Serakahnomics Dan Makar

Oleh : Madi Saputra

Ada dua kata yang akhir-akhir ini berkelindan dalam diksi politik Indonesia: makar dan serakah. Yang pertama keluar dari mulut Presiden Prabowo Subianto; yang kedua lahir dari istilah yang ia ciptakan sendiri: serakahnomics—ekonomi yang digerakkan, diarahkan, dan disabotase oleh keserakahan.

Di ruang publik, makar sering dibayangkan sebagai kerusuhan, kudeta, atau gerakan bersenjata. Tapi dalam babak baru sejarah republik, makar tidak selalu memakai seragam militer; ia juga bisa hadir dalam bentuk rekayasa harga pangan, parkir dana di bank sentral, under-invoicing ekspor, dan manipulasi opini digital.

Di situlah serakahnomic bekerja : bukan sekadar pelaku ekonomi yang tamak, tapi jaringan terorganisir yang menjadikan keserakahan sebagai ideologi, dan menjadikan negara—bahkan rakyat—sekadar papan catur.

Tulisan ini berupaya membedah Serakahnomics sebagai modus makar ekonomi : senyap, legal secara formal, tapi destruktif terhadap kedaulatan bangsa.

I. Makar yang Berganti Wajah

Dalam pidato-pidatonya, Prabowo menggunakan kata “makar” dengan nada yang tidak main-main. Ia menyebut adanya pihak yang “jelas, ceto welo-welo” ingin mengguncang stabilitas negara. Banyak yang lalu membayangkan skenario klasik: kudeta, kerusuhan, pengerahan massa.

Padahal, makar abad ke-21 jauh lebih canggih. Ia bekerja dalam tiga medan sekaligus:

1. Jalanan – demonstrasi yang sah secara konstitusional, tapi disusupi kepentingan sponsor yang ingin menjatuhkan legitimasi politik.
2. MEDSOS – perang persepsi di media sosial, fabrikasi narasi, penggiringan opini, normalisasi kebencian.
3. Lumbung pangan & neraca perdagangan – sabotase ekonomi melalui kartel, kelangkaan buatan, permainan kuota, serta kebijakan yang “diarahkan” oleh kelompok kepentingan.

Di titik inilah kita harus jujur:
Banyak gejolak politik Indonesia bukan murni lahir dari jeritan rakyat, melainkan dari amplifikasi mereka yang punya modal, akses, dan kepentingan.

Makar politik hari ini tidak selalu berwujud tank dan bedil. Sering kali ia lahir dari grafik inflasi, spread harga beras, dana pemerintah yang diparkir berlebihan di Bank Indonesia, dan ekspor SDA yang tidak tercatat di statistik resmi.

II. Serakahnomics: Ketika Keserakahan Menjadi Sistem

Serakahnomics bukan sekadar ejekan moral. Ia adalah nama untuk sebuah rezim ekonomi:

• Di mana pangan bukan lagi hak rakyat, tapi komoditas rente;
• Di mana energi bukan instrumen kedaulatan, tapi ladang oligarki;
• Di mana tanah dan tambang bukan amanah konstitusi, tapi agunan politik;
• Di mana APBN bukan alat pembangunan, tapi tameng bagi permainan terselubung.

Mari kita lihat anatominya di beberapa sektor kunci.

1. Pangan: Dari Sawah ke Spekulan
Skema klasiknya kira-kira begini:

• Di tingkat petani, gabah dibeli murah dengan dalih harga pasar, inefisiensi, dan kualitas.
• Di sepanjang rantai distribusi, muncul “tangan-tangan tak terlihat” yang mengatur pasokan: stok sengaja ditahan, pasokan diperlambat, lalu harga di tingkat konsumen melambung.
• Di meja konferensi pers, narasinya rapi: “Ini murni mekanisme pasar”, “Ini dampak cuaca global”, “Ini konsekuensi geopolitik.”

Padahal, di sela-sela baris statistik itu, ada extra margin yang menguap ke kantong kartel.
Di sinilah Prabowo menyebut potensi kerugian pangan yang setara ratusan triliun, cukup untuk membangun puluhan ribu sekolah setiap tahun—tetapi tak pernah diwujudkan karena disedot serakahnomic.

2. Energi dan Tambang: Neraca yang Dimanipulasi
Dalam dunia serakahnomic, batu bara, nikel, minyak, gas bukan lagi berkah, tapi mekanisme manipulasi koruptif.

Modusnya dikenal dalam literatur keuangan global sebagai Trade Misinvoicing:

• Ekspor 100 juta ton Nikel dilaporkan hanya 5 juta ton.
• Harga sebenarnya 300, yang dicatat hanya 60.
• Selisihnya parkir di luar negeri, di rekening yang tak pernah muncul di laporan pajak.

