Oleh : Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila
PENDAHULUAN
Perubahan pada negeri ini akan terjadi dengan sendiri nya sebab ketika ketidak adilan sudah membuat aniaya terhadap bangsa ini maka akan bangkit rakyat untuk melakukan perlawansn terhadap kezaliman. Bagi Ir. Soekarno, perjuangan masyarakat Indonesia bukan hanya melawan bangsa asing, namun juga melawan penindasan manusia atas manusia.
Bisa jadi menganggap semua persoalan bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan politik sehingga soal-soal yang menyangkut keterlibatan kroni soal korupsi maka untuk menutupi diciptakan lah pusat perhatian baru.
Demo yang sudah anarkhis membakar fasilitas umum dan sudah ada 9 korban meninggal hasutan-hasutan dimedia on line terus beragitasi apalagi yang dilakukan oleh Diaspora sudah masuk katagori makar.
Bahkan ada ustad yang post castnya menginginkan keadaan Indonesia seperti Nepal. Nepal itu Negara dengan penduduk sekitar 30 Juta dan satu suku dan mayoritas beragama Hindu cukup dengan 16,5 Triliun agen asing global mengambil alih Nepal.
REVOLUSI WARNA YANG MEREKA INGINKAN
Revolusi Warna yang diusung oleh NGO -NGO yang dibiayai asing sudah mulai terlihat samar- samar dan semakin jelas. Kejadian hari ini bukan tiba-tiba cipta kondisi dilakukan sejak peringatan kemerdekaan yang ke 80.
Aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu menarik perhatian banyak pihak karena simbol yang mereka bawa. Banyak peserta mengibarkan bendera One Piece, ikon bajak laut dengan tengkorak ber-topi jerami, yang dikenal dalam dunia anime sebagai simbol perlawanan, kebebasan, dan solidaritas.
Bendera ini merujuk pada kisah Luffy dan kru Topi Jerami yang berjuang menentang tirani, melindungi teman-teman mereka, dan memperjuangkan impian serta keadilan. Tidak hanya Luffy, kelompok Tentara Revolusi yang dipimpin ayahnya, Monkey D. Dragon, juga berperan melawan pemerintahan yang menindas rakyat, menunjukkan nilai-nilai revolusi yang jelas.
Selain One Piece, sejumlah anime lain juga menekankan tema revolusi, solidaritas, dan perlawanan terhadap tirani. Isu Indonesia Gelap, tinggalkan Indonesia untuk bejerja di luar negeri ini bagian dari cipta kondisi, sayang nya kita tidak lagi mengenal kewaspadaan Nasional.
PRABOWO MEMBERI RUANG PADA DEMONSTRAN
Bagi yang waras jelas kita bisa melihat arah nya kemana ? sudah jelas makar mau membuat negara keos.
Agar Indonesia akan terjadi perubahan yang di inginkan oleh agenda global untuk memecah Indonesia agar bisa dikuasai kekayaan tambang tambang nya.
Sebab Indonesia dengan di Pimpin Presiden Prabowo berani melakukan pembersihan terhadap koruptor yang tidak pernah tersentuh mafia migas yang berkolusi dengan pemerintahan terdahulu. Oligarkhy Sembilan Naga dan korporasi yang membuat Indonesia terpuruk mulai dibenai dan Prabowo sydah berpihak pada rakyat.
Memang tidak bisa langsung frontal sebab masih banyak orang orang lama mulai di karungi oleh Presiden Prabowo kita tunggu saja resavel kabinet berikut nya. Persoalan Tanah misal bagaimana korporasi bisa menguasai jutaan hektar tanah. Ada yang menguasai ratusan ribu hektar dan bahkan 74 % dikussai oleh 0,10% korporasi yang ada di negari ini. Padahal UU no 25 tahun 1960 tentang tatakelola Agraria hanya memberikan HGU 25 hektar dalam jangka waktu 35 tahun kemudian di perpanjang 25 tahun.
Jadi kalau korporasi menguasai lebih dari 25 hektar itu pasti ilegal dan pejabat yang memberikan ijin sampai jutaan hektar seperti Sinar Mas dan Aguan jelas melanggar hukum dan harus dibawah kepengadilan kalau pengadilan formal tidak bisa ya pengadilan rakyat.
KESALAHAN TERBESAR MEMANGGIL CHINA UNTUK MENGGARONG KEKAYAAN IBU PERTIWI
Padahal bung Karno perna berpesan : “Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.”Kok justru Jokowi dan PDIP mengundang China untuk mengeruk kekayaan ibu pertiwi bahkan digarong nya 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke China dan kasus nya berhenti tidak jelas ke mana.
