Oleh : Haremen
Di lorong kekuasaan, langkah seorang pejabat terhenti. Noel—wakil menteri yang dulu lantang bicara—kini bungkam di balik borgol KPK. Ironi itu menghadirkan pertanyaan lama : apakah korupsi benar-benar diperangi, atau sekadar dipentaskan di panggung politik?
Presiden telah berulang kali menggaungkan pesan tegas: “Korupsi harus diberantas, jangan sekali-kali dicoba!” Tetapi siapa berani menyangkal, KPK hari ini bukan lagi lembaga bebas. Ia bernaung di bawah eksekutif, dan setiap gebrakannya seakan menunggu restu dari istana.
Maka ketika Noel dijemput paksa, tafsir bermunculan. Ada yang melihatnya sebagai bukti kesungguhan Prabowo dalam menepati sumpah. Namun ada pula yang membaca lain: pedang keadilan itu bermata dua—tajam ke luar bisa menusuk ke dalam. Apakah ini upaya membersihkan barisan, atau sekadar peringatan bagi siapa yang berani keluar jalur?
Sementara itu, badai lain menghantam daerah. Turunnya Transfer ke Daerah (TKD) membuat otonomi yang diagungkan terasa hampa. Apa arti otonomi jika kas kosong, jika janji pusat hanya separuh terucap? Daerah miskin sumber daya tercekik lebih dulu. Mereka menutup defisit dengan menaikkan pajak, menguras dompet rakyat, menyalakan api keresahan.
Di pusat, pedang antikorupsi terhunus untuk menebas nama-nama. Di daerah, pedang fiskal menusuk perut rakyat. Dua wajah kekuasaan tampil bersamaan: yang satu menjanjikan disiplin, yang lain menagih pengorbanan.
Inilah dilema besar reformasi yang dulu dielu-elukan: antara disiplin fiskal dan kesejahteraan rakyat, antara janji antikorupsi dan kenyataan birokrasi.
Pertanyaannya, apakah pedang bermata dua ini akan benar-benar membawa keadilan? Ataukah ia hanya meninggalkan luka baru, dengan rakyat kecil tetap memikul beban, sementara kekuasaan sibuk mengatur panggungnya sendiri?
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
