Konstruksi Hitam Terhadap Si-Raja Hutan, Si-Raja Gaple

Dekonstruksi Naratif Bencana yang Terbuat dari Lumpur Politik dan Bayangan Ekologis

Oleh : Madi Saputra

Dari sebuah kedai kopi di pinggiran Aceh Tamiang yang masih basah oleh sisa banjir, ketika aroma tanah basah bercampur dengan hembusan angin yang membawa bisik-bisik konspirasi.

Bayangkan sebuah hutan di Sumatera yang tak lagi berdiri tegak, melainkan merintih.
Di atas peta, ia masih hijau.
Di lapangan, ia tinggal tubuh penuh luka: teriris jalan logging, dilubangi tambang, dan disayat kanal-kanal sawit.

Di sela batang-batang meranti yang tersisa, seekor Panthera tigris sumatrae mungkin masih berjalan pelan, sendirian. Para ranger memperkirakan tinggal ratusan ekor – 400, mungkin kurang. Macan ini tak bisa membaca dokumen konsesi, tak bisa menulis petisi, tak mengerti istilah “FoLU Net Sink”, “PBPH”, atau “revisi RTRW”. Tapi insting purbanya tahu satu hal :
Tanah ini miliknya jauh sebelum manusia datang dengan gergaji mesin dan slogan “pembangunan berkelanjutan”.

Manusia lain, bernama Raja Juli Antoni – oleh sebagian pendukungnya dijuluki “RAJA HUTAN”, oleh para pembencinya direduksi menjadi “RAJA GAPLE” – punya kemampuan yang tak dimiliki harimau: ia bisa mengetik cuitan, menandatangani surat keputusan, berdebat di DPR, dan mengelola narasi. Ironinya, di tengah bencana banjir Sumatera yang menelan nyawa ratusan hingga mendekati seribu jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam hitungan hari, kecerdasan kita sebagai spesies justru tampak seperti senjata makan tuan:
kita merusak lebih ganas daripada harimau yang paling lapar.

Sementara itu, serangga – makhluk tanpa ambisi imperial, tanpa gelar doktor, tanpa kursi kabinet – bertahan lebih adaptif. Koloni semut bertahan jutaan tahun, populasinya triliunan, tanpa pernah mengeluarkan satu pun UU Minerba atau Perpres tentang percepatan investasi. Homo sapiens, yang mengaku puncak evolusi, justru melahirkan bencana antroposentrik : deforestasi yang mengundang siklon tropis, curah hujan bulanan yang tumpah dalam sehari, dan sungai-sungai yang mengalirkan gelondongan kayu sebagai bukti pengkhianatan terhadap hutan yang pernah kita sebut “paru-paru dunia”.

Pertanyaannya sederhana namun menggigit :
Apakah lebih baik menjadi “bodoh” secara evolusioner seperti semut, daripada “pintar” tapi merusak seperti kita?

Di panggung politik Indonesia, kebodohan bukan lagi soal kapasitas otak, melainkan alat produksi bencana: ia dijahit dari kata-kata, dijual lewat foto-foto lama, didekorasi dengan data yang dipelintir. Di sinilah Jacques Derrida, filsuf dekonstruksi, muncul seperti hantu di balik kabut banjir :
Banjir Sumatera bukan sekadar peristiwa hidrometeorologis, melainkan sebuah konstruksi hitam – narasi yang sengaja dibangun dari lumpur, gelondongan, dan emosi publik – untuk menenggelamkan satu nama: Raja Juli Antoni si Raja Gaple Si Raja Hutan.

I. Jejak Lumpur Politik: Dari Gaple ke Gelondongan Kayu

Saya menyusuri arsip digital seperti seorang penyelidik yang basah kuyup:
scroll demi scroll, tautan demi tautan, dari X (Twitter) hingga grup-grup WhatsApp dan Telegram. Sejak 1 Desember 2025, kata kunci:

“Raja Juli – banjir Sumatera – gaple – pembalak – izin penebangan”

meledak seperti longsor digital.

Yang pertama muncul di permukaan adalah foto itu.
Raja Juli duduk di sebuah meja kayu, domino tersusun, senyum mengembang, ditemani beberapa wajah yang sangat familiar bagi mereka yang mengikuti isu kehutanan. Di antaranya, sosok Azis Wellang – pernah disorot sebagai tokoh yang beririsan dengan kasus pembalakan, kasusnya berliku, sempat kandas dan diperdebatkan.

Foto itu diambil jauh sebelum banjir.
Ia muncul pertama kali pada awal September 2025, sempat viral, kemudian meredup. Raja Juli mengklarifikasi: ini pertemuan informal, bukan transaksi; yang hadir bercampur antara aktivis, politisi, dan pegiat lokal; perkara hukum Azis sendiri sudah melewati fase praperadilan. Klarifikasi itu mereda sejenak.

