Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila
PENDAHULUAN
Kajian Rumah Pancasila terhadap UUD 1945 diamandemen tanpa etika. Pelanggaran etika yang pertama dilakukan pengamandemen adalah melanggar etika dengan mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum Yang kedua adalah mencabut UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
Dengan alasan kedua aturan itu tidak ada di UUD 1945.Apakah kedua aturan itu melanggar UUD 1945 Ya tidak justru bagian perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dengan mencabut kedua aturan tersebut maka telah dihilangkan nya peran rakyat.
Rakyat tidak lagi dilibatkan dalam urusan kehidupan berbangsa dan bernegara mengapa begitu sebab kedaulatan rakyat akan dirampok sehingga jelas tidak mungkin melibatkan yang punya kedaulatan rakyat.
ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA DI CABUT
Inilah etika berbangsa dan bernegara pertama kali dilanggar rakyat tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk mengubah negara nya. Padahal Negara itu mempunyai unsur Tanah Air, Pemerintahan dan Rakyat. Di Amerika untuk merubah satu ayat dilakukan terlebih dahulu jajak pendapat selama dua tahun. Di Ausralia untuk merubah satu ayat di butuhkan referendum. Tetapi tidak di Indonesia mengganti UUD1945 dengan UUD 2002 dan bahkan akibat pergantian tersebut bubarlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. Tidak melibatkan dan minta persetujuan rakyat.
PERAMPASAN KEDAULATAN RAKYAT
Dan lebih aneh lagi para cerdik pandai dan intelektual kampus diam telah terjadi perampasan kedaulatan rakyat telah terjadi pelanggaran etika.
Bagaimana mungkin hukum dilakukan tanpa etika .Jadi kalau sekarang bernegara tanpa etika ,politik tanpa etika .dan Menteri keuangan telah menunjukan pada kita korupsi di bea cukai yang sampai 3000 triliyun ,di pertamina,di perkebunan ,pertambangan ,rusak nya penegak hukum ,kepolisian ya karena hilang nya etika berbangsa dan bernegara.
IJAZAH JOKOWI CONTOH PELANGGARAN ETIKA
Ijazah Palsu Jokowi membuat ribut nya bangsa ini menghabiskan energi yang seharus nya tidak berlarut-larut jika kita semua punya etika.
Persoalan yang sangat akut hilang nya etika pada dunia kampus. UGM tidak meletakan Etika dan kejujuran didalam penyelesaian Ijazah Pak Jokowi ,justru UGM ikut dalam permainan politisasi Ijazah Jokowi.
Jika UGM dengan menggunakan etika ke jujuran maka bisa meminta Jokowi untuk menunjukan Ijazah nya di kampus UGM persoalan akan cepat selesai .Mengapa hal yang sangat sederhana dibuat rumit ya karena hilang nya etika dan kejujuran. Jika perguruan tinggi sudah kehilangan integritas dan kejujuran nya maka negara dan bangsa ini berada dititik nadir.
HILANG NYA ETIKA DALAM PEMILU
Sistem UUD 2002 adalah sistem presidenseil basisnya individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas.
Demokrasi dengan cara-cara liberal, kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat. Untuk tahun 2024 dibutuhkan 71,3 triliun untuk memilih pemimpin di Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
Dengan sistem pemilu yang serba uang, kita bisa menebak hanya menghasilkan para koruptor. Hampir 80 persen kepala daerah terlibat korupsi. Yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini.Begitu juga dengan petugas KPU. Mereka bagian dari sistem korup. Pasalnya, uang adalah bagian dari strategi pemilu.
Demokrasi bisa dibatalkan geser-geser caleg. Memindahkan suara adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol. Bukankah sudah ada dua anggota Komisioner KPU yang dipecat beberapa tahun lalu karena terlibat permaian uang.
Dalam sistem Presidenseil, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya.Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya di akhir masa jabatan presiden tidak mempertangungjawabkan kekuasaannya.
Bagaimana sistem Presidenseil ini yang mampu menggulung ideologi Pancasila sementara BPIP mencoba bermain-main dengan ideologi Pancasila yang disetubuhi dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme.
PUNCAK DARI RUSAK NYA ETIKA
Sistem bernegara dan berbangsa yang serba jual beli dengan politik sandra menyandra terasa sekali sepuluh tahun terakhir ini dinasty politik cukup membuat perdebatan yang cukup panjang bagaimana Gibran Rakabuming Raka direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa maju sebagai Wakil Presiden. Tentu saja pelanggaran etika telah terjadi dan sekarang mulai dibongkar tentang Ijazah nya sekali lagi ini soal itika jika memang benar ada rekayasa Ijazah Yang melibatkan Pasar Pramuka maka sesungguhnya banyak anggota DPR, DPD, menjaitkan di pasar Pramuka. Ini sebuah tragedi buruk nya sistem UUD 2002 hasil amandemen.
KESIMPULAN
PERBAIKAN ETIKA DIMULAI DARI MEMBONGKAR SISTEM KEUANGAN
Purbaya Yudhi Sadewa dengan gebrakan nya mengembalikan sistem keuangan ,membongkar dirjen Pajak, penyelundupan eksport- import di pelabuhan pelabuhan, membongkar keuangan Daerah .dan tidak mau membayar utang Whoss.
Strategi Prabowo ini cukup berlian DPR kelojotan fasilitas mewah nya mulai diusik, BUMN pun mulai di usik, Anggota DPR yang biasa melakukan kolusi berteriak – teriak sebab sumber ATM nya bakal berhenti. Tak urung Gubernur kepala daerah Bupati Walikota mendatangi kantor Menkeu Purbaya memprotes memotong APBN untuk daerah.
Walaupun Prabowo mengatakan akan bertanggungjawab terhadap Utang Whoss tentu tidak menanggung Markup dan Korupsi nya oleh sebab itu KPK terus melakukan penyelidikan. Beban Presiden Prabowo memang tidak mudah sebab Hutang yang ugal ugalan pemerintahan Jokowi dan Korupsi yang sudah dalam titik nadir, Prabowo tetap harus menegakan konstitusi jika di ketahui korupsi melibatkan Jokowidodo andai kata ini terjadi maka haya ada dua pilihan menegakan konstitusi demi Rakyat atau menilih berpihak pada Jokowi tetapi harus melanggar konstitusi suatu saat akan berada dititik ini.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