Di atas kertas, ekspor tampak moderat, penerimaan negara tampak “normal”.
Di bawah meja, kekayaan bangsa mengalir ke tax haven, sementara di dalam negeri rakyat diminta “memahami keterbatasan fiskal negara”.

3. Fiskal dan Likuiditas: Mencekik Ekonomi, Menyalahkan Rakyat
Serakahnomics juga hidup di kebijakan fiskal yang terlalu nyaman dengan paradigma pengetatan.

Uang rakyat dipungut lewat pajak, tapi dibekukan sebagai saldo mengendap di bank sentral.
Bank menumpuk dana di instrumen aman, tapi malas menyalurkan kredit ke sektor riil.

Akibatnya:

• UMKM kesulitan mendapat pinjaman,
• pengusaha kecil merintih,
• konsumsi melemah,
• namun angka “stabilitas makro” tampil indah di slide presentasi.

Inilah bentuk lain dari kekerasan struktural: rakyat diminta hemat, negara diminta “bijak fiskal”, sementara oligarki melenggang dengan fasilitas, tax planning, dan permainan devisa.

Serakahnomics, dengan demikian, bukan sekadar pelit; ia membangun arsitektur kebijakan yang secara sistematis mengalihkan beban dari atas ke bawah.

III. Serakahnomics Ber-Aliansi dengan Makar

Di titik kulminasi, serakahnomics dan makar saling menemukan.

Ketika pemerintah mulai menertibkan impor pangan,
para pemain lama tiba-tiba mengibarkan bendera “ketersediaan pasokan”.

Ketika negara membuka kasus penyelundupan SDA,
mendadak muncul narasi bahwa pemerintah “anti investasi”, “anti pasar”.

Ketika Menkeu baru berani bicara tentang parkir dana ratusan triliun di BI dan kebocoran ekspor,
opini pun dibentuk: “Ini populisme baru,” “Ini gaya koboi,” “Ini risiko bagi stabilitas.”

Di permukaan, perdebatan tampak akademik: monetaris vs keynesian, fiskal ekspansif vs disiplin anggaran.
Di lapisan lebih dalam, sesungguhnya tengah terjadi perang intelijen ekonomi:

• Negara berusaha mengambil kembali kontrol atas data, devisa, dan arus uang;
• Serakahnomic berusaha mempertahankan zona abu-abu tempat mereka selama ini bersembunyi.

Makar lalu bekerja dengan pola 3 M:
1. Mengaburkan — membuat publik bingung: mana krisis nyata, mana krisis yang direkayasa.
2. Memelintir — mengubah kebijakan pro-rakyat menjadi seolah ancaman terhadap stabilitas.
3. Membakar — memanfaatkan kekecewaan sosial untuk menyerang legitimasi rezim yang mencoba membongkar permainan.

Dalam kacamata ini, makar bukan lagi sekadar tindakan melawan kepala negara; ia adalah tindakan melawan hak rakyat untuk hidup wajar di negeri yang kaya.

IV. Prabowonomics, dan Kontra-Serakahnomics

Di tengah lanskap itulah muncul istilah lain: Soemitronomics — rujukan pada gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ekonom besar yang percaya bahwa negara harus aktif mengelola sumber daya demi rakyat, bukan sekadar pasrah pada diktat lembaga keuangan internasional.

Prabowo, sebagai putra Soemitro, membawa intuisi itu ke abad ke-21:

Pasal 33 UUD 1945 dijadikan kompas: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk sebesar-besar keuntungan grup yang dekat dengan kekuasaan.

Koperasi Merah Putih diluncurkan sebagai arsitektur baru, agar petani, nelayan, dan UMKM tidak lagi sendirian di hadapan kartel dan tengkulak.

Menkeu baru diberi mandat bukan hanya menjaga defisit, tapi memburu kebocoran, menarik uang yang diparkir, dan mengembalikannya ke sektor riil.

Di titik inilah benturan menjadi tak terelakkan:

• Serakahnomics ingin negara lemah, fiskal kering, rakyat terpecah, agar permainan rente bisa terus berjalan.
• Prabowonomics ingin negara kuat, fiskal cair ke bawah, rakyat tersambung lewat koperasi dan BUMN strategis, agar kekayaan bangsa kembali ke pangkuan rakyat.

Pertarungan ini bukan soal “suka tidak suka” pada satu tokoh.
Ia adalah pertarungan dua model peradaban ekonomi:

• Indonesia sebagai pasar dan ladang atau
• Indonesia sebagai produsen dan subjek sejarahnya sendiri.

V. Analisis Intelijen: Jejak Serakahnomics

Jika kita memakai kacamata intelijen ekonomi, Serakahnomics meninggalkan jejak yang cukup jelas:

1. Pola Anomali Data
Lonjakan impor ketika produksi dalam negeri baru panen.

Perbedaan signifikan antara volume ekspor versi negara mitra dagang dan versi statistik domestik.