Namun, begitu banjir datang, foto itu bangkit lagi seperti mayat hidup.
Ia diseret keluar dari arsip, dipoles dengan caption baru:

“RAJA GAPLE & RAJA HUTAN: KOLUSI YANG MENGHANYUTKAN SUMATERA.”

Derrida menyebut ini sebagai permainan différance:
bahasa tidak pernah netral, ia selalu memproduksi dan menunda makna.

Foto gaple itu bukan lagi sekadar dokumentasi pertemuan; ia ditarik ke dalam medan perang simbolik.

Domino di meja menjadi metafora “permainan kekuasaan”.

Meja kayu dianggap simbol ironi: “main gaple di atas kayu dari hutan yang dijarah.”

Wajah-wajah dalam bingkai dipaketkan sebagai jaringan: menteri, “pembalak”, politisi.

Kebenaran detail menjadi tidak penting.
Yang penting adalah kesimpulan yang ingin dipaksakan:
banjir ini, dengan ratusan korban dan jutaan terdampak, harus punya satu wajah untuk disalahkan – dan wajah itu adalah Raja Juli si Raja hutan

Narasi kedua muncul dari Tapanuli Selatan – seperti bom waktu yang dikirim lewat konferensi pers.

Bupati menyatakan kurang lebih:
“Kementerian mengaktifkan kembali izin penebangan sebulan sebelum banjir.”

Media mengemasnya dengan judul yang memukau:

“Bupati Tapsel: Kemenhut Aktifkan Izin Tebang Sebulan Sebelum Banjir.”

Di mata publik, rangkaian logika yang dibangun sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana:

1. Oktober: izin penebangan diaktifkan.
2. November: hutan ditebang, bukit gundul.
3. Akhir November: hujan ekstrem, curah bulanan tumpah dalam sehari.
4. Hasil: banjir bandang, longsor, jembatan patah, desa hilang.
5. Jadi: Raja Juli penyebab banjir Sumatera.

Kementerian menjawab dengan bahasa teknokratis:

• tidak ada izin baru yang diterbitkan,
• yang ada justru moratorium sistem informasi penatausahaan hasil hutan,
• gelondongan yang turun bersama arus adalah kayu ilegal, bukan hasil PBPH resmi,
• penegakan hukum sedang berjalan, kerja sama dengan Polri diperkuat.

Namun, di ladang opini publik, penjelasan teknis selalu kalah cepat dibandingkan meme dan caption.
Sebuah foto banjir dengan batang-batang kayu yang menumpuk di jembatan jauh lebih meyakinkan ketimbang tabel regulasi, SK pencabutan izin, atau kronologi moratorium.

Narasi ketiga menguat lewat panggung DPR.

Di rapat Komisi IV, beberapa anggota dewan memanfaatkan momentum:

“Pak Menteri tidak paham kehutanan.”

“Ini ejekan terhadap rakyat yang tenggelam.”

“Setahun ngapain saja?”

Raja Juli menjawab dengan kalimat yang jujur sekaligus rentan:

“Ini juga kesalahan saya.”

Secara moral, ini pernyataan bertanggung jawab.
Secara politik, ini segera dijadikan bukti pengakuan:
“Lihat, dia sendiri mengakui salah!”

Jika kita rangkai ketiga lapis narasi di atas – foto gaple, pernyataan bupati, serangan di DPR – pola itu mulai terlihat jelas:

• Foto berfungsi sebagai trigger emosional.
• Pernyataan bupati menjadi amunisi naratif yang tampak “faktual”.
• DPR dan buzzer mengubahnya menjadi tuntutan politik: reshuffle, pengunduran diri, atau setidaknya stigma permanen.

Yang sedang dioperasikan bukan sekadar kritik,
melainkan konstruksi hitam – sebuah operasi intelijen naratif yang memanfaatkan bencana ekologis untuk eksekusi karakter politik.

II. Dekonstruksi Derrida: Membongkar Bayangan di Balik Lumpur

Dekonstruksi, dalam kacamata Derrida, bukan menghancurkan teks,
melainkan membongkar struktur tak terlihat yang menopang teks itu:
siapa yang diuntungkan, siapa yang dihapus, apa yang disembunyikan.

Mari kita dekonstruksi narasi “Raja Juli biang banjir” ini.

1. Mafia Hutan Balas Dendam
Sejak menjabat, Raja Juli – dengan segala keterbatasan waktunya – melakukan beberapa langkah yang jelas mengganggu status quo:

• mendorong pengakuan dan perluasan hutan adat,
• mengerem PBPH baru di kawasan-kawasan sensitif,
• mencabut dan menertibkan sebagian izin yang menahun tidak produktif,
• menyegel subjek-subjek hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran di hutan produksi maupun lindung,
• membuka pintu koordinasi langsung dengan Polri untuk menindak gelondongan-gelondongan tanpa dokumen yang muncul di muara-muara sungai.

