Negara Bukan Milik Presiden

Disampaikan Oleh : Suherman

Kalimat itu sederhana. Hanya 4 kata. Tapi kalau dipahami semua penguasa + rakyat, separuh masalah bangsa selesai.

Negara bukan milik presiden. Negara milik rakyat. Presiden itu karyawan kontrak. Rakyat itu majikan. Kontraknya 5 tahun, bisa diperpanjang 1x kalau kinerja bagus. Itu bunyi konstitusi, bukan opini.

1. Kursi Presiden = Kursi Sewa, Bukan Tahta Warisan
   Istana itu bukan rumah pribadi. Mobil dinas itu bukan mobil pribadi. Garis merah di karpet istana bukan “zona eksklusif”. Semua itu fasilitas kerja. Dibayar pakai uang pajak tukang bakso, guru honorer, buruh pabrik. Presiden boleh dihormati. Tapi tidak boleh “dimitraki”. Boleh didengar titahnya. Tapi titah itu harus diuji: sesuai UUD 1945 nggak? Menguntungkan rakyat banyak nggak? Kalau nggak, rakyat berhak bilang “maaf Pak, ini keliru”. Karena ingat : Soekarno jatuh. Soeharto jatuh. Gus Dur jatuh. SBY selesai masa baktinya. Jokowi selesai masa baktinya. Kursinya tetap di situ. Orangnya yg ganti. Itulah bukti : yang abadi bukan presidennya. Yang abadi negaranya.
2. Bahaya Kalau Presiden Dianggap “Pemilik, Begitu ada mindset “negara ini punya gue”, maka muncul 3 penyakit : Tuli Kritik → Setiap yang ngingetin dianggap “makar”. Padahal kritik itu GPS. Tanpa GPS, mobil negara bisa nyasar ke jurang. Nafsu Kekal → Konstitusi diakali. Masa jabatan ditambah. Pemilu diundur. Alasannya “demi stabilitas”. Padahal stabilitas sejati lahir dari rotasi, bukan dari penguasa abadi. Amanah Jadi Bancaan → APBN dianggap kas pribadi. Proyek dibagi ke “orang dekat”. Hukum tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Padahal itu uang rakyat, bukan uang warisan kakek. Ibu Pertiwi nangis bukan karena nggak punya pemimpin hebat. Ibu Pertiwi nangis karena pemimpinnya lupa: dia cuma “penjaga”, bukan “pemilik”.
3. Rakyat Juga Jangan Salah Kapra. “Negara bukan milik presiden” artinya 2 arah. Presiden nggak boleh berlagak raja. Rakyat juga nggak boleh berlagak “nggak peduli”.

Kalau presiden karyawan, maka rakyat itu dewan komisaris. Tugas komisaris : ngawasi, nanya laporan, mecat kalau kinerja jelek. Diam saat perusahaan dirampok = komisaris yg zalim.

Makanya : kritik itu ibadah. Memilih di TPS itu ibadah. Mengawasi anggaran itu ibadah. Semua itu bentuk “menjaga milik bersama”.

Penutup
Wahai penguasa, dengar baik-baik :
Anda boleh pakai garuda di dada. Tapi jangan pernah ngaku garuda itu milik Anda.

Anda boleh tinggal di istana. Tapi jangan pernah ngaku istana itu rumah Anda.
Anda boleh pegang stempel. Tapi jangan pernah ngaku negara ini stempel pribadi Anda.

11.15/8 Juni 2026

#BangkitlahNuswantara

-Atma_