Lonjakan dana pihak ketiga di perbankan, bersamaan dengan melorotnya kredit produktif.

2. Pola Kebijakan yang “Kebetulan” Menguntungkan Kartel

Syarat teknis yang rumit untuk produsen lokal, namun longgar bagi produk impor.

Aturan TKDN yang tiba-tiba dilenturkan ketika produk asing masuk, sementara pelaku dalam negeri diminta “naik standar secara alami.”

3. Pola Narasi Publik

Framing bahwa semua masalah adalah “faktor global”, seolah kebijakan domestik tak punya daya apa-apa.

Stigmatisasi terhadap upaya penertiban sebagai “anti pasar” atau “otoritarianisme ekonomi”.

Bagi intelijen ekonomi, pola-pola ini bukan teori konspirasi. Ini adalah indikator ancaman terhadap kedaulatan ekonomi.
Serakahnomics adalah threat actor yang bekerja di balik jargon, angka, dan regulasi.

VI. Serakahnomics vs Rakyat Jelata

Di ujung rantai, yang paling menderita dari Serakahnomics bukanlah pemerintah, bukan pula oposisi; melainkan rakyat jelata:

• Ibu-ibu yang harus mengatur uang belanja ketika harga beras naik, sementara petani tak menikmati harga yang sama.
• Sopir ojek online yang kehilangan jam kerja karena konsumsi menurun.
• Buruh pabrik yang terancam PHK karena kebijakan makro yang lebih melindungi instrumen keuangan ketimbang pabrik nyata.
• Anak-anak muda yang masuk dunia kerja dalam ekonomi yang lesu, dengan iming-iming “startup” namun tanpa jaring pengaman sosial.

Di hadapan mereka, perdebatan “monetaris vs keynesian” terdengar seperti bahasa planet lain.
Yang mereka rasakan hanya dua hal sederhana:

• Harga naik, kerja sulit.
• Negara terasa jauh, oligarki terasa dekat.

Karena itu, melawan Serakahnomics bukan sekadar agenda teknokratik; ia adalah agenda moral dan kemanusiaan.

VII. Dari Serakahnomics ke Etika Ekonomi Nusantara

Serakahnomics pada akhirnya adalah cermin dari krisis etika.
Kita hidup dalam zaman ketika:

• Keserakahan dikemas sebagai kecerdikan bisnis,
• Praktik kotor disebut optimasi pajak,
• Rente politik disebut biaya demokrasi.

Padahal, jauh sebelum istilah “ekonomi pasar” dan “growth” dikenal, Nusantara sudah mengenal falsafah rezeki yang cukup, adil, dan berbagi:

• Dalam Islam: larangan riba, ihtikâr (penimbunan), dan kezhaliman.
• Dalam adat: tanah ulayat, hutan larangan, dan lumbung desa sebagai mekanisme sosial untuk memastikan tak seorang pun jatuh kelaparan di tengah kelimpahan.
• Dalam konstitusi: Pasal 33 yang menolak logika bahwa hajat hidup orang banyak boleh diserahkan ke mekanisme murni pasar.

Serakahnomics menghina semua itu:
ia menjadikan keserakahan sebagai norma, dan solidaritas sebagai kelemahan.

Republik Indonesia vs Serakahnomics

Akhirnya, pertarungan besar kita bukan sekadar Prabowo vs oposisi, bukan pemerintah vs demonstran, bukan pula Barat vs Timur.
Pertarungan besar kita adalah:

“Republik Indonesia vs Serakahnomics”

Republik adalah nama untuk cita-cita bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan kembali ke rakyat.

Serakahnomics adalah nama untuk jaringan yang menjadikan rakyat sekadar angka di laporan laba rugi.

Jika kita membiarkan Serakahnomics menang, maka makar tidak perlu lagi menurunkan presiden:
cukup menurunkan kualitas hidup rakyat, merampas harapan generasi muda, dan membiarkan negeri ini tergadai pelan-pelan.

Tapi jika kita bersepakat bahwa:

• kekayaan alam harus kembali dikelola untuk anak cucu,
• fiskal harus berpihak pada sektor riil dan kelas menengah bawah,
• dan keserakahan harus berhenti dipuja sebagai kecerdikan,

maka Serakahnomics akan kehilangan oksigen, dan makar kehilangan panggung.

Di titik itulah politik, ekonomi, dan moral bertemu dalam satu kata yang lama kita lupakan:
amanah.

Dan mungkin, sejarah kelak akan menulis bahwa di awal dekade 2020-an, bangsa ini akhirnya sadar:
musuh terbesarnya bukan hanya asing, bukan hanya lawan politik,
tetapi serakah yang bersarang di struktur ekonomi sendiri.

-Atma_