Jika ijazah Jokowi terbukti palsu, lalu apa? Kita terus diganggu konten sensasional padahal masalahnya adalah demokrasi liberal.
Oleh: Ibrahim Aji (content creator)

Dahlan Iskan, tokoh pers Nasional dalam opininya di Disway menulis: “Tapi tetap saja tidak ada manfaatnya bagi publik. Kalau pun ijazah itu ternyata palsu, toh tidak bisa dipakai untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden. Ia sudah selesai menjabat presiden dua periode. Paling hanya akan jadi bukti tambahan bahwa universitas kita tergolong paling tidak jujur di dunia.
Lalu, Dahlan menambahkan di bagian akhir artikelnya: “Maka kalau pun misalnya ijazah S-1 Jokowi itu palsu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Pun seandainya yang palsu itu ijazah SMA. Tetap saja keabsahan Jokowi sebagai presiden tidak terpengaruh.
Dahlan menganalisa, jika gegara ijazah palsu, keabsahan Jokowi sebagai presiden dibatalkan, berarti semua keputusannya sebagai presiden dianggap melanggar hukum. Seperti pengangkatan gubernur, wali kota, bupati, dan lain-lainnya batal. Bukankah itu tidak kacau? Apakah hukum ketatanegaraan memang mengaturnya seperti itu?
Kata Dahlan lagi, “Penting tidak penting kadang tergantung dari mana melihatnya. Juga tergantung pada siapa yang melihat. Bisa jadi secara manfaat dianggap tidak penting. Tapi secara isu politik mungkin dianggap terlalu penting”.
Menurut saya inilah kalimat kuncinya. Bisa jadi secara manfaat tidak dianggap penting, tapi secara isu politik itu penting! Tentu para aktor di atas panggung tema ijazah palsu mendapat sorotan kali ini. Meskipun sebenarnya di filter bubble tertentu saja, tidak semua orang di negeri ini tahu apalagi peduli dengan isu ijazah palsu Jokowi.
Anchoring Bias
Bukan membela Jokowi, saya cuma mengajak kita untuk kritis bahkan pada preferensi politik kita. Misalnya, karena selama kepemimpinannya Jokowi dianggap membuat banyak masalah, kita jadi meyakini bahwa apapun terkait Jokowi adalah buruk. Maka soal ijazah pun, kita mengaminkan orang-orang yang mengatakan ijazah Jokowi adalah palsu.
Padahal ini bisa saja sebuah efek penjangkaran atau bias penjangkaran (anchoring bias), yaitu salah satu jenis bias kognitif di mana keputusan perorangan dipengaruhi oleh titik rujukan atau ‘jangkar’ tertentu. Bias penjangkaran bisa terjadi secara numerik atau non numerik.
Penjangkaran secara numerik misalnya terlihat dalam fenomena harga pasar. Jika tetangga jual rumah Rp 500 Juta, kita juga akan menawarkan rumah kita dengan harga kurang lebih segitu jika hendak menjual. Acuan ini juga yang digunakan pihak appraisal property ketika survey.
Kita Yang Terus Diganggu
Teman2, sejatinya semua runtutan konten sensasional di lini waktu kita tiap hari adalah distraksi. Sehingga kita tidak pernah tahu atau lupa akar masalah dari konten-konten itu. Kita hanya terpapar dan menatap pasif ke layar-layar gadget, satu-satunya olah fisik yang dilakukan adalah doom scrolling pakai jari.
Misalnya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jangan lupa, Jokowi bisa menjadi presiden karena dipilih dalam pemilu langsung 2014 dan 2019. Pemilu langsung adalah pengejawantahan dari demokrasi liberal, one man one vote. Bahwa ijazahnya palsu, jika terbukti, faktanya dia pemenang pemilu langsung dalam sistem demokrasi liberal, yang sering diklaim sebagai, “rakyat telah memilih”.
Bagaimana dia bisa lolos syarat administratif di KPU, jika ijazah SMA dan S1-nya palsu? Ya itulah konsekuensi demokrasi langsung. Siapa saja asal populer dan viral, bisa mencalonkan diri. Apakah ijazahnya palsu, itu bukan urusan demokrasi, yang penting rakyat memilihnya.
Pemilu langsung adalah amanat reformasi yang dilegalkan dalam amandemen keempat UUD ’45 pada 2002, atau yang sering disebut UUD 2002.
