KRONIK ’98: PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO (Bag 2)

Salam sua kembali pembaca yang Budiman, melanjutkan artikel sebelumnya “KRONIK ’98 : PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO (Bagian 1)” yang telah sedikit mengupas lengsernya Presiden Soeharto.

Dengan memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa agar nalar logika kita tetap jernih untuk bisa melanjutkan kisah “KRONIK ’98” yang kali ini terbit dengan tajuk:

PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO (Bagian 2)

Lengsernya Presiden Soeharto bukanlah akhir dari sepak terjang Wiranto, di masa pemerintahan B.J Habibie dirinya masih menjabat sebagai Menhankam Pangab. Meskipun jabatan kepresidenan telah beralih ke tangan Habibie, bukan berarti tidak ada lagi loyalis Pak Harto di lini pemerintahan. Mayoritas menterinya juga masih bagian dari Orde Baru, dalam tubuh ABRI juga ada Letjen Prabowo Subianto menantu Pak Harto yang menjabat sebagai Pangkostrad.

Wiranto sangat memahami bahwa mustahil Pak Harto dan loyalisnya tidak menyadari manuvernya selama ini, sehingga muncul kekhawatiran akan ada ‘tindakan balasan’ atas segala sepak terjangnya. Maka perlu rasanya segera dilakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru, meskipun Wiranto sendiri adalah bagian dari Orde Baru.

Satu-satunya yang dianggap potensi ancaman terbesar adalah sosok Prabowo Subianto, anggota keluarga Cendana yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrad. Jabatan strategis dalam tubuh ABRI dimana menurut jenjang kepangkatan maka hanya butuh 2 tahapan bagi Prabowo untuk mencapai jabatan sebagai Panglima ABRI. Pangkostrad adalah figur yang paling besar kemungkinannya untuk dipromosikan sebagai KSAD, setelah itu menurut tradisi di tubuh ABRI yang didominasi oleh Angkatan Darat maka KSAD akan masuk nominasi sebagai Pangab.

Meskipun di tubuh Angkatan Darat telah terjadi perombakan besar, dimana jabatan strategis telah diisi oleh loyalis Wiranto, hal itu tidak akan bertahan lama bila Prabowo berhasil menduduki jabatan sebagai KSAD. Tentunya Prabowo akan menggeser mereka menempatkan loyalis Pak Harto di sektor strategis. Sebuah dinamika yang sebenarnya lumrah terjadi, tergantung sudut pandang orang yang melihatnya.

Laporan Wiranto

Yang menarik adalah peristiwa selanjutnya, tepatnya tanggal 22 Mei 1998 dimana Wiranto melapor kepada Presiden Habibie tentang adanya gerakan pasukan Kostrad dari daerah menuju Jakarta tanpa sepengetahuan dirinya selaku Panglima ABRI. Selain itu ada konsentrasi pasukan di Patra Kuningan dekat kediaman Habibie, dan menurut pengakuan Wiranto konsentrasi pasukan tersebut juga tanpa sepengetahuan dirinya. Dengan cepat Sintong Panjaitan selaku Penasehat Presiden Bidang Hankam mengambil perkiraan terberat, yakni adanya indikasi upaya Kudeta.

Analisis yang belum pernah melewati proses pengecekan terhadap pasukan yang dimaksud, alasannya karena tidak ada waktu lagi untuk melakukan pengecekan.

Situasi keamanan yang tidak menentu dan perlunya pengamanan lebih ketat terhadap Presiden Habibie, menjadi alasan bagi Prabowo untuk mengerahkan pasukan dari Surabaya dan Makassar. Menurut Mayjen Kivlan Zein, pergerakan pasukan tersebut merupakan hal yang sesuai dengan prosedur dimana masih berlaku status BKO yang memungkinkan Kostrad untuk mengerahkan pasukan tanpa perlu meminta izin kepada Pangab.

Tapi di mata Habibie hal itu menyalahi prosedur dan tidak bisa ditolerir, jika dibiarkan maka masing-masing Panglima dan Komandan pasukan akan mengedepankan inisiatif ketimbang hierarki. Hal ini diutarakan oleh Habibie dalam bukunya yang berjudul ‘Detik-detik Yang Menentukan’.

Untuk memulihkan kembali disiplin dan komando militer, Habibie memutuskan untuk mengeluarkan perintah kepada Wiranto agar Prabowo segera dicopot dari jabatannya sebagai Pangkostrad.

Wajar jika publik melihat peristiwa ini sebagai intrik di internal ABRI, isu rivalitas mencuat dan tidak bisa lagi dipungkiri. Entah apa yang difikirkan oleh Wiranto sehingga dirinya tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi tentang gerakan pasukan Kostrad, sehingga dirinya lebih memilih melaporkan langsung kepada Presiden Habibie.

Disisi lain hadir pendapat yang menyimpulkan bahwa langkah Wiranto sejak tanggal 14 Mei 1998 sudah keliru, Prabowo yang sudah kecewa dan curiga terhadap Wiranto mendorongnya untuk melakukan inisiatif untuk meredakan situasi sekaligus menjamin keselamatan Presiden Habibie, tugas yang seharusnya menjadi wewenang Paspampres.

Pembaca yang Budiman, sampai ketemu di artikel selanjutnya “KRONIK ’98: PRABOWO DIANTARA MANUVER WIRANTO (Bag 3)”

Salam akal sehat, salam Indonesia Raya. (PEJANTAN/SIM)