Ribuan rakyat mati sebagai korban operasi penumpasan DITII.
Sejarah Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dimulai dari kekecewaan atas penolakan pemerintah pusat untuk menerima pasukannya ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) pada tahun 1950.

Pemberontakan ini kemudian berubah menjadi gerakan ideologis yang mengusung cita-cita mendirikan negara Islam, secara resmi bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada 7 Agustus 1954, dan berakhir pada 3 Februari 1965 setelah Kahar Muzakkar tewas ditembak

LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN

Latar belakang pemberontakan DI/TII sebenarnya diawali dari adanya kekosongan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di wilayah Jawa Barat akibat perjanjian Renville.
Wilayah Jawa Barat menurut perjanjian Renville masuk ke dalam negara bagian Pasundan oleh Belanda.

Daerah Jawa Barat berada di dalam garis van Mook sehingga pasukan RI harus dipindah ke daerah yang ada di luar garis Van Mook.

Namun, laskar bersenjata Sabilillah dan Hizbullah menolak pindah ke daerah lain dan memutuskan membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo.

S.M Kartosuwiryo bersama dengan pasukannya kemudian berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah pasundan dalam rangka menguatkan perjuangan Republik Indonesia.

• Kekecewaan atas APRIS: Pemberontakan awalnya dipicu oleh penolakan pemerintah untuk menerima Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin Kahar Muzakkar ke dalam APRIS.
• Tuntutan komando teritorial: Kahar Muzakkar merasa terdesak setelah tidak lagi memiliki jabatan sebagai perwira setelah KGS (yang dibentuknya) dibubarkan.

REVOLUSI GERAKAN DARUL ISLAM

Namun Kartosuwiryo kemudian memutuskan untuk membentuk Darul Islam (DI) atau negara Islam sebagaimana yang dicita-citakannya.

Pada bulan Agustus 1948 Kartosuwiryo kemudian memproklamirkan pembentukan Darul Islam (DI) dengan dukungan Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat.

• Pemberontakan pertama (1950-1952): Dimulai sebagai bentuk keresahan terhadap sikap pemerintah pusat.
• Bergabung dengan DI/TII (1953-1965): Gerakan ini kemudian berubah menjadi gerakan yang lebih ideologis, dengan Kahar Muzakkar secara resmi menyatakan bergabung dengan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.
• Pemberontakan kedua (1953-1965): Berlangsung dengan semangat keagamaan untuk mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan.
  Berakhirnya pemberontakan
• Penumpasan: Pemberontakan berakhir setelah Kahar Muzakkar tewas ditembak oleh Kopral Sadeli pada 3 Februari 1965 di tepi Sungai Lasolo, saat pasukan Siliwangi berhasil menyergap tempat persembunyiannya.

APA ITU DI TII

DI/TII adalah singkatan dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. DI/TII sendiri merupakan gerakan pemberontakan yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Kapan pemberontakan DI/TII ini dimulai? Pemberontakan ini dimulai pada bulan Februari 1948 di Jawa Barat. Pemberontakan yang berawal di Jawa Barat ini kemudian meluas ke beberapa provinsi seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah.

Pemberontakan DI/TII ini pun terjadi di banyak wilayah. Tahukah kamu siapa pemimpin pemberontakan DI/TII tersebut? Beberapa tokoh pemimpin pemberontakan DI/TII di antaranya adalah Kartosuwiryo, Daud Beureuh, Amir Fatah, Letnan Kolonel Kahar Muzakkar, dan Ibnu Hajar.

Tujuan Pemberontakan DI/TII
Tujuan gerakan pemberontakan DI/TII yang terjadi di beberapa daerah adalah dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Meski memiliki tujuan yang sama, namun di beberapa daerah latar belakang pemberontakan DI/TII diawali oleh persoalan berbeda.

Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TII pertama kali meletus di daerah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo.

Selanjutnya secara berturut-turut pemberontakan DI/TII pun meletus di beberapa provinsi lain di republik Indonesia seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

DI/TII Jawa Barat
Latar belakang atau munculnya gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Jawa Barat, terutama S.M. Kartosuwiryo terhadap isi dari Perjanjian Renville yang ditandatangani tahun 1948 antara pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda.

Isi di dalam Perjanjian Renville mengharuskan pasukan RI untuk mengosongkan daerah Jawa Barat yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda ke Jawa Tengah yang dikuasai pemerintah. Akibatnya, divisi Siliwangi dipindah ke daerah Jawa Tengah.

