Disampaikan Oleh : Suherman
Penangkapan seorang pejabat yang baru beberapa hari dilantik bahkan sekitar 6 hari menjabat bukan sekadar kasus individu. Ini adalah indikator serius bahwa ada yang bermasalah pada hulu, bukan hanya di hilir.
Dalam sistem pengisian jabatan publik di Indonesia, prosesnya seharusnya tidak sederhana. Ada tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga penilaian rekam jejak. Semua itu dirancang untuk memastikan bahwa yang terpilih bukan hanya mampu, tetapi juga berintegritas.
Namun ketika seseorang bisa lolos seluruh proses tersebut, lalu ditangkap oleh aparat penegak hukum dalam hitungan hari, pertanyaan besar muncul : apakah sistem seleksi kita benar-benar berjalan dengan baik?
Fakta menunjukkan, praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama ini sering menjerat pejabat publik.
Dalam banyak kasus, pelanggaran bukan terjadi tiba-tiba setelah menjabat, melainkan sudah memiliki jejak sebelumnya. Artinya, yang tertangkap hari ini sebenarnya adalah hasil dari kegagalan deteksi di masa lalu.
Di sinilah persoalan menjadi serius. Apakah ini sekadar kecolongan, atau ada pembiaran? Jika kecolongan, berarti sistem verifikasi kita lemah, data tidak terintegrasi, pengawasan tidak tajam. Namun jika pembiaran, maka masalahnya jauh lebih dalam : ada kompromi kepentingan, ada toleransi terhadap rekam jejak yang bermasalah, dan integritas dikalahkan oleh kedekatan. Kita sering cepat dalam menangkap, tetapi lambat dalam mencegah. Kita sibuk memperbaiki akibat, namun enggan membenahi sebab.
Dampak dari kejadian seperti ini tidak kecil. Kepercayaan publik terkikis, kredibilitas lembaga dipertanyakan, dan masyarakat semakin skeptis terhadap proses seleksi pejabat. Jika dalam 6 hari saja masalah sudah muncul, maka wajar jika publik bertanya: bagaimana dengan yang sudah bertahun-tahun…?
Pada akhirnya, solusi tidak cukup hanya pada penindakan. Yang lebih penting adalah memperbaiki sistem dari awal memperkuat screening integritas, memastikan transparansi seleksi, dan membangun pengawasan sejak sebelum seseorang diberi amanah.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kurang adalah orang yang bersih dan berani menolak kompromi. Jika dalam 6 hari saja kebenaran bisa terbuka, maka yang harus dibenahi bukan hanya pelakunya, tetapi sistem yang meloloskannya.
04.46/17 April 2026
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
