Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi
Pergantian kabinet kerap disambut dengan euforia pujian atau kekecewaan sesaat, tanpa diikuti analisis kritis yang terhubung dengan visi jangka panjang tentang Indonesia yang lebih baik.
Kebiasaan politik reaktif, bukan visioner kebijakan publik belakangan ini cenderung reaktif, yang penting viral di media sosial, bukan hasil proses analitis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Akibatnya, diskusi publik pun ikut terjebak pada logika “viral dulu, evaluasi nanti”, bukan “data dulu, kebijakan kemudian”.
Retorika kekuasaan sering membingkai kritik sebagai soal “kesetiaan” atau “nasionalisme”, bukan sebagai umpan balik berbasis data tentang kegagalan kebijakan. Ini membuat ruang analisis kritis menyempit, masyarakat diajak memilih antara mendukung atau dituduh tidak cinta tanah air, tidak ada ruang menilai kebijakan secara substantif.
Dampak pada cara masyarakat menilai pergantian kabinet, termasuk reshuffle di tengah krisis kepercayaan, sering memicu reaksi psikologis terbelah, ada harapan baru, tapi juga sinisme karena “luka kepercayaan” belum pulih. Rakyat ingin melihat dan bisa merasakan ada hasil kebijakan kabinet yang menyentuh kehidupan sehari-hari, namun perlahan belajar membedakan antara janji perubahan dan kebijakan yang benar-benar bekerja, menguap hanya omon – omon.
Ketika setiap pergantian kekuasaan hanya menghasilkan “wajah baru dengan beban lama”, masyarakat cenderung lelah secara politis, mereka tidak lagi percaya bahwa pergantian menteri otomatis berarti perbaikan sistemik untuk kesejahteraan rakyat.
Pengalaman dari setiap resufle kabinet hanya ganti wajah pertemanan bagi bagi kekuasaan untuk memperkuat dan kelangsungan kabinetnya.
Ada beberapa faktor yang membuat analisis kritis sulit terhubung dengan visi jangka panjang.
– Kebijakan tanpa orientasi masa depan, tidak mengantisipasi dampak ke depan cenderung reaktif dan tidak strategis, sehingga diskusi publik pun ikut berfokus pada gejala sesaat, bukan tren struktural.
– Oposisi di parlemen hampir tak terlihat, beban mengkritisi pemerintah jatuh pada masyarakat sipil dan media. Namun, tanpa akses data yang memadai, publik pun kehilangan kesempatan mengkritisi hal-hal yang tidak mereka ketahui.
Maka muncullah polarisasi dan framing emosional, “Indonesia Gelap” mencerminkan framing kognitif negatif kolektif—cara masyarakat memaknai realitas melalui lensa pesimisme menyeluruh, bukan analisis terukur. Dalam suasana seperti ini, analisis rasional kalah oleh narasi emosional.
Dalam kondisi seperti ini harus ditumbuhkan berbagai opini dan kajian, masyarakat sipil diperkuat agar mampu mengkritisi kinerja pemerintah dan parlemen berbasis data, sekaligus mengawal kerja kabinet, bukan hanya ahli melakukan reshuffle.
Pemerintah perlu memaknai partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses perumusan kebijakan yang rasional dan berorientasi masa depan.Pemerintah perlu mendekatkan diri pada masyarakat dengan komunikasi yang lebih responsif, transparan, dan mendidik, agar diskusi publik bisa naik level dari sekadar reaksi emosional.
Fokus pada akuntabilitas, bukan hanya pergantian orang. Kerja kabinet tidak hanya pada pergantian orang di kursi kekuasaan, yang harus berubah adalah cara kekuasaan mempertanggungjawabkan dirinya kepada rakyat.
Indikator atau analisa kunci, setiap resufle kabinet :
– “Apa alasan rasionalitas dan tujuan pergantian”
– “Apa indikator kinerja dan akuntabilitas menteri yang diganti”.
– “Profil kualitas dan kesesuaian pengganti”.
– _”Apa dampak terhadap stabilitas dan koordinasi pemerintahan”.
– “Bagaimana proses, transparansi, dan komunikasi publik”.
– “Implikasi kebijakan dan prioritas nasional”.
– Kalau indikator tersebut tidak bisa terbaca dengan jelas, reshuffle kabinet untuk apa dan akan kemana. Maka seandainya setiap minggu ada resufle tidak akan ada gunanya.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
