Orkestra “anti-zakat” ini adalah bagian dari strategi pemutarbalikan fakta demi kepentingan politik pragmatis.

Nalar Menteri Agama MBG: Saat Rukun Islam Dianggap “Gak Populer”

Panggung sirkus birokrasi kita baru saja menyuguhkan atraksi intelektual yang sangat provokatif sekaligus menyesatkan. Pernyataan Menteri Agama yang mengajak umat untuk “meninggalkan zakat” dengan dalih bahwa zakat itu “tidak populer” di masa Nabi dan Sahabat adalah sebuah bentuk misleading (penyesatan) sejarah yang sangat telanjang.

Sangat luar biasa melihat seorang pengelola urusan iman begitu berani mendegradasi salah satu dari lima Rukun Islam menjadi sekadar variabel “popularitas” yang bisa ditinggalkan demi mengejar fleksibilitas anggaran yang aromanya lebih kental bau proyek daripada bau ketaatan.

Secara hukum Islam, klaim bahwa zakat tidak populer adalah pengkhianatan terhadap fakta sejarah (historical distortion). Kita diingatkan pada peristiwa besar Perang Ridda di masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, di mana beliau justru memerangi kaum yang enggan membayar zakat sekeras beliau memerangi nabi palsu.

Jika zakat tidak populer, mengapa Abu Bakar sampai mempertaruhkan nyawa dan stabilitas kekhalifahan demi satu rukun ini? Dalil Al-Quran pun sangat eksplisit; perintah “wa aatuuz-zakaah” (tunaikanlah zakat) muncul bergandengan dengan perintah shalat di puluhan tempat. Menganggap 2,5% sebagai angka “pelit” dan membandingkannya dengan bunga mudarabah atau asuransi komersial adalah sebuah paradoks logika yang menghina kesucian syariat; di mana kewajiban ilahi justru ditakar dengan timbangan materialistik yang niretika.

Muncul dugaan kuat bahwa orkestra “anti-zakat” ini adalah bagian dari strategi pemutarbalikan fakta demi kepentingan politik pragmatis. Zakat memiliki aturan ashnaf (peruntukan) yang sangat ketat dalam Al-Quran (Surah At-Tawbah: 60) yang tidak bisa digeser sembarangan oleh tangan birokrasi.

Dengan mengalihkan fokus dari zakat yang “kaku” menuju sadaqah yang lebih “longgar”, birokrasi seolah-olah ingin mendapatkan “cek kosong” dari dana umat agar bisa digunakan secara ugal-ugalan untuk mendanai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa terbentur batasan syariat.

Narasi “perut lapar gak ada agamanya” hanyalah gincu moralitas untuk menutupi niat penguasaan dana sosial secara terpusat. Sejarah mencatat, mereka yang berani mengakali hukum Tuhan demi kenyamanan kursi birokrasi biasanya akan dipaksa merasakan momen jatuh yang paling pahit di hadapan nurani publik yang kini sudah cerdas.

Gimana menurut Anda?
Apakah Islam anda sedang coba “direformasi” oleh kepentingan politik?

Redaksi Semut Ibrahim jabar/ Kabiro Jabar / PajakRakyat / DanaUmat /Zakat