Bagi masyarakat umum, ini mungkin terasa abstrak.
Bagi jaringan pembalak dan broker kayu, ini berarti satu hal: arus uang terganggu.

Jika Anda adalah mafia hutan yang ratusan truknya mendadak tertahan,
apa cara paling murah dan efektif untuk melawan seorang menteri yang tidak bisa Anda beli?

Jawabannya: bukan melawan argumentasinya, tapi merusak legitimasinya.
Banjir besar datang seperti hadiah dari langit:
cukup tambahkan sedikit framing, dorong narasi di media sosial, sebar foto lama, tarik pernyataan bupati yang kecewa, maka sosok yang mengganggu jalur kayu Anda bisa dilukis sebagai biang kehancuran ekologis.

2. LSM “Wahabi Lingkungan” dan Dana Luar
Di lini lain, ada sebagian kalangan LSM lingkungan yang – meminjam istilah pedas Ulil Abshar-Abdalla – berperilaku seperti “wahabi lingkungan”:
tegas pada teks tertentu, menolak kompromi, tetapi kadang pilih-pilih musuh.

Sebagian dari mereka mendapat dukungan dana internasional, sebagian lain beroperasi atas nama idealisme murni. Persoalannya, ketika bencana datang, sebagian memilih rute paling mudah: memukul yang paling dekat dan paling terlihat – menteri yang baru setahun menjabat – ketimbang mengurai warisan struktur puluhan tahun yang membuat Sumatera hari ini ibarat spons yang sudah jenuh air.

Narasi “setahun ini ngapain saja?” terdengar tajam,
tapi secara ilmiah dan historis ia dangkal:

• deforestasi Sumatera terjadi sejak 1970-an,
• konsesi jutaan hektare terbit di era Orde Baru,
• era pasca-Reformasi menambah lapisan izin: HTI, HGU, tambang.
• Jika kita jujur, jejak kehancuran hutan Sumatera adalah mosaik panjang yang melibatkan:

1. Orde Baru,
2. beberapa periode presiden pasca-Reformasi,
3. pemerintah pusat dan daerah,
4. BUMN dan swasta,
5. serta aktor-aktor lokal yang menyambut setiap izin dengan gergaji.

Namun, mosaik panjang ini dikompresi menjadi satu nama: Raja Juli.
Itu bukan analisis, itu adalah reduksi politis.

3. Kekuatan Politik Anti-PSI dan Bayang-Bayang Jokowi
Di level yang lebih tinggi, ada konteks lain yang tak kalah penting:
Raja Juli bukan hanya Menteri; ia adalah Sekjen PSI – partai yang di mata banyak orang diasosiasikan dengan Jokowi pasca 2024.

Menyasar Raja Juli berarti sekaligus:

• memukul simbol perpanjangan pengaruh Jokowi,
• mengirim pesan ke Prabowo bahwa kabinetnya menyimpan “liabilitas”,
• menguji seberapa kuat koalisi mempertahankan seorang menteri ketika badai opini menghantam.

Narasi “banjir akibat kebijakan ugal-ugalan Jokowi” sudah digelar bertahun-tahun.
Kini, deret logika itu diperpanjang:

Jokowi pro investasi → investasi buka hutan → hutan gundul → banjir → Menteri yang “anak politik Jokowi” harus disalahkan.

Dalam kacamata dekonstruksi, ini adalah pengalihan arena pertarungan:

• persoalan teknis tata kelola hutan,
• kompleksitas iklim global,
• puluhan tahun konsesi yang tak pernah ditinjau,

semuanya direduksi menjadi satu kalimat:

“Salah Jokowi dan kroninya.”

Dengan kata lain, banjir – sebuah gejala ekologis yang rumit – diubah menjadi senjata delegitimasi politik.

III. Dari Raja Hutan ke Raja Politik: Siapa Sebenarnya di Kursi Terdakwa?

Mari kita tarik garis sedikit lebih panjang ke belakang.

Sumatera bukan baru kemarin kehilangan hutan.
Ia sudah lama dikikis:

• oleh rezim yang memberikan konsesi puluhan juta hektare,
• oleh pemerintahan- pemerintahan yang membiarkan illegal logging jadi “oli atau Pelumas politik” daerah,
• oleh perusahaan yang mengubah rimba menjadi lahan sawit dan akasia,
• oleh bupati, gubernur, dan DPRD yang menandatangani rekomendasi tata ruang demi proyek-proyek jangka pendek.

Banjir besar akhir 2025 ini adalah akumulasi dosa ruang selama puluhan tahun,
yang kebetulan meledak di periode ketika Raja Juli baru setahun duduk di kursi menteri.

