MBG, Mencegah Stunting Gizi dan Dukungan Politik
Oleh: Nazlira al-Habsy, Pegiat Literasi Rakyat
Pasal 17 Perpres 115/2025:
“Pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“.
Kalau tadi siang kita mengulas tentang MBK, maka sebelum malam berganti hari, mari sedikit kita intip tentang MBG.
Bayangkan, jumlah 32.000 orang, di atas kertas mereka adalah laskar gizi, juru masak garda depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di mata para perancang strategi, mereka adalah investasi.
Karena di balik uap nasi dan seragam dapur, ada uniform politik. Di dapur-dapur raksasa itu, aroma yang tercium bukan hanya bawang goreng atau nasi yang baru matang. Ada aroma lain yang lebih pekat, lebih politis yang menyelinap di antara desis kompor dan denting panci.
Tiba-tiba, label “pegawai honorer” atau “pekerja kontrak” dirasa tak cukup. Mereka harus dibalut dengan seragam khusus, disematkan lencana Korpri, dan diberi “takhta” bernama ASN. Sebuah lompatan status sosial yang di negeri ini setara dengan memenangkan lotre kehidupan.
Siapa yamg akan menolak jaminan pensiun dan gaji tetap di tengah ekonomi yang serba tak pasti..?, tidak ada. Dan di situlah letak jeniusnya (atau mungkin liciknya). Sebab dalam kalkulator kekuasaan, angka 32.000 itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hulu ledak dengan daya ganda.
Satu seragam ASN bukan hanya mengikat satu jiwa, tapi menyandera satu meja makan keluarga.
Asumsikan satu pekerja menanggung atau mempengaruhi empat kepala, ada istri, suami, anak yang baru cukup umur, atau orangtua yang menumpang hidup. Dalam sekejap mata, 32.000 berubah menjadi 128.000 loyalitas yang terkunci. Bukan dengan paksaan senjata, tapi dengan rasa “berutang budi” dan ketakutan klasik akan hilangnya periuk nasi.
Namun, jaring laba-laba ini tak berhenti hanya disitu, ia melebar lebih jauh dari sekadar ruang keluarga. Lihatlah ke pasar, ke pengepul telur, ke petani sayur, hingga ke supir boks pengantar katering. Mereka semua kini menjadi gerbong yang ditarik oleh lokomotif yang bernama MBG.
Ketika status para juru masak ini dipermanenkan, maka status para vendor dan supplier pun ikut dipatenkan, apalagi tidak ada aturan tender disitu.
Para supplier bahan pangan kini paham satu hal, bahwa kelangsungan bisnis mereka bergantung pada kelangsungan program ini. Dan kelangsungan program ini bergantung pada siapa yang duduk di singgasana.
Rantai pasok ini tidak lagi sekadar urusan logistik, ia telah bermutasi menjadi rantai komando politik.
Pada akhirnya, kita diajak melihat sebuah pertunjukan sulap yang memukau. Di satu tangan, mereka menyuapkan gizi untuk mencegah stunting anak bangsa. Namun di tangan lain, di bawah meja, mereka sedang sibuk merajut jaring pengaman suara untuk mencegah stunting dukungan politik.
Di negeri ini, pepatah lama itu menemukan bentuk paling harfiahnya,
“Tidak ada makan siang yang benar-benar gratis”.
Karena tagihannya akan selalu datang lima tahun sekali, di bilik suara.
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
