Anomali Zohran Mamdani, “Sosialisme Baru, Integritas Moral dan Gempa Geopolitik dari New York”

Disampaikan Oleh : Madi Saputra

Ketika Sosialisme Memasuki Balai Kota Kapitalisme

Sejarah sosialisme hampir selalu ditulis dengan tinta pergolakan. Komune Paris pada 1871 lahir dari pemberontakan bersenjata. Revolusi Bolshevik menggulingkan kekuasaan Rusia pada 1917. Revolusi Komunis Tiongkok mencapai kemenangan pada 1949, sedangkan Revolusi Kuba menumbangkan rezim Batista pada 1959.

Namun, di New York, kota yang menjadi altar kapitalisme global, sejarah menempuh lorong yang berbeda.
Tidak ada penyerbuan istana. Tidak ada barikade bersenjata. Tidak ada revolusi proletariat dalam pengertian klasik. Yang terjadi adalah pergeseran kekuasaan melalui pemilu, pengorganisasian warga, percakapan dari pintu ke pintu, dan konsolidasi keresahan sosial menjadi mandat politik.

Pada 1 Januari 2026, Zohran Kwame Mamdani dilantik sebagai Wali Kota New York. Ia menjadi wali kota Muslim pertama kota tersebut, sekaligus secara terbuka menegaskan bahwa dirinya dipilih dan akan memerintah sebagai seorang sosialis demokratik.
Inilah anomali itu.

Di kota tempat Wall Street mengatur denyut keuangan dunia, seorang sosialis demokratik memegang kendali atas City Hall. Di kota tempat harga tanah, modal finansial, industri properti, jaringan media, dan kepentingan korporasi bertaut seperti urat baja, seorang politisi muda datang membawa kosakata yang selama puluhan tahun dianggap tabu dalam politik Amerika: kolektivisme, redistribusi, pembekuan sewa, transportasi publik gratis, dan pajak yang lebih besar terhadap kelompok terkaya.

Mamdani bukan sekadar individu. Ia adalah gejala politik.
Ia menandai munculnya sosialisme baru yang tidak mengenakan seragam revolusioner, tetapi jas pemerintahan; tidak mengangkat senapan, tetapi proposal anggaran; tidak menyerbu pusat kekuasaan, tetapi memenangkannya melalui legitimasi elektoral.

I. Sosialisme Baru: Bukan Revolusi Bersenjata, Melainkan Politik Keterjangkauan

Sosialisme Mamdani berbeda dari komunisme revolusioner abad ke-20. Ia tidak menawarkan penghapusan negara melalui kediktatoran proletariat, juga tidak menyerukan nasionalisasi total seluruh alat produksi.

Modelnya lebih dekat kepada sosialisme municipal, yaitu penggunaan kewenangan pemerintah kota untuk menekan biaya hidup, memperluas pelayanan publik, melindungi penyewa, dan mengoreksi ketimpangan yang diproduksi pasar.

Dalam pidato pelantikannya, Mamdani menjanjikan tiga agenda sosial utama:

1. penitipan anak universal yang dibiayai dengan meningkatkan kontribusi kelompok terkaya;
2. pembekuan harga sewa bagi penghuni unit yang dikendalikan regulasi;
3. layanan bus yang lebih cepat dan bebas tarif.

Ia menggambarkan kebijakan tersebut bukan sekadar sebagai pembebasan warga dari sejumlah biaya, tetapi sebagai upaya memperluas kebebasan yang selama ini hanya dapat “dibeli” oleh mereka yang memiliki uang.
Di sinilah letak kecerdasan politik Mamdani.

Ia tidak memasarkan sosialisme sebagai doktrin abstrak. Ia menerjemahkannya ke dalam persoalan yang dialami warga setiap hari: sewa apartemen, ongkos bus, biaya penitipan anak, harga makanan, gaji yang stagnan, dan ketakutan kelas pekerja bahwa mereka tidak lagi mampu tinggal di kota yang mereka bangun sendiri.

Sosialisme itu diturunkan dari menara teori menuju halte bus, dapur keluarga, apartemen sempit, dan meja pembayaran supermarket.

Zohran Mamdani sedang menguji sebuah pertanyaan mendasar: dapatkah kota global tetap kompetitif apabila kelas pekerja yang mengoperasikannya tidak lagi mampu hidup di dalamnya?
New York memang menjadi pusat konsentrasi kekayaan dunia. Namun, kekayaan kota tidak secara otomatis berubah menjadi kesejahteraan yang merata. Kapital dapat bergerak secara global, sementara pekerja tetap terikat pada ongkos rumah, transportasi, kesehatan, dan pendidikan.

