— Sutoyo Abadi : 01.09.2025
Presiden Prabowo kembali dapat undangan untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Selain itu juga menyaksikan langsung parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada 3 September.
Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah China, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah China,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Undangan tersebut bisa di maknai undangan kenegaraan biasa, tetapi menyelinap rasa khawatir itu bukan undangan biasa di tengah sedang terjadinya gelombang kemarahan rakyat kepada penguasa saat ini.
Presiden dalam jejak digitalnya sudah dua kali baiat langsung di depan Xi Jinping sebagai Presiden penerus Presiden Jokowi tentu sebagai Presiden tetap dalam pantan Xi Jinping, sesuai baiat yang telah diucapkan.
Kalau kunjungan dilaksanakan karena hanya menunda waktu sementara, bisa jadi akan ada pesan politik dari Xi Jinping “Jangan sampai ada gangguan untuk oligarki yang sedang membangun negara dalam negara di Indonesia, khusus untuk mempersiapkan tempat hunian warga Cina di Indonesia”.
Terkoneksi dengan ancaman Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024. Prabowo pasti masih ingat pesan Jokowi yang berisi nada ancaman kepada Prabowo Subianto antara lain ;
Tiga point penting dari pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 dikediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelang pembentukan kabinet Merah Putih :
Pertama : Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih;
Kedua : Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Xi Jinping (RRC);
Ketiga : Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara.
Situasi kemarahan rakyat (kaum pribumi) yang selama ini merasa di jajah dan dipermainan oligarki yang telah mengusai sumber kekayaan alam, masih menjarah tanah rakyat, mematok laut dan kepentingan politik yang lebih luas dan berbahaya, Presiden terkesan melakukan pembiaran. Kondisi ini bisa memicu kemarahan rakyat akan melebar menyerang warga Cina seperti kejadian tahun 1998.
Untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyat dari penindasan penjajah gaya baru, suka atau tidak Presiden Prabowo Subianto masih sangat rendah, labil, rentan dan lemah menghadapi kekuatan tekanan dari RRC.
“Presiden Prabowo harus teguh dalam sikapnya bahwa kemerdekaan Indonesia sejati adalah proklamasi perikemanusiaan dan perikeadilan. Mandatnya jelas, melindungi hak asasi tanpa kecuali, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial”.
“Dalam setiap pidato Presiden yang berapi – api selama ini menunjukkan betapa jauh negara melenceng dari mandat itu. Dan saat ini rakyat sedang marah.”
“Dalam situasi saat ini tidak ada gunanya memanggil perwakilan agama, ketua partai lobi kesana kemari untuk meredakan kemarahan rakyat akibat kelakuan pejabat penyelenggara negara yang tidak pro rakyat dan kalau sebagai Presiden masih tergantung dengan kendali dari tekanan negara lain.”
Rakyat hanya mengharapkan Presiden satu kata dan kenyataan dalam melindungi dan ikhtiar menjaga ketenangan, ketertiban, keamanan dan benar – benar bertidak membuat kebijakan untuk kesejahteraan hidup rakyatnya, bukan dengan pidato kosong hanya membuat muak. Presiden masih melenceng dalam menjalankan mandat amanah rakyat. (*).
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
