Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila
PENDAHULUAN
Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membalik Sistem Ekonomi Kapitalis yang di jalankan Sri Mulyani dengan Ekonomi Tri Logi Pembangunan yang berpihak pada sebesar besarnya kesejahteraan rakyat perlu didukung oleh rakyat Indonesia.
Mencermati konsep dan tindakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan Revolusi sistem Ekonnomi dari sistem Ekonomi Kapitalis yang dijalankan Jokowi dengan Menteri Ekonomi Sri Mulyani yang menjadi kaki tangan IMF rakyat semakin sengsara dibebani pajak yang bertubi-tubi sehingga rakyat semakin sulit dalam hidupnya.
REVOLUSI SENYAP
Ini bukan sekedar membalik sistem Ekonomi tetapi sebuah perang sebab membongkar pembusukan Ekonomi sudah tersistem dan masif. BUMN sudah menjadi ATM-nya partai politik terbukti Megawati marah ketika Menteri Keuangan Sidak terhadap BUMN dan DPR Meradang ketika pertamina ditelanjangi pertalite yang harganya 4000 dijual pada rakyat 10.000,- sungguh sebuah kedzoliman bahkan subsidi uangnya sudah diberikan tetapi di endapkan agar dapat bunga.
Begitu juga dengan Gubernur dan Kepala Daerah Uang untuk kepentingan daerah di endapkan bahkan sisa anggaran juga di endapkan di bank agar dapat bunga. Akibat semua ini ekonomi macet dan lapangan pekerjaan sulit didapat rakyatnya.
Belum lagi soal pajak yang dimainkan oleh bawahan Srimulyani selama ini dibongkar habis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa pegawai pajak dipecat bahkan Pak Purbaya Yudi Sadewa turun tangan langsung. Presiden Prabowo mempunyai Menteri keuangan yang bisa dan berani mewujudkan cita-citanya tidak ingin rakyatnya miskin dan anak-anak kurang gizi walau banyak sabotase maka niat baik itu pasti akan terwujud sebab masih banyak yang orientasinya ke masa lalu padahal ini sedang terjadi revolusi senyap yang akan menggulung mereka yang koruptor dan serakah.
Rezim serakah sudah akan menuju kehancurannya sebab sistem sedang dijalankan untuk melakukan Revolusi senyap yang tidak mengorban rakyat justru yang dikorbankan pejabat yang serakah dan para bandit mafia akan ludes dihabisi dan tidak pandang bulu asal usul, keluarga, golongan partai apa akan disikat.
BERALIHLAH DARI MAZAB EKONOMI KAPITALIS KE MAZAB EKONOMI PANCASILA
Revolusi sedang terjadi dari ekonomi kapitalis menuju ekonomi Pancasila yang berbasis pada sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” pernyataan Purbaya ini membuat kelabakan semua pihak yang selama ini tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat.
Konsep Sumitronomics yang ditetapkan pada Orde Baru, konsep ini jelas berbasis pada kesejahteraan rakyat. 10 tahun terakhir ini ekonomi tidak untuk rakyat tetapi di korupsi oleh pejabar negara termasuk DPR, ekonomi sebesar-besarnya kemakmuran pejabat sudah berakhir. Mereka yang selama ini melakukan kolusi nepotisme dengan dibungkus rapi mulai tudak bisa tidur nyenyak apa lagi jika hukuman mati dijalankan mereka semakin ketakutan.
Era Prabowo kerusakan yang sudah akut ini perlu shock terapi Indonesia harus dibersihkan dari Koruptor, Mafia-mafia tambang, perkebunan sawit, perusahaan cangkang di Singapura yang merugikan Indonesia 1000 triliun setiap tahun disikat habis.
Kembali pada Ekonomi berbasis pasal 33 dengan model Tri Logi Pembangunan sebagai pengejawantagan Siemitronomick. Jaman Orde Baru rakyat secara umum bisa membaca apa yang akan dilakukan pemerintahan, sosialisasi program bisa runtut dibaca rakyat, rencana-rencara terbuka dan semua bisa mengetahui apa isi Pelita I, Pelita II, Pelita Ke III, Pelita IV dan seterusnya sehingga Konsep pembangunan Nasional sebagai landasan penentuan kebijakan politik, Ekonomi dan Sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Rakyat bisa mengikuti bahkan harga sembako dan hasil pertanian rakyat bisa didengar setiap hari, harga cabe, harga bawang, kentang, jagung dll bisa didengarkan di RRI.
Nah yang membuat kita bingung di era yang katanya Reformasi, yang katanya era keterbukaan justru rakyat buta terhadap pembangunan negeri ini, setiap kebijakan membuat rakyat kaget dan berdebat menghabiskan waktu, entah TOL laut, KAC Kereta Api Cepat, IKN, PSN. Bahkan Kedatangan TKA yang membanjiri negeri ini, pembangunan Pelabuhan yang rakyat tidak tahu dari rencananya maka terjadi pertentangan yang cukup melelahkan. Justru katanya jaman keterbukaan kita tidak pernah mendapat berita yang benar dan semua serba gelap gulita.