Mamdani membaca kontradiksi tersebut sebagai sumber daya politik. Ia mengubah krisis keterjangkauan menjadi ideologi elektoral.

II. Operasi Intelijen Akar Rumput

Kemenangan Mamdani bukan mukjizat elektoral yang turun dari langit politik. Ia dibangun melalui sebuah mesin pengorganisasian yang bekerja dengan ketelitian hampir menyerupai operasi intelijen.

Istilah “intelijen akar rumput” di sini bukan merujuk pada penyadapan atau operasi rahasia. Ia merupakan kemampuan untuk membaca medan sosial secara langsung: siapa yang marah, apa yang mereka takutkan, kebutuhan apa yang belum dijawab, dan bahasa seperti apa yang mereka pahami.

Pada satu pekan menjelang akhir Mei 2025, relawan kampanye Mamdani dilaporkan mengetuk 95.321 pintu, meningkat dari sekitar 40.000 pintu per pekan pada April. Menjelang pemilihan pendahuluan, operasi tersebut telah menjangkau sekitar 644.755 pintu, disertai lebih dari 261.000 panggilan telepon kepada calon pemilih.
Angka-angka itu menjelaskan anatomi kemenangannya.
Mamdani tidak hanya memiliki pesan. Ia mempunyai jaringan pengantar pesan.

Dalam politik modern, ide yang benar tanpa organisasi hanyalah gema di ruangan kosong. Sebaliknya, organisasi tanpa ide hanya akan berubah menjadi kerumunan yang mudah dibeli. Mamdani menggabungkan keduanya: kejernihan ideologis dan disiplin pengorganisasian.
Relawan tidak sekadar membagikan selebaran. Mereka mengumpulkan informasi sosial, memetakan masalah lingkungan, mengidentifikasi pemilih yang belum menentukan sikap, menjelaskan program, dan membangun hubungan personal.

Di tengah dominasi algoritma media sosial, Mamdani justru kembali kepada teknologi politik tertua: percakapan antarmanusia.
Sebuah pintu diketuk. Seorang warga berbicara. Keluhannya dicatat. Program dijelaskan. Kepercayaan dibangun.
Itulah politik sebelum ia dirusak menjadi industri pencitraan..

Mamdani juga memanfaatkan media digital dengan cerdas, tetapi video dan konten tidak berdiri sendiri. Seluruh komunikasi digitalnya ditopang oleh kehadiran fisik di lapangan. Media sosial menciptakan perhatian, sementara organisasi akar rumput mengubah perhatian menjadi suara.

Dalam perspektif intelijen politik, inilah keunggulannya: ia tidak membaca masyarakat hanya melalui survei, tetapi melalui kontak langsung dengan masyarakat itu sendiri.

III. Cermin Telanjang bagi Politik Indonesia

Kemenangan Mamdani menghadirkan cermin yang kurang nyaman bagi demokrasi Indonesia.

Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus mengimpor sosialisme Mamdani. Struktur ekonomi, sejarah, konstitusi, demografi, dan kebutuhan nasional Indonesia berbeda dari New York.

Pelajarannya terletak pada hal yang lebih mendasar: politik harus memiliki gagasan, organisasi, ukuran keberhasilan, dan keberanian moral.

Sebagian elite politik Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. Ideologi diperlakukan sebagai pakaian upacara, bukan sebagai kompas kebijakan. Partai kehilangan fungsi pendidikan politik. Kaderisasi digantikan transaksi pencalonan. Relawan dibentuk untuk memenangkan figur, bukan untuk membangun gerakan.

Perdebatan publik sering direduksi menjadi pertunjukan gestur, joget, julukan, serangan personal, potongan video, dan perang buzzer. Kebijakan yang seharusnya menjadi pusat pemilu tenggelam di bawah gelombang hiburan politik.

Mamdani membuktikan bahwa generasi muda tidak selalu alergi terhadap ideologi. Mereka hanya alergi terhadap ideologi yang kosong, munafik, dan tidak menyentuh kehidupan sehari-hari.
Ketika ideologi diterjemahkan menjadi harga sewa, ongkos transportasi, lapangan kerja, dan perlindungan sosial, ia kembali hidup.

Kemenangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa modal politik tidak selalu identik dengan modal uang. Di hadapan mesin politik besar, jaringan relawan yang terlatih dapat menjadi kekuatan tandingan. Politik tidak harus menyerah kepada oligarki apabila masyarakat memiliki organisasi, kesadaran, dan agenda yang jelas.

IV. Menolak Kenaikan Gaji: Integritas atau Simbolisme Politik?

Anomali kedua muncul setelah Mamdani menjadi wali kota.
Pada Juli 2026, Dewan Kota New York menyetujui kenaikan gaji sekitar 18 persen bagi pejabat terpilih kota. Kenaikan itu menaikkan gaji wali kota dari sekitar US$258.750 menjadi US$305.800 per tahun. Mamdani menyatakan tidak akan menerima kenaikan tersebut.

Ketika ditanya alasannya, ia mengatakan bahwa selama mengetuk pintu warga New York, ia belum pernah menemukan orang yang mengeluhkan bahwa gaji wali kota terlalu kecil. Yang ia temukan justru warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, menurutnya, uang publik seharusnya lebih dahulu diarahkan kepada mereka yang sedang tertekan secara ekonomi.

Secara fiskal, penolakan seorang wali kota terhadap tambahan puluhan ribu dolar tentu tidak akan sendirian menyelesaikan ketimpangan New York. Nilainya kecil dibandingkan keseluruhan anggaran kota.
Namun, politik tidak hanya bekerja melalui angka angka. Politik juga bekerja melalui simbol moral.

Dalam pemerintahan, simbol menjadi penting ketika ia memperlihatkan hubungan antara ucapan dan tindakan. Mamdani berkampanye tentang keterjangkauan, ketimpangan, dan keberpihakan kepada kelas pekerja. Menerima kenaikan gaji yang besar ketika masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup berpotensi menciptakan kontradiksi etis.

Dengan menolaknya, ia mempertahankan koherensi antara pesan politik dan perilaku pribadi.

Tentu, para pengkritik dapat menyebut langkah itu sebagai pencitraan. Kritik tersebut sah dalam demokrasi. Setiap tindakan politisi memang harus diperiksa, bukan disucikan.
Namun, pencitraan pun memiliki spektrum moral. Ada politisi yang mencitrakan diri dengan membagi sembako menjelang pemilu, kemudian merampok anggaran setelah berkuasa. Ada pula politisi yang membangun citra dengan menolak keuntungan legal bagi dirinya sendiri.
Keduanya tidak dapat disamakan.

Integritas tidak hanya diuji ketika pejabat ditawari uang haram. Integritas juga diuji ketika hukum mengizinkannya mengambil keuntungan, tetapi hati nurani memerintahkannya menahan diri.

V. Amanah, Keadilan, dan Zuhud Kekuasaan

Dalam pandangan Islam, jabatan bukan hadiah, melainkan amanah. Kekuasaan tidak dimaksudkan sebagai tangga mobilitas ekonomi bagi penguasa, tetapi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Allah SWT berfirman:

«“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)»

Ayat ini menempatkan amanah dan keadilan dalam satu rangkaian. Kekuasaan yang tidak amanah akan melahirkan kezaliman. Keadilan tanpa integritas pribadi juga mudah berubah menjadi slogan.

Penolakan Mamdani terhadap kenaikan gaji dapat dibaca melalui tiga prinsip moral Islam.

Pertama, al-‘adalah, yaitu mendahulukan keadilan sosial di tengah kesenjangan.

Kedua, al-amanah, yaitu kesadaran bahwa jabatan merupakan tanggung jawab publik, bukan hak kepemilikan pribadi.

Ketiga, az-zuhd, yaitu kemampuan menguasai harta, bukan dikuasai oleh harta.

Zuhud bukan berarti menolak seluruh kekayaan atau hidup dalam kemiskinan buatan. Zuhud adalah kemerdekaan batin dari kerakusan. Seseorang boleh memiliki dunia di tangannya, tetapi tidak membiarkan dunia menguasai hatinya.

Namun, apresiasi terhadap tindakan moral Mamdani tidak berarti seluruh sosialisme demokratiknya harus disamakan dengan sistem politik dan ekonomi Islam.

Islam mengakui kepemilikan pribadi, pasar, keuntungan, warisan, zakat, tanggung jawab negara, dan distribusi kekayaan. Ia tidak identik dengan kapitalisme tanpa batas, tetapi juga tidak sama dengan sosialisme yang menghapus kepemilikan individual.

