Disampaikan Oleh : Suherman
Kabar tentang guru honorer di Probolinggo yang harus berurusan dengan hukum (tribunjatim) karena kerja rangkap memunculkan pertanyaan besar:
Apakah hukum kita sensitif terhadap konteks ekonomi rakyat kecil?
Guru honorer bukan pejabat bergaji besar. Banyak dari mereka menerima honor yang jauh dari layak, bahkan di bawah upah minimum daerah. Untuk bertahan hidup, sebagian terpaksa mencari pekerjaan tambahan.
Jika kerja rangkap itu melanggar aturan administratif, tentu ada konsekuensi. Negara memang memiliki regulasi soal disiplin dan etika aparatur. Namun persoalan menjadi tajam ketika publik membandingkan dengan praktik rangkap jabatan di level elite.
Di tingkat pejabat, kita sering melihat :
- Komisaris merangkap jabatan di beberapa BUMN,
- Pejabat publik duduk di berbagai struktur organisasi,
- Tokoh politik memiliki lebih dari satu posisi strategis.
Semua itu sering dibungkus dengan dalih profesionalisme atau kebutuhan organisasi.
Pertanyaannya:
Mengapa kerja rangkap demi bertahan hidup bisa berujung pidana, sementara rangkap jabatan elite sering dianggap normal?
Secara hukum, tentu setiap kasus berbeda. Namun secara rasa keadilan, publik melihat disparitas. Hukum terasa tegas ke bawah, tetapi lentur ke atas.
Padahal, guru honorer adalah fondasi pendidikan. Mereka bekerja dalam keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan. Jika sistem penggajian tidak layak, lalu mereka mencari tambahan penghasilan, apakah solusi pertama yang tepat adalah penahanan?
Keadilan bukan hanya soal teks undang-undang.
Ia juga soal proporsionalitas.
Negara semestinya hadir bukan hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung warganya yang lemah secara ekonomi. Jika pelanggaran administratif langsung dipidana tanpa melihat konteks struktural yakni rendahnya kesejahteraan guru maka yang salah bukan hanya individu, melainkan sistemnya.
Ironisnya, di banyak ruang kekuasaan, rangkap jabatan justru menjadi simbol kekuatan jaringan. Sementara bagi guru honorer, rangkap pekerjaan menjadi simbol keputusasaan ekonomi.
Apakah hukum kita benar-benar berdiri netral?
Ataukah masih menyisakan wajah yang berbeda antara rakyat kecil dan elite?
Jika negara ingin dihormati, maka hukum harus konsisten.
Tegas bukan hanya kepada yang lemah, tetapi juga kepada yang kuat.
Karena keadilan yang terasa timpang, lambat laun, akan menggerus kepercayaan publik.
09.50/ 25 Februari 2026
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