Marilah kita coba membandingkan dengan Tri Logi pembangunannya Orde Baru, yang katanya Diktator, dan tidak demokratis. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Soeharto mempunyai program pembangunan jangka pendek yang disebut Pelita (pembangunan lima tahun). Selama masa kepemimpinannya Soeharto mampu menjalankan program pembangunan pelita hingga mencapai pelita VI dan telah menjadi program pembangunan jangka panjang.
Dari pelita I hingga VI ada pelita yang menekankan program pembangunannya pada Trilogi Pembangunan yaitu di pelita III. Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 april 1979 hingga 31 maret 1984.
Trilogi pembangunan adalah Konsep pembangunan nasional yang digagas oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo kemudian dicanangkan oleh pemerintah orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.
Isi Trilogi pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Hal ini tercemin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan harus dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait.
Unsur-unsur Trilogi pembangunan adalah :
A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, berarti bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata.
Apa yang dimaksud dengan adil dan merata? Adil dan merata mengandung arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bagi yang mampu berperan lebih, harus menerima hasilnya sesuai dengan dharma baktinya kepada bangsa dan negara;
B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mengandung arti bahwa :
1. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk;
2. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan dan pemeataan;
3. Harus tetap dijaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya;
C. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan itu :
1. Terdapat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tentram, tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang di sepakati bersama;
2. Dalam kondisi stabilitas nasional terdapat iklim yang mndorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
Didalam pelaksanaan pembangunan selalu diperhatikan asas pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan melanjutkan, meperluas, dan memberikan kedalaman pada pelaksanaan delapan jalur pemerataan yang selama ini telah ditempuh pemerintah.
Adapun yang dimaksud dengan delapan jalur pemerataan itu adalah :
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan;
b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan;
c .Pemerataan pembagian pendapatan;
d. Pemerataan kesempatan kerja;
e. Pemerataan kesempatan berusaha;
f . Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan :
(1). Di indonesia segala sesuatunya berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, begitu juga dalam hal pembangunan. Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal.
Dalam hal ini beliau (presiden Soeharto) mengungkapkan bahwa : “mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila itu tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu pelita saja. Masyarakat adil dan makmur tidak akan jatuh dari langit, harus di perjuangkan melalui pembangunan secara bertahap, di perlukan landasan yang kuat, ialah industri yang di dukung oleh pertanian yang tangguh.”
(2). Dasar pembangunan yang belandasan kepada pancasila melalui tahapan-tahapan pelita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur sebagaimana dikataan oleh Soeharto telah dapat terwujud salah satunya melalui pelita III yaitu Trilogi Pembangunan.
Trilogi pembangunan yang di canangkan oleh presiden Soeharto ini berhasil meningkatkan pertumbuhan indonesia dari minus 2,25% pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969 atau setahun setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat presiden.
Selama periode tahun 1967-1997, pertumbuhan ekonomi indonesia dapat ditingkatkan dan di pertahankan rata-rata 7,2% pertahun. Namun demikian, meski Trilogi pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perancanaan trilogi pembangunan ini menuai kontroversi karena pada pelaksanaannya mengakibatkan hal-hal berikut :
1. Pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan regulasi dimana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa;
2. Dalam hal prosedural diterbitkan undang-undang tentang organisasi masa dan undang-undang partai politik pertumbuhan ekonomi menghasilkan penanaman modal asing yang mengakibatkan utang luar negri;
3. Serbuan para insvestor asing ini kemudian melambat ketika terjadi jatuhnya harga minyak dunia, yang mana selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan regulasi (liberalisasi) pada tahun 1983-1988.
Tanpa disadari, kebijakan penarikan insvestor yang sangat liberal ini mengakibatkan undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal menjadi yang sangat liberal di lingkungan internasional. Namun kebijakan yang sama juga menghasilkan intensifikasi pertanian di kalangan petani. Dalam pemerataan hasil, pelaksanaannya membuka jalur-jalur distributive seperti kredit usaha tani dan mitra pengusaha besar dan kecil.
Demikian sekilas uraian tentang Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan menjadi salah satu instrumen pemersatu energi bangsa yang dipergunakan presiden Soeharto dalam membangun kembali indonesia.
KESIMPULAN
Trilogi pembangunan merupakan visi kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa yang diletakan dalam road map trilogi pembangunan yang dengan targetnya merumuskan secara jelas yaitu tercapainya tinggal landas (setara dengan negara maju) pada tahun 2019/2020 dengan struktur perekonomian yang di dukung industri strategis yang kuat namun terlihat justru semakin menjauh saat sekarang.
Bahkan sejumlah ahli ekonomi menyatakan telah terjadi deindustralisasi pada era reformasi. Segala jerih payah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali. Kegagalan ini merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam proses transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan siapa loyalis nusantara yang sesungguhnya.
Arus balik sedang terjadi Revolusi senyap ini sudah mulai menggulung para pengkhianat, tinggal selangkah lagi kita kembali pada Pancasila dan UUD 1945
Merdeka, Bersatu, Beradulat, Adil dan Makmur bangasaku.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