Karena itu, penilaian yang adil harus bersifat selektif dan substantif. Umat Islam dapat menghargai keberanian, keadilan, pembelaan terhadap kaum lemah, dan kesederhanaan seorang pemimpin tanpa harus menerima seluruh bangunan ideologinya.

Islam memerintahkan keadilan bahkan terhadap pihak yang berbeda:

«“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)»

Keadilan tidak boleh bergantung pada identitas politik seseorang. Kebenaran harus diakui sebagai kebenaran, dari siapa pun ia datang.

VI. Netanyahu dan Garis Api Geopolitik

Ujian terbesar Mamdani tidak terletak pada kebijakan transportasi atau harga sewa, tetapi pada keberaniannya memasuki wilayah yang secara tradisional berada di bawah kendali pemerintah federal: hubungan luar negeri dan politik Israel.

Sejak masa kampanye, Mamdani menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu semestinya ditangkap apabila memasuki New York berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC.
ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 21 November 2024. Pengadilan tersebut menyatakan terdapat dasar yang masuk akal untuk menduga adanya pertanggungjawaban pidana atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Netanyahu dan Pemerintah Israel menolak yurisdiksi serta tuduhan tersebut.

Perlu dibedakan secara tegas antara ICC dan Mahkamah Internasional atau ICJ.
ICC mengadili pertanggungjawaban pidana individu. Sebaliknya, perkara di ICJ merupakan sengketa antarnegara, dalam hal ini perkara yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel berdasarkan Konvensi Genosida. ICJ tidak menerbitkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan belum menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan dirinya secara pribadi bersalah.
Perbedaan ini penting agar keberpihakan moral tidak berubah menjadi ketidakakuratan hukum.

Pada Juli 2026, setelah meminta tim hukumnya mempelajari berbagai kemungkinan, Mamdani akhirnya mengakui bahwa Pemerintah Kota New York tidak mempunyai kewenangan hukum independen untuk melaksanakan surat perintah ICC.
Ia tetap menyatakan Netanyahu tidak diterima di New York dan menyerukan pemerintah federal Amerika Serikat agar bergabung dengan ICC serta melaksanakan surat perintah tersebut. Amerika Serikat dan Israel bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga pemerintah AS tidak menerima kewajiban ICC sebagaimana negara-negara anggotanya.

Perkembangan ini mengubah anatomi pernyataan Mamdani.

Pada masa kampanye, sikapnya terdengar sebagai janji operasional: NYPD akan menangkap Netanyahu. Setelah memegang kekuasaan dan melakukan kajian hukum, ia mengakui batas yurisdiksi pemerintah kota.

Sebagian orang akan menafsirkan perubahan itu sebagai kemunduran. Namun, secara kenegaraan, mengakui batas hukum justru lebih bertanggung jawab daripada memaksakan tindakan yang tidak memiliki dasar kewenangan.

Keberaniannya tidak lagi terletak pada janji melakukan penangkapan yang secara hukum sulit dieksekusi. Keberaniannya terletak pada kesediaan mempertahankan posisi moralnya meskipun harus mengakui keterbatasan kekuasaan formal.

Ia tidak memiliki otoritas untuk mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika. Ia tidak dapat memerintahkan pemerintah federal bergabung dengan ICC. Ia juga tidak dapat mengabaikan aturan mengenai yurisdiksi, kekebalan diplomatik, dan hubungan Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak kalah penting: podium politik.
Dan dari podium itulah Mamdani mengganggu konsensus lama.

VII. New York sebagai Kota Global dan Aktor Geopolitik

Secara konstitusional, Wali Kota New York hanyalah kepala pemerintahan municipal. Ia tidak menandatangani perjanjian internasional, tidak memimpin angkatan bersenjata, dan tidak menentukan hubungan diplomatik Amerika Serikat.
Namun, New York bukan kota biasa.

Ia adalah rumah Wall Street, pusat pasar modal, markas besar PBB, pusat media internasional, simpul diaspora global, dan salah satu panggung diplomatik terpenting di dunia.

Karena itu, setiap pernyataan wali kotanya dapat menghasilkan resonansi yang melampaui kewenangan formalnya.

Dalam teori geopolitik klasik, negara merupakan aktor utama. Namun, pada abad ke-21, kota-kota global juga memproduksi kekuasaan. Mereka mengendalikan arus modal, informasi, manusia, teknologi, dan legitimasi budaya.
New York dapat memengaruhi dunia tanpa mempunyai kementerian luar negeri.