Namun, di ruang publik, logika yang disodorkan sederhana:
“Siapa menteri sekarang? Dia yang salah.”

Ini adalah antroposentrisme politik dalam bentuk paling telanjang:

• alam diperlakukan sebagai panggung,
• data hanya alat pendukung,
• yang paling penting adalah menemukan satu manusia untuk dikorbankan di altar kemarahan.

Padahal jika kita jujur, kursi terdakwa seharusnya jauh lebih banyak lagi:

• rezim yang mengobral konsesi di masa lalu,
• jaringan pengusaha dan broker tanah yang hidup di atas abu hutan,
• langgengnya oligarki sumber daya yang menempatkan hutan sebagai “kolateral kekuasaan”,
• dan kita semua yang menikmati listrik, jalan, dan produk murah yang – langsung atau tidak – lahir dari hutan yang dihabisi.

Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah politik,
lebih mudah menggantung satu orang di alun-alun,
daripada mengakui bahwa sistemlah yang sakit.

IV. Amanat dari Hutan yang Masih Ada

Apakah Raja Juli tanpa cacat?
Tentu tidak.

Ia manusia, bukan algoritma Tuhan.

Ada banyak hal yang bisa – dan seharusnya – dikritik:

• komunikasi publik yang kadang gagap di tengah bencana,
• keputusan-keputusan teknis yang belum sepenuhnya menjawab kegelisahan daerah,
• keterbatasan waktu untuk membuktikan bahwa agenda pembenahan kehutanan bukan sekadar jargon.

Namun, menggiringnya menjadi ikon tunggal penyebab banjir adalah ketidakadilan ekologis dan politik sekaligus.
Di satu sisi, itu menghapus jejak panjang perusakan hutan yang melibatkan banyak rezim dan banyak tangan.
Di sisi lain, itu mencuri energi yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar memenggal satu kepala.

Banjir Sumatera adalah bencana antroposentrik – itu benar.
Tapi antroposentriknya bukan hanya nama Raja Juli, melainkan:

• keserakahan yang melegalkan perubahan tutupan hutan seenaknya,
• kelambanan kita memperbaiki tata ruang dan penegakan hukum,
• kegagalan kita sebagai bangsa untuk jujur pada data dan sejarah.

Raja Juli bisa saja salah.
Tapi ia tidak sendirian dan bukan titik awal dari semua kesalahan itu.

Melainkan pertanyaan yang lebih baik namun menentukan:

Apakah kita berani melakukan otopsi menyeluruh terhadap kebijakan ruang, konsesi, dan oligarki sumber daya – bahkan jika hasil otopsi itu menelanjangi idola politik kita sendiri?

ANTROPOSENTRISME

Anthroposentrik berarti menjadikan manusia pusat semesta.
Dalam narasi banjir Sumatera, kita melakukan hal yang sama:

• kita menempatkan satu manusia di pusat bencana,
• kita abaikan dinamika atmosfer, laut hangat, dan hutan yang sudah lama terkoyak,
• kita jadikan politik sebagai lensa tunggal untuk membaca derita alam.

Derrida mengajarkan bahwa setiap teks bisa – dan harus – dibongkar.
Maka, teks tentang “Raja Juli biang banjir” pun wajib kita dekonstruksi.

Bukan untuk menyucikan siapa pun.
Bukan untuk menutup mata terhadap kesalahan.
Tetapi untuk memastikan bahwa amarah kita diarahkan ke alamat yang benar:

• kepada mafia hutan yang menjual bukit demi bukit,
• kepada jaringan kekuasaan yang hidup dari izin dan konsesi,
• kepada kebijakan yang menjadikan hutan sekadar angka di neraca PDB.

Harimau Sumatera tidak akan menulis opini ini.
Ia hanya akan hilang pelan-pelan dari hutan yang terus disayat.

Semut tidak akan berdebat soal siapa menteri yang paling bersalah.
Ia hanya akan terus membangun sarang baru, sejauh habitatnya masih tersisa.

Kita – spesies yang bisa membaca, menulis, dan mengingat – justru sering memilih jalan termudah: mencari kambing hitam, bukan mencari akar masalah.

Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan banjir Sumatera kepada kita jauh lebih dalam daripada sekadar “siapa yang mundur”:

Apakah kita ingin menjadi spesies yang terus menerus membangun konstruksi hitam dari lumpur politik, atau spesies yang berani merendahkan ego, menatap cermin sejarah, dan mengatakan: “Bencana ini tidak lahir dari satu orang, melainkan dari cara kita memandang hutan, tanah, dan kekuasaan.”

Jika kita gagal menjawabnya dengan jujur,
maka air akan datang lagi,
lebih tinggi, lebih keruh,
membawa lebih banyak gelondongan,
dan mungkin…
tanpa menyisakan cukup tanah kering bagi kita untuk sekadar menulis penyesalan.

-Atma_