Amandemen UUD 1945 Membuat Kerusakan Alam Semesta Dan Semakin Melaratnya Bangsa Indonesia

Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila

PENDAHULUAN

Mungkin banyak orang yang membaca tulisan saya ini dianggap mengada- ngada mana bisa UUD 2002 yang menggantikan UUD1945 bisa merusak alam semesta dan mengakibatkan hilang nya nyawa ribuan orang dan rusak nya lingkungan

MERUBAH PANCASILA DENGAN DEMOKRASI LIBERAL

Dengan UUD 2002 Negara berubah dari negara berdasarkan Pancasila menjadi demokrasi liberal dan super kapitalis pada pasal 33 UUD1945 ditambahkan 2 pasal yang dengan kapitalis sebab ekonomi tidak dijalankan dengan sebesar besar nya untuk kemakmuran rakyat tetapi didasarkan dengan demokrasi.
Arti nya praktek nya demokrasi adalah kalah menang kuat -kuatan pertarungan banyak- banyakan suara dan banyak -banyakan uang siapa yang banyak uang dialah yang bisa membeli demokrasi.

SISTEM KEPARTAIAN NEGARA DIKUASAI OLEH 10 KETUA PARTAI POLITIK

Sistem kepartaian adalah awal kerusakan berbangsa dan bernegara semua serba jual beli karena demokrasi pasar bebas ini maka lahir para bandar yang kemudian bergabung menjadi oligarkhy.
Pilkada pilsung sampai pilpres dan pileg semua dibuat dengan biaya tinggi sehingga Pemilihan Presiden Gubernur, Bupati, Walikota dan Anggota DPR banyak yang dibiayai oleh oligarkhy.

Akibat nya tidak ada makan siang yang gratis semua harus dibayar dengan konsensi-konsesi pertambangan, hutan dan segala aturan yang dibuat DPR untuk mempermudah oligarkhy.

Contoh paling nyata adalah Hilang nya AMDAL diganti dengan UU OMNIBUSLAW. Kita bisa melihat kasus drama PIK2PSN bagaimana bisa laut dipagar ,direklamasi dijadikan daratan dan tanpa AMDAL PIK2 PSN melanggar segala UU lingkungan dan negara kalah dengan Aguan dengan PIK2 nya.

Bagaimana dengan daerah Tambang-tambang dan hutan kita dengan pola demokrasi ini yang kuat menindas yang lemah.
Demokrasi bukan suara terbanyak tetapi siapa yang punya uang banyak dialah yang bisa membeli demokrasi.

NEGARA TIDAK LAGI SEMUA UNTUK SEMUA

Maka segala aturan bisa dibeli yang terjadi tata aturan diganti dengan tata uang.
Negara ini bukan lagi semua untuk semua yang di inginkan pendiri negeri ini tetapi negara ini hanya untuk 10 ketua partai politik inilah yang telah menghancurkan negara ini dengan bersembunyi pada frasa demokrasi.
Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota adalah pion-pion Oligarkhy kita bisa melihat bagaimana Morowali tentu tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan Presiden Jokowidodo dan Luhut Binsar Panjaitan.
Akhir nya LBP mengakui bahwa dia yang memberikan ijin Bandara dengan tujuan mengangkut ribuan tenaga kerja China tanpa dokumen ke imigrasi an.
Bukan berhenti disitu LBP pasang badan mengatakan tenaga kerja yang ada di Morowali adalah tenaga ahli .
Didunia ini mau tenaga ahli mau Profesor sekalipun harus mempunyai dokumen keimigrasian punya kejelasan tenaga ahli apa bukan dengan cara diselundupkan tanpa dokumen. Jika negara ini berdaulat maka tidak cukup hanya menutup Bandara IMIP Tetapi harus ada penegakan justisia memeriksa semua dokumen pekerja asing yang didatangkan dari China.

Jangan seperti Pagar laut di PIK2 PSN, Dldrama nya luar biasa akhir nya tidak ada penyelesaian Aguan tetap Jaya membuat negara dalam negara .

NIKEL MOROWALI KEBODOHAN DAN KESERAKAHAN

Dan yang membuat negara ini rugi kata Faisal Basri harga nikel 85 dolar di Baijing di berikan harga 35 dolar pada China kemudian dibebaskan pajak selama 35 Tahun Celaka nya menurut Prof. Machfud MD data di ekspor nikel di dalam negeri 10 juta Ton sementara Presiden Prabowo dari luar negeri mendapatkan data import nikel Cina dari Indonesia 100 juta ton jadi 90 juta ton nikel diselundupkan bagaimana ini siapa yang bertanggungjawab…?

BENCANA DI SUMATERA AKIBAT DARI UUD 2002

Sekarang kita melihat bencana di Sumatera Barat Aceh Sumatera Utara, Sibolga, Nias dan sekitar nya banyak dari kita berdebat ramai soal banjir dan para pejabat celotehan nya sungguh tidak pantas di dalam duka lara rakyat masih mencari alibi dan pembenaran bahkan ada yang masih sempat pencitraan .Sementara rakyat masih mengais ngais lumpur mencari keluarga nya yang tertimbun lumpur

Padahal kejadian ini adalah hanya akibat dari diganti nya UUD 1945 Dengan UUD 2002 yang dasar nya Liberal Kapitalis.

Kita semua setuju dengan UUD 2002 kaum cendikia kampus Mahasiswa dan guru-guru besar mendukung demokrasi liberal.

Atas dasar demokrasi liberal inilah maka menciptakan kebijakan yang tamak kita bisa menyaksikan perampasan- perampasan tanah oleh korporasi yang dibackingi aparat keamanan, masih ingat kita terhadap kasus Rempang, kasus Wadas yang dikomandoi Ganjar Pranowo Gubenur Jateng saat itu menindas rakyat nya dengan ancaman dan kekerasan. Belum lagi kasus tanah tanah perkebunan rakyat yang dirampas korporasi di Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Maluku Lombok dll.

Bencana ini baru di Sumatra dan Aceh, kita tunggu saja sebentar lagi Sulawesi Maluku Papua, Jawa, Bali banjir bencana semua berawal dari pembuat kebijaksanaan. Yang aras nama demokrasi merubah tataaturan dengan tata uang.
Berapa banyak lagi rakyat akan dijadikan tumbal untuk meneruskan UUD 2002 tanpa sadar dan mati nya hati nurani.
Mungkin hari ini para pejabat itu bergelimang harta ketua- ketua partai itu bak raja disembah Alam semesta sudah muak melihat keserakahan ini Gunung Semeru sudah mulai Protes, Merapi yang terus menerus berteriak memaki dan saya yakin tidak akan berhenti disini sebab tangan Allah sudah mulai turun melihat keserakahan ini kita tunggu saja Gempa Mega Trust untuk nembenturkan kepala manusia Indonesia yang telah berkhianat terhadap Negara berdasar atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
Negara ini didirikan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh Keinginan luhur dinistakan hanya demi nafsu keserakahan 10 ketua partai politik, mereka menguasai Eksekutif, Yudhikatif dan Legeslatif jadi negara ini betul betul ditangan 10 ketua Partai politik.
Apakah dengan demokrasi seperti ini membuat negara ini lebih maju ?

KESIMPULAN

Rupa nya bangsa ini dihadapkan pada masa yang sulit apakah akan membiarkan negara ini tenggelam karena keserakahan atau kita bangkit dan bergerak untuk mengembalikan negara pada tatanan mula NKRI pada titik Azimut 17Agustus 1945
kembali pada Pancasila dan UUD 1945 dengan Dekrit Presiden atau Revolusi untuk menyelamatkan Indonesia.

-Atma_