Ketika wali kotanya berbicara mengenai Gaza, ICC, ketimpangan ekonomi, atau kekuasaan oligarki, pernyataan itu masuk ke dalam sirkulasi informasi global. Ia dibaca oleh investor, diplomat, aktivis, pemerintah asing, jaringan diaspora, dan media internasional.
Mamdani memahami kekuatan simbolis tersebut.

Dengan menyatakan bahwa warga Palestina di New York tidak boleh lagi menjadi pengecualian dari prinsip universalitas, ia membawa konflik global ke dalam bahasa kewargaan lokal. Dalam pidato pelantikannya, ia secara khusus menyebut warga Palestina di Bay Ridge sebagai bagian dari New York yang harus memperoleh perlindungan dan pengakuan yang setara.
Itulah geopolitik kota.

Perang berlangsung ribuan kilometer jauhnya, tetapi dampaknya memasuki sekolah, tempat ibadah, kampus, ruang publik, pemilu, dan hubungan sosial di New York.

Z9hran Mamdani tidak boleh terlalu cepat dijadikan ikon tanpa cela.
Integritas sejati tidak dapat diukur hanya dari satu penolakan kenaikan gaji. Keberhasilan sosialisme demokratik tidak dapat dinilai hanya dari kemenangan pemilu atau keindahan pidato.
Ujian sesungguhnya adalah pemerintahan.

Apakah ia mampu membiayai seluruh programnya tanpa menciptakan krisis fiskal?
Apakah bus gratis akan meningkatkan mobilitas tanpa mengurangi kualitas layanan?
Apakah pembekuan sewa dapat melindungi penyewa tanpa memperburuk pasokan rumah?
Apakah pajak terhadap kelompok kaya akan menghasilkan pendapatan, atau justru mendorong perpindahan modal dan basis pajak?

Apakah birokrasi mampu menerjemahkan semangat gerakan menjadi pelayanan yang efisien?
Apakah ia dapat menjaga keamanan seluruh warga, termasuk komunitas Yahudi, Muslim, Palestina, imigran, pekerja, dan kelompok minoritas lainnya?

Di sinilah perbedaan antara aktivisme dan administrasi. Aktivisme membangun tekanan. Pemerintahan harus menghasilkan keputusan. Kampanye mengartikulasikan harapan. Birokrasi harus mengubahnya menjadi anggaran, regulasi, dan pelayanan.

Mamdani sendiri mengakui bahwa dunia sedang mengawasi apakah kelompok kiri mampu memerintah, bukan sekadar memprotes.
Karena itu, anomali Mamdani belum menjadi kesimpulan sejarah. Ia masih sebuah eksperimen politik yang sedang berlangsung.

Politik sebagai Pelayanan, Bukan Perjamuan

Zohran Mamdani berdiri pada persimpangan tiga kekuatan besar.
Ia berada di antara sosialisme dan kapitalisme, antara moralitas dan pragmatisme, serta antara keberanian geopolitik dan keterbatasan hukum.

Ia tidak sempurna. Kebijakannya dapat diperdebatkan. Ideologinya dapat dikritik. Janji-janjinya harus diaudit. Keputusannya wajib diawasi.
Namun, kehadirannya telah memecahkan sebuah mitos: bahwa politik hanya dapat dimenangkan oleh uang besar, jaringan elite, dan dukungan korporasi.

Mamdani menunjukkan bahwa politik berbasis ide, organisasi akar rumput, komunikasi yang cerdas, dan keberpihakan kepada masalah konkret masih dapat menembus benteng kekuasaan.
Sebab krisis terbesar demokrasi bukanlah kekurangan politisi.
Krisis terbesar demokrasi adalah kelangkaan pemimpin yang mengetahui untuk siapa kekuasaan harus digunakan.

Di New York, kota yang kerap dipersepsikan sebagai ibu kota kapitalisme dunia, seorang Muslim sedang mencoba mengembalikan politik kepada fungsi awalnya: bukan sebagai perjamuan elite, melainkan sebagai pelayanan kepada manusia.
Apakah ia akan berhasil, sejarah belum memberikan jawaban.
Namun, satu hal telah ia buktikan: di tengah politik yang semakin transaksional, keberanian untuk tetap berideologi, menolak keuntungan pribadi, dan berbicara tentang keadilan masih mempunyai daya elektoral.

Anomali itu kini bernama Zohran Mamdani.
Dan pusat gravitasinya sedang berdenyut dari jantung New York.

-Atma_