Disampaikan Oleh : Hasanuddin
Kita sambut baik Peraturan Presiden (Perpres) perihal Ancaman Non-militer, terutama dengan memasukkan unsur LGBT di dalamnya.
Namun, patut di sayangkan bahwa korupsi dan Perusakan Lingkungan Hidup tidak dimasukkan di dalamnya. Padahal kedua hal tersebut sangat menentukan masa depan keselamatan Bangsa.
Keamanan sebuah bangsa tidak lagi hanya diukur dari kuatnya alutsista dan jumlah pasukan.
Di era modern ini, ancaman yang paling berbahaya justru datang tanpa dentuman senjata.
Ia masuk diam-diam, menggerogoti dari dalam, dan meninggalkan kerusakan yang jauh lebih lama dari perang.
Empat wajah ancaman non militer yang paling nyata di Indonesia hari ini adalah korupsi, perusakan lingkungan hidup, radikalisme, dan krisis nilai yang mengancam kelangsungan regenerasi bangsa.
Korupsi adalah ancaman yang bekerja secara sistemik. Ia tidak menembak, tetapi ia melumpuhkan.
Ketika uang rakyat yang seharusnya untuk sekolah, rumah sakit, dan jalan dirampok di meja-meja birokrasi, maka negara kehilangan darahnya.
Ekonomi menjadi rapuh, pembangunan tertatih, dan pelayanan publik memburuk.
Lebih dari itu, korupsi merusak sendi hukum dan tata kelola.
Ketika hukum bisa dibeli, kepercayaan rakyat kepada negara akan runtuh.
Dari situlah lahir kecemburuan sosial, protes, hingga instabilitas politik.
Dalam jangka panjang, negara yang korup akan mudah dijual kedaulatannya.
Proyek-proyek strategis bisa digadaikan kepada kepentingan asing hanya karena suap. Karena itu korupsi bukan sekadar kejahatan biasa.
Ia adalah racun yang melemahkan seluruh sendi ketahanan nasional.
Sementara itu, perusakan lingkungan hidup adalah ancaman yang bekerja secara senyap tetapi bersifat permanen.
Hutan yang ditebang habis, sungai yang diracuni limbah, dan laut yang dirusak tidak akan bisa dipulihkan dalam semalam.
Dampaknya langsung terasa pada kehidupan manusia. Krisis air bersih, gagal panen, dan bencana banjir serta longsor adalah buah dari keserakahan terhadap alam.
Negara pun harus mengalihkan anggaran yang besar untuk menanggulangi bencana, padahal dana itu bisa dipakai untuk membangun.
Kerusakan lingkungan juga membawa ancaman baru berupa penyakit, wabah, dan kemunduran kualitas sumber daya manusia.
Di tingkat sosial, ia memicu konflik lahan dan rebutan sumber daya yang bisa memecah persatuan antar warga dan antar daerah.
Kerusakan hari ini adalah utang besar yang akan dibayar oleh anak cucu kita.
Lalu ada radikalisme. Berbeda dengan dua ancaman sebelumnya, radikalisme bergerak cepat dan terang-terangan.
Ia menyerang ideologi, keyakinan, dan rasa kebangsaan.
Dengan narasi kebencian dan klaim kebenaran tunggal, radikalisme mampu memecah kerukunan dalam hitungan hari.
Dampak paling kasat matanya adalah aksi teror yang merenggut nyawa dan menciptakan ketakutan massal.
Radikalisme adalah api. Ia bisa menyala besar dalam waktu singkat dan membakar tatanan sosial jika tidak segera dipadamkan.
Ancaman keempat adalah krisis nilai dan kelangsungan regenerasi, salah satu bentuknya terlihat pada masifnya propaganda gaya hidup LGBT.
Berbeda dengan tiga ancaman di atas, ancaman ini menyasar fondasi terkecil bangsa: keluarga.
Keluarga adalah basis pertama pembentukan karakter, moral, dan demografi suatu bangsa.
Ketika institusi perkawinan antara laki-laki dan perempuan digeser, ketika nilai fitrah dikaburkan, maka akan terjadi penurunan angka kelahiran, melemahnya fungsi pengasuhan, dan hilangnya kesinambungan generasi.
Dari segi ketahanan nasional, ini berarti berkurangnya jumlah penduduk produktif di masa depan, melemahnya struktur sosial, dan hilangnya estafet nilai budaya bangsa.
Ditambah lagi, propaganda ini masuk melalui media sosial, pendidikan, dan budaya pop yang menyasar anak muda. Jika dibiarkan, ia tidak meledak seperti bom, tetapi ia mengikis perlahan pondasi peradaban bangsa dari akarnya.
Jika dibandingkan, keempatnya sama-sama berbahaya tetapi memiliki karakter urgensi yang berbeda.
Radikalisme adalah ancaman yang paling urgen untuk dipadamkan dalam jangka pendek.
Sebab dampaknya langsung, nyata, dan menyangkut keselamatan jiwa serta keutuhan bangsa. Negara harus hadir cepat melalui penegakan hukum dan deradikalisasi.
Namun untuk jangka menengah dan panjang, korupsi, kerusakan lingkungan, dan krisis regenerasi justru lebih menentukan nasib bangsa.
Korupsi adalah akar dari hampir semua masalah.
Selama korupsi masih merajalela, maka anggaran untuk memberantas radikalisme akan bocor, dan aturan untuk melindungi lingkungan serta keluarga tidak akan pernah ditegakkan.
Sementara kerusakan lingkungan adalah ancaman yang paling sulit diputar kembali.
Setelah hutan hilang dan laut tercemar, butuh puluhan tahun untuk memulihkannya.
Adapun krisis regenerasi adalah ancaman senyap terhadap keberlanjutan bangsa.
Jika generasi hari ini kehilangan arah dan fondasi keluarga melemah, maka 20 tahun ke depan kita akan kekurangan SDM yang kuat secara fisik, mental, dan moral untuk membangun negeri.
Dengan demikian, keempatnya wajib masuk dalam doktrin ancaman non militer.
Radikalisme harus kita padamkan apinya sekarang.
Korupsi harus kita cabut akarnya sampai ke dalam.
Kerusakan lingkungan harus kita hentikan penyebarannya sebelum terlambat.
Dan krisis nilai yang mengancam regenerasi harus kita luruskan dengan memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, dan penjagaan norma.
Karena pada akhirnya, menjaga negara bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga hati nurani, menjaga bumi, menjaga akal sehat berbangsa, dan menjaga keberlangsungan generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini.
Penutup
Kita sambut baik Perpres tentang Ancaman Non Militer, namun kita sayangkan jika masalah Korupsi dan Perusakan Lingkungan Hidup tidak dimasukkan dalam Perpres tersebut, karena urgensi dan signifikansinya dalam merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