Soekarno juga berpesan, “Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang, pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol.” Jadi kalau hari ini kebutuhan pangan sandang bahkan dokter dengan Omnibus law kesehatan kita import berarti kita memang tolol .ya itulah gambaran DPR kita yang tolol hanya bisa joget-joget.
PRESIDEN PRABOWO DENGAN EKONOMI KERAKYATAN
Jadi perubahan terhadap kedaulatan tanah air yang dikuasai oleh klongemerat hanya bisa di lakukan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini sedang berlangsung untuk mulai berfikir sebesar besar nya untuk kemakmuran rakyat.
Dan ini yang tidak di inginkan asing dan aseng sebab akan merugikan bisnis mereka dengan membuat perusahaan cangkang di Singgapura sehingga setiap tahun 1000 triliun uang Indonesia ilegal lari ke Singapura. Hal ini yang mulai di obrak – abrik oleh Prabowo siapa pejabat dibalik semua itu akan terungkap. Penertiban tanah tanah juga mulai di tertibkan mereka korporasi yang tidak bayar pajak dan menggunakan tanah tidak sah mulai diambil alih pemerintahan Prabowo.
NEGARA INI BUKAN DIESTAFETKAN JUSTRU HARUS DIUBAH KEMBALI KE UUD 1945
Jadi kita tidak setuju dengan ucapan pak Jokowi pergantian kepemimpinan itu harus Estafet. Tetapi perubahan itu akan terjadi manakalah tujuan bernegara sudah melenceng maka akan terjadi ketidak adilan bahkan tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari panggang api.
Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 maka negara sudah berubah nilai -nilai Pancasila sudah tidak dijadikan lagi tatanilai kehidupan berbangsa dan bernegara .Negara berdasarkan Pancasila di ganti dengan Negara Demokrasi liberal yang jelas basis nya Individualisme.
Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung sama artinya memperkokoh sistem oligarki.
Bahkan narasi narasi ancaman jika pemilu diundur ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal.
RAKYAT INGIN KEMBALI PADA PANCASILA DAN UUD 1945
Padahal perubahan itu yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kembali sebagai dasar berbangsa dan bernegara kembali pada jati diri bangsa yang oleh pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal, mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi.
Sejarah terbentuk nya MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memang di kehendaki oleh pendiri negeri ini agar seluruh elemen bangsa terwakili maka keanggotaan MPR dibagi tiga sepertiga diisi oleh partai politik dan utusan perorangan yang melalui pemilu. Sepertiga lagi utusan utusan golongan.
Sepertiga lagi utusan daerah yang juga diisi oleh raja dan kesultanan dengan demikian MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang siap bermusyawarah dan tidak semua anggota MPR ada di ibu kota hanya saat sidang saja datang ke Ibu kota, setelah itu pulang kedaerah masing masing.
Tugas MPR adalah membuat bintang penunjuk arah yang disebut GBHN Setelah itu dicari presiden untuk menjalankan GBHN. Presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri seperti sekarang ini. Mengeluarkan kepres memberi dan memulihkan PKI dianggap sebagai korban HAM berat ini presiden melampaui kewenangan MPR dan telah melanggar hukum sebab PKI sudah dibubarkan kok dengan Kepres dipulihkan bukan sebagai pemberontak tetapi sebagai korban.
.Jadi logika nya siapa yang melanggar HAM Pemerintah, ABRI, bahkan NU dengan Banser dan Ansor nya Pemuda Pancasila? pelanggar.
HAM harus ada perlawanan terhadap kepres ini sebab kalau pemulihan hak artinya PKI bisa hidup kembali. Dan aneh nya tidak ada yang berani protes. Jadi keputusan presiden selama ini tidak wajib diestafetkan tetapi harus dilalukan perubahan.
Banyak hal yang tidak harus diteruskan dan dilurusakan ditegakan sesuai UU yang berlaku.
KESIMPULAN
Karut marut nya negeri ini akibat dari kudeta konstitudi yang dibungkus dengan amandemen UUD 1945sejak itu Negara yang di Proklamasikan 17 Agustus 1945 telah bubar. Sebab jika negara itu tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pasti bukan Indonesia oleh sebab itu mereka menipu bangsa Indonesia UUD 2002 undang undang baru hasil amandemen dengan merubah nya 97% masih dikatakan UUD 1945.
Jadi sejak UUD 1945 dikudeta segala keputusan hukum tidak sah. Oleh sebab itu selamatkan Indonesia kembali kepada UUD1945 dan Pancasila. Memberlakukan kembali dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan dekrit Presiden oleh Presiden Prabowo jika ingin menyelamatkan Indonesia kedepan.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