Kartosuwiryo menganggap bahwa isi perjanjian Renville telah mengkhianati perjuangan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut mendorong Kartosuwiryo bersama 2 ribu pengikutnya yang terdiri dari laskar Sabilillah dan Hizbullah menolak pindah dari Jawa Barat.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo atau S.M. Kartosuwiryo. S.M Kartosuwiryo sendiri dulunya merupakan tokoh dari Partai Sarekat Islam Indoneisa (PSII). Kartosuwiryo memproklamirkan pendirian Negara Islam Indonesia (NII) di tanggal 7 Agustus 1949.
Jumlah pasti korban tewas dalam pemberontakan DI/TII sulit dihitung, tetapiWikipedia menyebutkan terdapat lebih dari(13.000)jiwa terbunuh di Jawa Barat, yang meliputi orang Sunda, tentara Indonesia, dan anggota Organisasi Keamanan Desa (OKD), dengan perkiraan total korban tewas mencapai(22.895)jiwa

Jika korban PKI yang perang saudara Soeharto dituduh genosida kenapa korban DITII 22.895 Tidak dituduh Soekarno melakukan genosida pada Umat Islam ?
bukan nya PKI melakukan pemberontakan untuk merebut negara? #

SOEKARNO DIKTAKTOR MEMENJARAKAN ULAMA TANPA PENGADILAN

“Memenjarakan” Buya Hamka mengacu pada penahanan beliau oleh rezim Orde Lama di bawah Presiden Soekarno pada tahun 1964. Beliau dituduh melakukan kejahatan subversif karena dianggap terlibat dalam gerakan politik anti-komunis dan dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno, yang kemudian berujung pada masa tahanan selama kurang lebih dua tahun empat bulan.

• Alasan Penahanan: Buya Hamka ditangkap karena dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dengan mengadakan rapat gelap di Tangerang. Pemerintah Orde Lama menuduhnya terlibat dalam gerakan politik anti-komunis.
• Masa Tahanan: Buya Hamka dipenjara sejak 27 Januari 1964 dan bebas pada tahun 1966, menghabiskan waktu sekitar dua tahun empat bulan di penjara tanpa pengadilan.
• Karya selama Penjara: Saat di penjara, ia menghasilkan salah satu karya monumentalnya, yaitu Tafsir Al-Azhar.
• Kehidupan setelah Bebas: Setelah bebas, Buya Hamka tetap melanjutkan dakwahnya, kembali ke Indonesia dari Malaysia, dan kemudian mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MEMENJARAKAN MOHAMMAD NATSIR KARENA DIANGGAP MEMBANGKANG

Memenjarahkan Natsir” dan “membubarkan Masyumi” merujuk pada dua peristiwa terpisah yang berkaitan dengan tokoh dan partai politik yang berbeda, meskipun keduanya terjadi pada periode yang sama di Indonesia. Pertama, Mohammad Natsir (tokoh Masyumi) dipenjara oleh pemerintah Orde Lama. Kedua, partai Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.
Mohammad Natsir

• Natsir adalah mantan Perdana Menteri Indonesia pertama yang memimpin Kabinet Natsir.
• Ia dipenjara oleh pemerintah Orde Lama, bukan karena kasus hukum, tetapi karena dianggap membangkang atau tidak loyal kepada Presiden Soekarno.
  Partai Masyumi
• Partai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 201 tahun 1960.
• Alasan pembubaran partai ini adalah karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

PEMBERONTAKAN PRRI DAN PERMESTA

Pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan peristiwa konflik di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan ini terjadi karena ketidaksetujuan masyarakat di beberapa daerah atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dianggap tidak adil terhadap daerah, ditambah lagi dengan kecondongan pemerintah, yaitu Presiden Soekarno terhadap partai komunis.

Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI adalah kekecewaan di tubuh Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pemerintah pusat yang tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan mendorong tokoh militer dan sipil di daerah membentuk dewan daerah di Desember 1956 dan Februari 1957 sebagai alat perjuangan tuntutan. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan membentuk dewan di 4 daerah berikut:

• Sumatera Utara membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon
• Sulawesi Utara membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual
• Sumatera Barat membentuk Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein
• Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Barlian

Dewan-dewan yang ada di daerah tersebutlah yang akhirnya mengambil alih kekuasaan yang dipegang pemerintah daerah. Tindakan dewan daerah didukung oleh tokoh sipil dari pusat seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara.

Tujuan Pemberontakan Permesta
Pemberontakan oleh PRRI dan Permesta sering disebut sebagai gerakan deklarasi politik untuk memperjuangkan Indonesia dan bukan untuk melepaskan diri dari negara republik Indonesia. Meski sering disebut secara bersama-sama, sebenarnya terdapat perbedaan PRRI dan Permesta.