Konten Politik Sebagai Hiburan
Seorang teman yang karyawan swasta bertanya, kalau ijazah Jokowi terbukti palsu apa imbasnya? Pertanyaan ini menunjukkan dia juga terdistraksi dari pekerjaannya sehari-hari dengan konten-konten seputar dugaan ijazah palsu Jokowi. Hingga harus bertanya juga karena dia memang tak paham.
Tapi kan energi dan perhatian dia memang tidak seharusnya ke soal ijazah palsu ini, karena dia punya tanggungjawab pekerjaannya sendiri.
Nah, teman-teman, semua ini pada akhirnya adalah entertainment. Neil Postman sejak 1984 sudah menteorikannya dalam bukunya Amusing Ourself To Death. Bagaimana media, khususnya televisi (di masa itu), telah mengubah cara kita berkomunikasi dan memahami dunia. Postman berpendapat bahwa media hiburan telah mendominasi diskusi publik, mengubah politik, agama, pendidikan, dan berita menjadi bentuk hiburan semata.
Ya, misalnya untuk si karyawan swasta teman tadi, kalaupun dia tertarik dengan konten soal ijazah palsu, dia hanya akan mengonsumsinya sebagai hiburan di sela-sela pekerjaannya. Hiburan yang mendistraksi.
Tapi, sebagai hiburan, sebuah konten sensasional tidak membawa dialog mencerdaskan, terutama karena mediumnya yang menyihir. Lini masa dan algoritma media sosial yang ditampilkan di layar gawai kita menyihir kita untuk stuck on it dan doom scrolling. Bukan untuk berdialog dengan gagasan di dalam konten itu, apalagi berpikir.
Matinya Imajinasi
Konten audio visual menyajikan segalanya untuk panca indera manusia. Kita tidak perlu lagi berimajinasi, karena visual memberikan gambarnya dan audio memperdengarkan suaranya.
Saat membaca novel cetak, saya kerap membayangkan dunia dari bagian-bagian di dalam cerita. Seperti betis putih noni Belanda yang digambarkan Pramoedya Ananta Toer Dalam salah satu novelnya. Atau jatuhnya tokoh cerita dari jendela gedung ke taman kota di malam hari seperti digambarkan sastrawan absurd Iwan Simatupang.
Kita berimajinasi dan berdialog dengan ide yang ditawarkan teks yang kita baca. Bahkan kita bisa tidak setuju begitu saja dengan ide pada teks yang kita baca.
Nah, peradaban membuktikan, imajinasi adalah kunci dari problem solving. Imajinasi untuk bisa terbang, melahirkan berbagai percobaan terbang oleh manusia di masa lalu, sampai akhirnya menemukan aeoridinamika sayap pesawat. Mirisnya, hari-hari ini, kita juga malah sering menyerahkan problem solving ke Artificial Intelligent (AI).
Kita juga larut dalam hiburan yang ditawarkan AI. Ikut dalam tren AI bikin kartun Ghibli.
Echo Chamber
Inilah juga yang oleh Marshal Mc Luhan lantas diteruskan oleh Neil Postman dikaji dalam Teori Media Ekologi. Teori yang mempelajari bagaimana media dan teknologi memengaruhi manusia, persepsi, dan lingkungannya.
Sulit untuk dipungkiri, jenis konten audio visual dan platform media sosial (lanskap media baru), keduanya adalah medium yang mengubah persepsi kita terhadap dunia.
Hari-hari ini, sebagian orang merasa soal ijazah palsu Jokowi adalah hal terpenting di dunia. Sebagian merasa soal kehebatan Megawati pemain voli Indonesia di liga voli Korea lebih penting. Tiap orang di Dalam filter bubble_nya masing-masing merasa apa yang dilihatnya setiap hari di lanskap media baru adalah hal terpenting yang orang lain juga dia anggap berpikiran seperti dia.
Padahal tidak. Itulah yang disebut echo chamber, ketika kita merasa apa yang kita yakini tentang sesuatu, juga sama dengan orang lain yakini.
Akan tetapi, kita tetap harus mengapresiasi setinggi-tingginya untuk apa yang dilakukan para penggugat dalam dugaan ijazah palsu Jokowi. Karena dari pertarungan antara penggugat dan Jokowi, kita bisa melihat masalahnya di mana. Ya, dalam demokrasi liberal, siapa saja bisa maju sebagai presiden. Meskipun dia seorang penipu, misalnya.
Walallahualam bisawab…
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.