Vonis Mati Menteri RI Karena Korupsi, Hartanya Semua Disita

Oleh : Haremen

Ruang sidang yang sesak oleh amarah rakyat, di kursi panjang yang berderit oleh desakan sejarah, seorang menteri—mantan penguasa uang negeri—berdiri dengan wajah pucat, bibir bergetar, menyandang nama : Jusuf Muda Dalam (JMD).

JMD tokoh yang penuh kontroversi dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai Menteri Bank Sentral (Gubernur Bank Indonesia) era Sukarno, dan salah satu menteri paling muda pada masanya. Namun di balik posisinya yang prestisius, ia terseret kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gaya hidup hedonis dengan pesta-pesta mewah.

Ia bukan sekadar pejabat, ia pernah disebut Menteri Urusan Bank Sentral, pengelola denyut keuangan bangsa, penjaga angka yang mestinya jadi suluh rakyat.

Namun, justru di tangannya, angka-angka itu berubah jadi racun, jadi rumah besar, tanah luas, perhiasan, mobil mewah, dan perempuan-perempuan muda yang ditaburi emas.

Harian Mertjusuar (3 September 1966) mencatat, suasana sidang nyaris selalu gaduh. Sebab, dalam prosesnya JMD terus berkelit dari berbagai tuduhan. Kecuali ada satu hal yang diakuinya, yakni soal pernikahan hingga memiliki enam istri dan puluhan perempuan muda yang ia pelihara dengan fasilitas negara.

“Bapak hakim tentunya mengerti mengapa saya keburu kawin sampai enam kali, dan pelihara puluhan perempuan muda, ini semua setelah melihat istri-istri saya yang wajahnya cantik-cantik semua. Ditambah perempuan-perempuan muda yang saya pelihara itu sangat menarik.” Ujar JMD di hadapan majelis hakim.

Kehidupannya : bertolak belakang dengan kondisi rakyat Indonesia kala itu yang sedang terpuruk akibat inflasi tinggi dan krisis ekonomi. Rakyat lapar, beras naik, harga melambung, inflasi mencabik dompet rakyat miskin. Tapi ia, di atas singgasana kuasa, menyulap defisit jadi pesta, menyulap kas negara jadi dompet pribadi, menyulap senjata dari Cekoslovakia sebagai permainan gelap kekuasaan.

Empat perkara, empat luka bangsa :

1. izin impor Deferred Payment, US$ 270 juta yang hilang arah;

2. kredit bengkak yang menggali jurang defisit;

3. Rp 97,3 miliar dana revolusi yang raib di balik pintu besi;

4. penyelundupan senjata yang tidak pernah sah.

Laporan harian Mertjusuar jadi saksi, suara publik jadi gelegar : “Di tengah lapar, kau pesta! Di tengah tangis, kau tertawa!”

Sidang itu, 30 Agustus 1966, panggung murka yang tidak pernah sepi. Ketua Hakim Made Labde mengetukkan palu, suaranya menggema bak petir yang memecah langit Surabaya : “Dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya jatuhkan hukuman mati!” Seketika ruang sidang meledak : ada yang bersorak, ada yang ternganga, ada yang berdoa sambil menahan tangis.

Harta disita : empat mobil mewah, enam rumah, tanah, bangunan. Yang tersisa hanya nama yang terkutuk, dan tubuh renta yang digiring ke penjara.

Ketua PBNU, KH Moch Dahlan, bahkan berkata pedas : “Hukuman mati semestinya tidak cukup sekali, tapi tiga kali, atau dikerek di tiang gantung di muka khalayak ramai!”

Sejarah mencatat, itu satu-satunya vonis mati bagi koruptor di Indonesia. Namun, ajal berbelok : tangan algojo tak pernah menembus dada, tiang gantung tak pernah mengikat leher. Sebab, 1976, dalam dingin sel penjara, tetanus menutup nyawa JMD. Ia mati bukan di peluru regu tembak, mati sebelum hutangnya kepada rakyat terbayar. Nama itu jadi catatan hitam, jadi peringatan pahit yang berbisik di telinga zaman : “Korupsi bukan sekadar pencurian uang, tapi pengkhianatan atas air mata rakyat, penghianatan atas nasi di piring kosong, pengkhianatan atas janji republik.”

Dan kini, di 2025, ketika publik kembali diguncang kasus menteri, nama itu dipanggil lagi dari kubur sejarah, untuk mengingatkan bahwa vonis bisa sekeras maut, bahwa pengkhianat bangsa layak dihukum paling berat.

Namun, pertanyaan tetap bergema: Apakah negeri ini sungguh belajar? Ataukah korupsi hanya menukar wajah, dari satu menteri ke menteri lain, dari satu rezim ke rezim berikutnya, sementara rakyat terus menunggu, keadilan yang tidak pernah benar-benar lahir?