Permesta adalah gerakan yang berbasis di Indonesia bagian Timur meliputi Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi. Sementara PRRI berbasis di Sumatera.

Pemberontakan Permesta terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh pemerintah daerah Sulawesi atas kebijakan pemerintah pusat terkait pembagian pendapatan negara.

Selain itu, tokoh pimpinan kedua gerakan ini juga berbeda karena Permesta berdiri melalui proklamasi yang disampaikan oleh Letkol Ventje Sumual.

Gubernur Sulawesi beberapa kali menemui Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo demi mengajukan otonomi daerah lebih besar di wilayah Indonesia Timur.
Namun upaya musyawarah tersebut tidak menghasilkan apa-apa.

Gagalnya musyawarah ini membuat tokoh di Indonesia Timur memilih mendeklarasikan Permesta. Mereka pun memilih memutus hubungan dengan Kabinet Djuanda selaku pemegang kekuasaan di pusat.

Bagaimana Pemberontakan PRRI dan Permesta Terjadi?
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta diawali dengan rasa ketidakpuasan daerah di Indonesia terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan daerah.

Krisis yang berpotensi menimbulkan gejolak pemberontakan ini sebenarnya sudah berusaha diatasi melalui jalan musyawarah oleh Perdana Menteri Juanda dan KSAD Abdul Haris Nasution. Namun, usaha ini menemui kegagalan.

Letkol Ahmad Husein kemudian menuntut Kabinet Djuanda di pemerintahan pusat agar mengundurkan diri serta mengultimatum agar mandat diserahkan kembali ke presiden. Namun ultimatum Letkol Ahmad Husein ditolak pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Penolakan tuntutan ini berbuntut panjang dengan dideklarasikannya pendirian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 di wilayah Padang, Sumatera Barat oleh Letkol Achmad Hussein. PRRI kemudian mengangkat Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Mr. Syafruddin Prawiranegara melihat pembentukan PRRI ini bukan dalam rangka memisahkan diri dari Indonesia melainkan hanya upaya menyelamatkan negara dari kekacauan akibat pengaruh PKI yang besar di pemerintahan pusat.

Sementara itu, Permesta atau Perjuangan Semesta dideklarasikan lebih awal dari PRRI yakni tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Ventje Sumual yang membacakan naskah proklamasi bernama Staat van Oorlog en Beleg (SOB). Arti dari judul naskah tersebut adalah “Negara Sedang Darurat Perang”.

Di dalam naskah tersebut disampaikan bahwa wilayah Teritorium VII atau Makasar sedang dalam kondisi perang. Permesta berawal dari adanya ketidakpuasan daerah yakni Sulawesi terhadap kebijakan pembagian pendapatan negara terhadap wilayah Indonesia Timur.

Gubernur Sulawesi saat itu yakni Andi Pangerang Pettarani menuntut otonomi lebih besar untuk wilayah Indonesia Timur namun tidak digubris. Hingga akhirnya Panglima Letkol Ventje Sumual memproklamasikan kondisi darurat perang di wilayah Indonesia Timur.

Oleh karena itu, deklarasi pendirian PRRI disambut antusias oleh tokoh masyarakat yang ada di Manado, Sulawesi Utara.

Dampak Pemberontakan PRRI Permesta
Pemberontakan PRRI dan Permesta menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian materiil yang cukup besar baik dari pihak pemerintah Indonesia, sipil maupun pemberontak. Dampak adanya PRRI adalah sebanyak 22.174 menjadi korban jiwa dan 4 ribu lebih korban mengalami luka-luka.

Selanjutnya, 8.072 orang menjadi tawanan perang yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak stabil dan hubungan persaudaraan menjadi renggang. Kemudian, kondisi perekonomian negara dan di daerah juga menjadi tidak stabil.

Meskipun berdampak negatif, namun pemberontakan PRRI dan Permesta juga memberi dampak positif untuk meningkatkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi pembangunan di daerah.

• Pembubaran ini dilakukan bersamaan dengan beberapa partai lain yang dianggap melawan pemerintah.

Jika kita selalu menuduh Soeharto melakukan Genosida yang sudah jelas PKI Melakukan pemberontakan .Bagaimana dengan Permesta dengan korban 22.174 tewas terbunuh dan 4 juta orang ditahan .dan 8072 orang menjadi tawanan perang .
mengapa Soekarno tidak di tuduh pelanggar HAM Dan tidak pantas di beri gelar Pahlawan…?