Negeri Sejuta Peluang, Negeri Sejuta Risiko

Perjuangan & Demokrasi kita
Jilid 2/Fragmen 3

semutibrahim.com//Opini// Indonesia sering digambarkan sebagai surga investasi: pasar besar, sumber daya alam melimpah, dan potensi pertumbuhan yang menggiurkan. Namun, para investor dan pemberi pinjaman tidak hanya melihat potensi di atas kertas, mereka juga mengamati risiko di lapangan. Dan saat ini, tanda-tanda merah semakin banyak muncul. Pertanyaannya, apakah mereka masih mau datang?

Senyum Investor di Balik Cemberut Birokrasi

Investor, baik lokal maupun global, punya tiga mantra sakral: stabilitas politik dan hukum, kepastian regulasi, dan prospek keuntungan. Sayangnya, kondisi internal Indonesia yang Anda gambarkan—rakyat yang hipokrit, aparat yang korup, dan data yang dimanipulasi—menghantam ketiga mantra itu secara telak.

Stabilitas politik dan hukum menjadi barang langka ketika korupsi merajalela. Investor yang serius, yang ingin menanamkan modal jangka panjang untuk membangun pabrik atau teknologi, akan berpikir dua kali. Mereka tahu bahwa kepastian hukum hanya bisa didapatkan lewat kolusi, bukan lewat jalur yang benar. Ini bukan model bisnis yang berkelanjutan. Yang datang justru adalah investor “predator” atau “spekulatif”. Mereka tidak peduli dengan pembangunan jangka panjang, melainkan hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, seperti investasi ekstraktif di sektor tambang atau perkebunan.

Ketidakpastian juga diperparah oleh budaya post-truth dan manipulasi data. Investor besar mengandalkan data makroekonomi resmi untuk mengambil keputusan. Namun, jika data pemerintah tidak bisa dipercaya, mereka terpaksa mencari sumber alternatif dari lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF. Hal ini menambah premi risiko, karena ketidakpastian adalah musuh utama investasi.

Ditambah lagi, tekanan geopolitik dari AS dan Tiongkok menciptakan situasi dilematis. Kedua kekuatan besar ini memang masih tertarik berinvestasi di Indonesia, tetapi motivasinya bukan semata-mata bisnis. Mereka lebih tertarik pada investasi strategis—tambang, energi, atau infrastruktur—dengan tujuan menguasai, bukan membangun. Jadi, Indonesia tetap akan mendapatkan investasi, tetapi dengan risiko ketergantungan dan hilangnya kedaulatan.

Bunga Mahal untuk Pinjaman Berisiko

Bagaimana dengan pinjaman? Sama seperti investor, lembaga peminjam juga melakukan perhitungan risiko yang cermat. Mereka melihat peringkat utang negara, premi risiko, dan kemampuan membayar utang. Dengan korupsi sistemik, utang yang terus melonjak, dan potensi disintegrasi, bunga pinjaman Indonesia pasti akan lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat seperti Moody’s, S&P, dan Fitch akan menurunkan rating utang Indonesia jika melihat tata kelola yang buruk, korupsi yang masif, dan utang yang tidak terkendali. Semakin rendah rating, semakin tinggi bunga pinjaman yang harus dibayar. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia dianggap berisiko tinggi gagal bayar.
Ditambah lagi, tekanan geopolitik juga mempengaruhi bunga pinjaman. Jika Indonesia terlalu condong ke Tiongkok, misalnya, lembaga peminjam dari Barat bisa menaikkan bunga pinjaman sebagai bentuk ketidakpercayaan politik. Sebaliknya, Tiongkok bisa menawarkan bunga pinjaman yang “murah”, tetapi dengan syarat politis yang merugikan, seperti konsesi sumber daya alam atau kendali atas proyek strategis.

Dilema Pembangunan

Dalam skenario ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, investasi dan pinjaman tetap mengalir, tetapi dengan syarat yang berat dan berisiko. Di sisi lain, investasi jangka panjang yang produktif cenderung menjauh. Indonesia terjebak dalam lingkaran setan: membutuhkan modal untuk pembangunan, tetapi justru terperangkap dalam hubungan yang merugikan dengan investor dan pemberi pinjaman.

Untuk keluar dari jebakan ini, Indonesia membutuhkan perubahan mendasar. Memerangi korupsi, membangun transparansi, dan memperkuat kedaulatan adalah langkah-langkah krusial. Tanpa perubahan ini, Indonesia akan terus menjadi “negeri sejuta peluang” bagi para pemburu rente, tetapi hanya akan menjadi “negeri sejuta risiko” bagi rakyatnya sendiri.

Penulis : Harri Patti, bung ojol / Semut Ibrahim News