Disampaikan Oleh : Madi Saputra
Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar monumen teks atau dogma usang; ia adalah jantung pertahanan konstitusional dan instrumen economic deterrence (penangkalan ekonomi) bangsa. Sepanjang delapan dekade Republik berdiri, pasal ini mengalami dialektika historis yang tajam—sering kali direduksi menjadi retorika politik untuk menutupi praktik kapitalisme ekstraktif yang menguntungkan segelintir elite.
Kini, melalui kebijakan radikal sentralisasi ekspor komoditas strategis, pemerintah mengambil langkah paling konsekuen sejak era dekolonisasi Soekarno : mengaktifkan kembali “radar” Pasal 33 untuk merebut kedaulatan geoekonomi dari cengkeraman oligarki.
I. Dialektika Historis : Menggugat Kemunafikan Ekonomi. Pelaksanaan Pasal 33 tidak pernah lepas dari pertarungan ideologi dan kepentingan global :
Era Soekarno (1945–1967) : Fase dekolonisasi radikal. Melalui Ekonomi Terpimpin, negara mengeksekusi nasionalisasi aset asing secara masif. Ini adalah implementasi paling murni secara ideologis, meski akhirnya runtuh oleh instabilitas politik dan hiperinflasi.
Era Soeharto (1967–1998) : Pragmatisme berbalut liberalisme. Orde Baru menghadirkan ilusi swasembada, namun secara terstruktur menyerahkan konsesi sumber daya alam (SDA) kepada kroni dan asing. Pasal 33 dijadikan pajangan, sementara praktik under-invoicing dan monopoli mengakar kuat.
Era Reformasi (1998–2024) : Masa dualisme. Demokrasi ekonomi diperkaya secara tekstual melalui amandemen konstitusi, namun praktiknya ditekan oleh liberalisasi IMF. Hilirisasi era Jokowi (2020) menandai kebangkitan kesadaran nilai tambah, meski menyisakan residu jebakan ketergantungan asing (green dependency trap).
Era Prabowo Subianto (2024–Sekarang) : Momentum resureksi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Pasal 33 diletakkan sebagai cetak biru arsitektur negara untuk mengunci devisa dan menghancurkan kebocoran fiskal secara struktural.*II. Instrumen Kedaulatan : Memotong Jalur Sutra Oligarki
Puncak dari resureksi ini adalah pengumuman Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA pada 20 Mei 2026.
Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI)—di bawah kendali BPI Danantara—sebagai sole exporter (pengekspor tunggal) untuk komoditas strategis : CPO, batu bara, dan ferroalloy. DSI tidak bertindak sebagai pesaing, melainkan sebagai marketing facility absolut milik negara.
Langkah ini adalah operasi bedah presisi untuk mengangkat tumor ganas bernama under-invoicing dan transfer pricing. Kebijakan satu pintu ini dirancang untuk menyumbat pendarahan fiskal yang selama 34 tahun terakhir telah merampok devisa negara hingga US$908 miliar (sekitar Rp15.400 triliun).
III. Anatomi Dampak : Uji Tekanan dan Detoksifikasi Pasar
Keputusan untuk menguasai jalur distribusi dan memutus rantai perdagangan oligarki menghasilkan turbulensi seketika, namun dengan lintasan jangka panjang yang menjanjikan kejayaan :
1. Transformasi ekonomi Dari Price Taker Menjadi Price Setter
Dengan mengunci aliran devisa sekitar US$65 miliar per tahun di dalam negeri, Indonesia tidak lagi mengemis pada fluktuasi pasar bebas. Negara bertransformasi dari sekadar “kuli pengeruk tanah” menjadi arsitek harga global. Penerimaan pajak dan royalti akan melonjak tajam, menjadi bahan bakar riil untuk mencapai target pertumbuhan makroekonomi 5,8%–6,5%.
2. Membaca Psy-War di Pasar Modal
Volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah pasca-pengumuman bukanlah lonceng kematian ekonomi. Ini adalah deception strategy dan operasi psikologis (psy-war) dari kartel ekonomi. Penarikan modal jangka pendek ini adalah reaksi wajar dari parasit yang jalur makanannya diputus paksa. Negara sedang melakukan detoksifikasi sistemik; darah kotor (illicit financial flows) sedang dibersihkan dari inangnya.
3. Jalan Tengah Ekonomi Pancasila
Kebijakan Danantara mengukuhkan makna sejati “dikuasai oleh negara”. Negara bukan lagi sekadar tukang stempel izin konsesi, melainkan pemegang otoritas absolut atas distribusi dan devisa. Swasta yang jujur tetap diakomodasi sebagai produsen murni, sementara monopoli manipulatif dihancurkan. Ini adalah jalan tengah yang menolak ekstrem etatisme yang mencekik, sekaligus melibas neoliberalisme yang merampok.
Sejarah kedaulatan ekonomi Indonesia sedang ditulis ulang. Pemerintahan saat ini telah mengambil risiko ekstrem untuk menantang hegemoni oligarki ekstraktif yang usianya lebih tua dari masa reformasi itu sendiri.
Peraturan Pemerintah via BUMN Danantara adalah garis demarkasi yang tegas : apakah Pasal 33 akan menjelma menjadi instrumen riil kemakmuran rakyat, atau kembali dibiarkan menjadi puisi mati di atas lembar konstitusi. Ini adalah momen pembuktian. Seluruh elemen bangsa kini dihadapkan pada satu pilihan historis : menahan rasa sakit sementara demi detoksifikasi kedaulatan, atau selamanya tunduk mempertahankan status quo yang terus memperkosa kekayaan Ibu Pertiwi.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
