Celaka – Kebohongan Dan Tipuan Kambuh Lagi

— Sutoyo Abadi : 06.11.2025

Saya bukan ahli ekonomi tetapi otak masih berfungsi kalau hanya untuk mengetahui kebohongan dan tipuan oleh para bandar, bandit dan bandot penghianat negara.

Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa cicilan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) hanya sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Ini angka tipuan yang tidak wajar disampaikan oleh pedagang atau saudagar sekelas Prabowo Subianto.

Kecuali memang ada niat akan menipu rakyat karena secara matematis dan fiskal, angka tersebut tidak mungkin benar .

Fakta utang dan nilai pokok, total pembiayaan proyek Whoosh bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) mencapai sekitar US$ 7,2 miliar, atau setara dengan Rp 115 triliun (kurs asumsi Rp 16.000 per USD).

Skema pinjaman ini terdiri dari: 85 % pendanaan dari CDB (utang luar negeri) dan 15 % modal ekuitas dari konsorsium Indonesia (PSBI: KAI, WIKA, PTPN VIII, Jasa Marga).

Bunga pinjaman menurut perjanjian awal CDB adalah 2 % + LIBOR 6 bulan, dalam waktu 2019–2023 diperkirakan berada di kisaran 5–6 % per tahun secara efektif. Bila menggunakan rata-rata 5 %, maka beban bunga tahunan atas utang US$ 7,2 miliar ≈ US$ 360 juta per tahun — atau sekitar Rp 5,8 triliun per tahun hanya untuk bunga, tanpa cicilan pokok.

Kebohongan Prabowo model tipuan Jokowi :

a. Jika tenor 60 tahun, apabila total utang Rp 115 triliun dibayar selama 60 tahun:

• Pokok per tahun = Rp 115 triliun / 60 = Rp 1,9 triliun
• Bunga (5 %) = Rp 5,75 triliun
• Total pembayaran tahunan = Rp 7,65 triliun per tahun

Jika pilihan tenor sepanjang 60 tahun ( itu tidak realistis untuk pinjaman komersial), beban tahunannya tetap enam kali lipat lebih besar dari klaim Rp 1,2 triliun.

b. Jika tenor 40 tahun

• Pokok per tahun = Rp 115 triliun / 40 = Rp 2,9 triliun
• Bunga = Rp 5,75 triliun
• Total = Rp 8,6 triliun per tahun

c. Jika tenor 30 tahun (lebih mendekati praktik internasional)

• Pokok = Rp 115 triliun / 30 = Rp 3,8 triliun
• Bunga = Rp 5,75 triliun
• Total = Rp 9,5 triliun per tahun

Bahkan dengan skema paling lunak sekalipun, tidak masuk akal di mana cicilan hanya Rp 1,2 triliun per tahun.

Arti secara fiskal, jika pembayaran aktual berkisar antara Rp 7–9 triliun per tahun, maka selama 30 tahun, total pembayaran bisa mencapai lebih dari Rp 270 triliun — lebih dari dua kali nilai pinjaman awal .

Dalam konteks APBN, beban sebesar itu mungkin tampak kecil (< 0,3 % dari total belanja nasional), tetapi masalahnya bukan nominal, melainkan transparansi sumber dan mekanisme pembayarannya: Apakah cicilan berasal dari APBN langsung, subsidi PSBI, atau penerbitan obligasi baru?

Jika dana berasal dari BPI Danantara (sovereign fund), maka publik berhak tahu dampak likuiditasnya terhadap investasi lain. Dan jika dibiayai dengan utang baru, berarti Indonesia memasuki spiral refinancing, bukan penyelesaian.

Politik menjadi akuntansi, klaim angka Rp 1,2 triliun adalah pernyataan politis, bukan perhitungan fiskal. Ini tipuan hanya untuk menenangkan publik jangka pendek, tetapi menyesatkan persepsi tentang skala kewajiban negara terhadap lender asing.

Dalam perjanjian utang bilateral, China Development Bank bukan lembaga filantropi — bunga, tenor, dan jaminannya pasti terukur ketat.

Ketiadaan kejelasan apakah pembayaran berasal dari APBN atau entitas investasi negara (seperti BPI Danantara) justru menimbulkan pertanyaan baru: Apakah pemerintah tengah mengaburkan kewajiban fiskal dengan memindahkannya ke off-balance-sheet vehicle?

Angka tidak bisa berbohong, tidak bisa dimanipulasi atau disulap dengan pidato yang berapi-api, terselip kebohongan dan tipuan

Jika bunga pinjaman saja mencapai hampir Rp 6 triliun per tahun, maka klaim cicilan Rp 1,2 triliun tidak hanya keliru, tetapi mengabaikan akuntabilitas fiskal negara.

Dan bila seorang presiden mulai berbicara soal utang tanpa transparansi, maka publik berhak bertanya: apakah negara ini masih dikelola oleh sistem teknokratik, atau sudah kembali pada politik angka-angka fiktif.

-Atma_