Disampaikan Oleh : Suherman
Ketika seorang Menteri HAM mulai kehilangan keberpihakan pada prinsip dasar kemanusiaan, maka yang runtuh bukan sekadar kredibilitas pribadi melainkan wibawa negara itu sendiri. Sikap yang terkesan condong dan tidak proporsional terhadap Israel bukan lagi soal tafsir kebijakan, tetapi cerminan kegagalan menjaga kompas moral.
Di tengah sorotan dunia atas penderitaan sipil, kehancuran, dan pelanggaran hak asasi manusia, publik justru disuguhi sikap pejabat yang seolah menutup mata pada realitas. Ini bukan netralitas.
Ini pembiaran yang dibungkus retorika.
Dan dalam isu kemanusiaan, sikap seperti itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat jabatan.
Indonesia sejak awal berdiri menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Itu bukan slogan kosong, melainkan fondasi konstitusional.
Maka ketika Menteri HAM justru menunjukkan sikap yang bertolak belakang dengan semangat tersebut, publik berhak marah dan lebih dari itu, menuntut tindakan nyata.
Tidak ada ruang bagi relativisme moral dalam isu kemanusiaan.
Tidak ada tempat bagi pejabat yang gagal membaca penderitaan sebagai penderitaan.
Jika empati telah tumpul dan keberanian moral menghilang, maka jabatan itu sejatinya sudah kosong, meski kursinya masih terisi.
Reshuffle bukan lagi opsi, melainkan keharusan. Presiden tidak bisa menunda ketika kepercayaan publik terus terkikis.
Mempertahankan pejabat yang kehilangan legitimasi hanya akan memperdalam krisis kepercayaan.
Seorang Menteri HAM seharusnya menjadi suara bagi yang tertindas, bukan pembenaran bagi yang kuat. Jika peran itu tidak dijalankan, maka satu-satunya langkah yang tersisa adalah: diganti.
08.32/5 April 2026
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
