UUD 1945 Itu Keramat, Terus Dikudeta Maka Hancurlah Bangsa Dan Negara Ini

Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

Rupanya berbagai diskusi yang dilakukan terhadap kudeta konstitusi yang di bungkus amandemen UUD 1945 masih banyak yang tidak mengerti bahwa UUD1945 bukan diamandemen tatapi di kudeta.

Mengapa begitu sebab banyak yang terjebak pada kaji ulang yang di persoalkan adalah pasal -pasal UUD 1945. Padahal yang diubah itu fundamental bernegara sama arti nya membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi apa arti nya kaji ulang pasal pasal pada batang tubuh kalau negara nya sudah tidak berdasarkan Pancasila.

Apa arti nya kaji ulang kalau kedaulatan rakyat sudah tidak ada lagi dengan dihapus nya utusan golongan dan utusan daerah ini menyangkut fundamental bernegara sebab MPR bukan lagi mencerminkan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia, arti nya Bhineka tunggal Ika dihilangkan dalam sistem MPR.

Apa MPR mempunyai kewenangan seperti ini ? Pasal berapa, ayat berapa pada UUD 1945 MPR bisa menggradasi diri nya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara…?

Rupanya saya bisa mengambil kesimpulan para pengamandemen tidak mempelajari dengan benar pembentukan UUD 1945 sejak sidang-sidang BPUPKI Sampai PPKI.

Pidato Soekarno di PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan situasi yang sangat genting dimana sesegerah mungkin UUD disyahkan sebab tanggal 17 Agustus 1945 telah dilakukan Proklamasi, oleh sebab itu Bung Karno tidak mau lagi bertele-tele dan menemui jalan buntu. Maka bung Karno mengatakan UUD 1945 sementara, Kilat, nanti kita bicarakan lagi kalau sudah MPR terbentuk dan cekak aos itu arti nya tidak bertele-tele.

Rupanya para pengamandemen UUD1945 tidak bisa melihat pernyataan Bung Karno itu adalah bagian dari strategi agar Negara Indonesia sesegerah mungkin terbentuk. Betulkah UUD 1945 sementara dan kilat. UUD 1945 itu keramat, bukan sementara. Mempelajari pembentukan UUD 1945 tentu bukan hanya pada sidang PPKI yang hanya singkat itu. Tetapi harus kita perdalam dimulai dari persidangan dan perdebatan di BPUPKI.

Masih banyak para politikus dan pengamandemen UUD 1945 yang tidak membaca sejarah dengan benar. Begitu juga umat Islam yang ikut mengkudeta UUD 1945, padahal UUD 1945 itu adalah UUD yang dalam pembentukannya memohon petunjuk Allah.

Cuplikan pidato Bung Karno di sidang PPKI

”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan : Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan : Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik”. Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat. Tetapi dengan ijin Allah SWT,.”

Hal inilah yang tidak dibaca oleh pengkudeta UUD 1945. Dengan demikian jihad mengembalikan UUD 1945 adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negerinya. Apakah Soekarno seorang yang bodoh melakukan dekrit presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 yang dikatakan Sementara dan Kilat itu? Tentunya para pakar ketatanegaraan bisa mengkaji UUD 1945 dengan pikiran yang luas dan bukan dengan pikiran yang sempit.

Kerancuan Pemahaman Ideologi Pancasila

Bagaimana mungkin ideologi Pancasila diterapkan pada negara yang sudah dikudeta Pancasila nya. Kudeta UUD1945 itu yang kudeta adalah Ideologi Negara Pancasila. Yang dikudeta negara berdasarkan Pancasila.

Coba renungkan desain negara berdasarksn Pancasila yang ada di Alenea ke 4 itu oleh pendiri negara sudah dibentuk. Dan itu ada di batang tubuh UUD 1945. Di batang tubuh itulah ideologi negara diuraikan dalam pasal-pasal.Kemudian oleh mereka yang tidak mengerti tentang ideologi Pancasila UUD 1945 dikudeta.

Jadi yang dikudeta itu negara berdasarkan Pancasila. Sejak dikudeta nya UUD 1945, banyak aturan yang dasarnya Liberalisme, Kapitalisme. Seperti sistem presidenseil, pilkada, pilsung, pilpres, bertentangan dengan Negara berdasarkan Pancasila. Kerancauan dan kekacauan ini karena banyak yang tidak tahu kalau Uraian Ideologi Negara Pancasila itu ada di Batang tubuh UUD 1945.

Bukan nya ideologi Negara berdasarkan Pancasila itu kristalisasi pemikiran tentang negara berdasarkan Pancasila yang terurai dalam pasal-pasal UUD 1945. Banyak yang mengartikan ideologi Pancasila itu ya lima sila itu. Padahal lima sila itu lima prinsip berbangsa dan bernegara, Philosophy Groundslag. Karena Pancasila itu lima prinsip bernegara. Maka segala aturan yang mengatur negara harus sesuai dengan Pancasila.

Kudeta UUD 1945 justru mengingkari lima prinsip bernegara, jadi Negara berdasar Pancasila itu mempunyai sistem sendiri, bukan sistem Presidenseil maupun sistem Parlementer. Sistem sendiri atau sistem MPR itu pengejawantahan dari negara semua untuk semua. Pengejawantahan negara Gotong royong. Oleh sebab itu, sistem keanggotaan MPR adalah keterwakilan. Maka disebut utusan golongan. Bukan keterpilihan dari hasil banyak-banyakan suara yang menghasilkan mayoritas yang banyak suaranya, minoritas yang sedikit suaranya.

Model menang kalah, banyak-banyakan suara Pilkada, Pilsung, seperti ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika sekaligus bertentangan dengan Pancasila. Panca Sila itu antitesis dari Individualisme, Librralisme, Kapitalisme. Yang melahirkan kolonialisme penjajahan dan menimbulkan perang dunia kesatu dan perang dunia kedua.

Oleh sebab itu pendiri negeri ini tidak mau memilih sistem Presideseil atau Parlementer. Sebab kedua sistem ini basisnya individual. Maka dilahirkanlah sistem sendiri yang disebut sistem MPR berbasis gotong royong, tolong menolong, kebersamaan, kekeluargaan.

Jadi seluruh perwakilan elemen bangsa duduk di MPR sebagai utusan golongan dan utusan daerah bertugas merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah itu dipilih Presiden untuk menjalankan GBHN. Presiden adalah mandataris MPR, bukan petugas partai seperti saat ini.

Cuplikan sidang BPUPKI

“Toean-toean jang baik. Kita menghendaki keadilan sosial. Boeat apa grondwet menoeliskan, bahwa manoesianja boekan sadja mempoenjai hak kemerdekaan soeara, kemerdekaan hak memberi soeara, persidangan dan berapat, djikalau misalnja tidak ada sociale rechtvaardigheid jang demikian itoe?Boeat apa kita membikin grondwet, apa goenanja grondwet itoe kalau ia ta’dapat mengisi “droits de l’homme et du citoyen” itoe tidak bisa menghilangkannja orang jang miskin jang mau mati rasanya. Maka oleh karena itoe, djikalau kita betoel-betoel hendaklah mendasarkan negara kita kepada faham kekeloeargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong, faham keadilan sosial, enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanja”.

“Toean2 dan njonja2 jang baik.Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kepemilikan rakjat, dan boekan kepemilikan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kepemilikan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari. Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi. Jadi sebagai bangsa berjuanglah kembali ke UUD 1945 jika bangsa ini ingin selamat”.

-Atma_