— Sutoyo Abadi : 08.08.2025
Semua adalah perintah saya, yang kalian sebut 9 Naga maupun Oligarki sayalah yang memimpin. Jadi kalian kaum pribumi dan khususnya umat Islam yang lurus dan beriman, jumlah kalian cuma sedikit. Yang banyak adalah Islam KTA maupun Islam abangan yang mudah di atur yang penting ada fulus (uang).
Dengan landasan UUD 2002 kapitalis oligarki lebih leluasa memiskinkan rakyat Indonesia khususnya kaum pribumi dan membangkrutkan Negara Indonesia agar tidak punya kedaulatan lagi, supaya mudah di tundukan.
Rakyat dalam hidup miskin mudah dibeli, di adu domba, tidak perlu dijajah melalui peperangan, cukup memanfaatkan pejabat Indonesia di semua lini sebagai penghianat dan sebagai agen dan badit-bandit oligarki.
Mungkin kita mengira JW, LBP, HP, PS dan boneka lainnya manusia hebat?. Jawabannya “tidak“. Perhatikan pidato dan cuap-cuap mereka, hanya membuat bayangan seolah-olah, Indonesia kaya, hebat dan masa depan cerah. Semua kebijakan tetap dalam remote dan kendali dari luar, itu adalah hasil gemilang Oligarki membuat ternak pejabat dari pusat sampai lini terbawah.
Awal kejadian sangat jelas dari era Presiden Jokowi sebagai boneka oligarki menjual kedaulatan negara.
James Riady secara defacto tampil sebagai Presiden bayangan, bersama kekuatan oligarki sebagai pengendali dan pengelola negara.Semua kebijakan negara dalam kendali bandar politik kapitalis (oligarki). Loyalis Jokowi masih eksis khususnya LPP dan HP sebagai pelaku sejarah sebagai hero atas penugasan CIA membuat dan mengatur skenario sejarah kelam awal naiknya Jokowi sebagai Presiden boneka asing.
Dengan pongah 8 (delapan) Pernyataan Sikap FPP, LBP menilai sikap forum tersebut kampungan :
– Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan;
– Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
– Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan;
– Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya;
– Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3;
– Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo;
– Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri;
– Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Orang seperti ini orang tuli dan buta atau pura – pura mentulikan dan membutakan diri dari urusan besar negara dalam kondisi genting dari ancaman penjajah gaya baru.
HP dan LBP masing-masing sebagai Penasehat Presiden dan Koordinator Ekonomi Nasional, sudah membutakan diri bahwa skenario besar Xi Jinping dengan Polit Biro Oligarki di Indonesia akan dan sedang berjalan akan menghancurkan Indonesia antara lain :
1- Ibu Kota Indonesia harus di pindahkan sehingga kawasan Aglomerasi akan mudah di tundukan;
2- Memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke Indonesia, dirancang menjadi penduduk mayoritas;
3- Lanskapnya harus berhasil sekalipun harus dengan kekerasan kalau keadaan memaksa. Fakta saat ini telah muncul PIK 1 full hunian Cina, segera muncul PIK 2 akan lebih mengerikan;
4- Proyek Reklamasi Pantai menjadi prioritas serbuan untuk memperkuat rencana pembangunan Negara dalam Negara;
5- Munculkan pemberontakan di tiap daerah dan banyak propinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter seperti negara komunis Cina dan Korea Utara;
6- Semua BUMN dibikin bangkrut, negara terjerat hutang. Akibatnya rakyat di peras dengan aneka pajak, kenaikan harga semua kebutuhan pokok, sulitnya pribumi cari kerja karena lapangan kerja sudah dikuasai TKA Cina.
Misi ini intinya siapapun penguasa (Presiden Indonesia) harus tunduk dengan Xi Jinping dan pelaksana lapangan oleh Polit Biro Oligarki dibawah pimpinan James Riady.
Indonesia gelap gulita jalan keluarnya dari kegelapan bersatunya kembali TNI dan Umat Islam dan harus kembali pada gagasan / pesan Jenderal Besar Sudirman dalam amanat yang tertuang dalam maklumat TKR, antaralain:
“Satu-satunya hak milik Nasional Republik yang masih tetap utuh tidak berobah-robah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perobahan, adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia).
“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara disiplin harus di pegang teguh”.
“Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang dan siapapun juga* (di ucapkan di hadapan Konferensi TKR dan merupakan amanat pertama sejak menjabat Pangsar TKR)”_. (Yogjakarta 12 November 1945) – (Amanat yang tertuang dalam maklumat TKR).
Ingat : “James Riyadi is the President of Indonesian“, maka Presiden Prabowo Subianto jangan mengulangi Jokowi jadi boneka Oligarki, kembalilah pada “Jati Dirinya”, dan keluarlah khususnya dari jaring laba-laba Oligarki dan Xi Jinping.
TNI yang berjiwa patriotik sejati dan rakyat Indonesia akan berdiri tegak membersamai, jika ingin negara kembali pada Jati Dirinya dengan nafas Pancasila dan UUD 45 asli.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
