Tetesan Tinta Ida, 14226
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Antara Stabilitas Kekuasaan dan Kepercayaan Publik
Langkah politik Prabowo Subianto kembali mengundang tafsir beragam. Di tengah desakan publik untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit karena dianggap terlalu berpihak dan menutupi fakta fakta terkait polemik dugaan ijazah Joko Widodo, presiden justru memberi pujian terbuka kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, bahkan disertai rencana penghargaan negara.
Secara konstitusional, tentu tidak ada yang keliru. Presiden memiliki kewenangan menilai kinerja pembantunya. Namun dalam politik demokratis, bukan hanya substansi keputusan yang dinilai publik, melainkan juga konteks, momentum, dan pesan simbolik yang menyertainya.
Soliditas institusi diperlukan untuk agenda ekonomi, sosial, agar pembangunan tidak terganggu. Mungkin dari sudut pandang ini, apresiasi kepada pimpinan kepolisian dapat dibaca sebagai upaya menjaga ketenangan politik tapi justru yang terjadi sebaliknya yaitu kegaduhan publik karena karena dalam kasus dugaan ijazah palsu institusi kepolisian dinilai tidak fair dalam proses penegakan hukum.
Pendekatan tersebut juga menunjukkan kecenderungan pragmatis: pemerintah ingin fokus pada program kerja nyata, bukan larut dalam polemik politik yang berpotensi memecah konsentrasi nasional.
Namun, sensitivitas publik tak bisa diabaikan, di sisi lain demokrasi modern menuntut lebih dari sekadar stabilitas. Transparansi, akuntabilitas, dan respons terhadap aspirasi publik menjadi elemen penting legitimasi kekuasaan.
Ketika kontroversi masih hangat, pujian yang terlalu cepat berpotensi memunculkan kesan jarak antara elite dan masyarakat. Walaupun mungkin tidak dimaksudkan demikian. Persepsi publik sering terbentuk bukan dari niat, melainkan dari simbol yang terlihat.
Di sinilah ujian kepemimpinan sebenarnya muncul: bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas negara dan kepercayaan publik. Menguatkan institusi memang penting, tetapi memastikan proses hukum berjalan transparan juga tak kalah krusial.
Keseimbangan ini menentukan kualitas demokrasi. Stabilitas tanpa akuntabilitas berisiko menimbulkan skeptisisme, sementara tekanan publik tanpa stabilitas juga bisa mengganggu tata kelola negara.
Publik pada dasarnya tidak selalu menuntut keputusan drastis, tetapi mereka mengharapkan langkah yang jernih dan konsisten.
Penjelasan terbuka, sikap proporsional, dan komitmen pada prinsip keadilan akan jauh lebih menenangkan dibanding sekadar simbol dan apresiasi.
Langkah presiden memberi pujian kepada Kapolri bagi sebagian pihak dipahami sebagai strategi menjaga stabilitas. Namun, legitimasi pemerintahan di era demokrasi tidak hanya bertumpu pada kekuatan institusi, melainkan juga pada kepercayaan masyarakat.
Menjaga keduanya secara seimbang bukan pekerjaan mudah tetapi justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji.
Jangan biarkan publik berfikir liar karena langkah dan tindakan dari seorang pemimpin yang tidak konsisten.
Apa kabar reformasi polri bapak presiden ?
Apa kabar Bandara IMIP Morowali dan TKA China ??
Apa kabar Pagar laut yang kini sudah diurug hampir selesai ?
Masih adakah nurani untuk bangsa ini ??
Kami akan selalu menyimak, melihat dan mengkritisi setiap langkah dan kebijakan yang dikeluarkan…karena rakyatlah yang punya kedaulatan penuh atas negeri ini.
Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh
Serang, 14 Februari 2026
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
