Fenomena korupsi di Indonesia telah melampaui batas penyimpangan moral. Praktek korupsi telah bertranformasi budaya di kekuasaan, dari pusat sampai ke daerah, dari parlemen hingga birokrasi kecil “pergantian pejabat melalui pileg, pilpres, pilkada sampai pilkakam” hanya menjadi seremonial rutin. Pergantian pejabat hanya mengganti orang/ wajah, hanya menukar pelaku tapi tidak merubah sistem.
Lampung Tengah tak luput dari fenomena ini. Pak Ardito Wijaya (masih dalam pemeriksaan) dan dua bupati pendahulunya juga terlibat korupsi.
Potret yang mencerminkan bagaimana kekuasaan seringkali direduksi hanya menjadi alat distribusi keuntungan, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat. Saat ini, politik kehilangan dimensi idealnya dan berubah menjadi arena perebutan akses terhadap sumber daya, di mana yang berkuasa lebih sibuk mengatur aliran pendapatan ketimbang memastikan kesejahteraan rakyat.
Jika kita membuka mata kita terhadap akar dari berbagai problem bangsa: korupsi yang merajalela, kebijakan yang berpihak pada segelintir kelompok, hingga jurang ketimpangan sosial yang semakin lebar. Kekuasaan yang seharusnya dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan malah sering diperlakukan sebagai ladang untuk memperkaya diri. Maka tidak mengherankan bila rakyat kerap merasa jauh dari pusat pengambilan keputusan, karena orientasi kebijakan lebih diarahkan untuk menjaga arus pendapatan bagi penguasa dan kroninya. Situasi semacam ini menciptakan lingkaran setan: rakyat tetap miskin, pejabat semakin makmur, dan demokrasi hanya tampak di permukaan.
kita berharap bersama semoga kekuasaan harus diletakkan kembali pada relnya: sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Kekuasaan yang sehat mestinya hadir untuk membuka akses pendidikan, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan sistem yang adil. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah diukur dari seberapa besar pemasukan yang mereka atur untuk dirinya sendiri, melainkan dari seberapa luas manfaat yang bisa dirasakan rakyat kecil. Semoga bangsa ini tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang sempit, tetapi berani menuntut kekuasaan yang sejati yakni kekuasaan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat banyak.
Nasrun minallahi wa fathun qarib.
Oleh : Subagyo Madaskar, Kabiro SIM Lampung
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
