Mencari Kebenaran di Tengah Kebisingan

Makin sulit mencari kebenaran di tengah gaduhnya media sosial, ini penyebab dan dampak negatifnya

Oleh: Ibrahim Aji (Content Creator)

Pak Luhut tiba-tiba bersaksi bahwa Pak Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Sementara, di tengah gempuran postingan soal dugaan ijazah palsu Jokowi, “teman-teman” kuliah Jokowi sampai pihak Universitas Gadjah Mada angkat bicara, menjamin Joko Widodo adalah lulusan UGM dan ijazahnya benar dan asli. Pertarungan opini semacam ini banyak kita temukan di media social, hari-hari ini.

Mana yang benar? Memang, di era media sosial, klaim kebenaran sering kali menjadi subyektif dan terfragmentasi.

Sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita berkenalan dengan beberapa teori kebenaran dalam filsafat. Teori-teori ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana kebenaran dibentuk, maksudnya diklaim dan dipertahankan.

Teori Kebenaran
Berikut adalah beberapa teori utama pembentukan kebenaran:
Teori Korespondensi: Kebenaran dibentuk dari kesesuaian antara pernyataan atau proposisi dengan fakta atau realitas. Misalnya, jika saya mengatakan “matahari terbit di timur,” pernyataan itu benar karena memang sesuai dengan kenyataan.

Teori Koherensi: Kebenaran adalah konsistensi atau koherensi antara berbagai proposisi dalam suatu sistem kepercayaan. Dalam teori ini, sebuah pernyataan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan lain dalam sistem kepercayaan tersebut. Ini sering kita temukan dalam kajian teks keaagamaan.

Teori Pragmatik: Kebenaran adalah apa yang “berfungsi” atau “bermanfaat” dalam konteks tertentu. Dalam teori ini, kebenaran lebih bersifat praktis.

Teori Konsensus: Kebenaran adalah apa yang disepakati oleh kelompok atau komunitas tertentu. Dalam konteks media sosial, teori ini sering terlihat ketika klaim kebenaran mendapatkan dukungan luas dari pengguna platform tertentu.

Fenomena di media sosial sering kali mencerminkan teori konsensus dan relativisme, di mana klaim kebenaran menjadi subyektif dan bergantung pada dukungan atau perspektif kelompok tertentu.

Netizen Maha Benar
Di era media sosial, fenomena kebenaran sebagai konsensus dan bersifat relatif memang menjadi semakin menonjol dan terasa “kuat”. Berikut beberapa contoh bagaimana hal ini terjadi:

1. Validasi oleh Jumlah “Like” dan “Share”:
   Contoh: Sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi (benar atau salah) mendapatkan ribuan “like” dan “share”. Jumlah interaksi yang tinggi ini seringkali dianggap sebagai validasi kebenaran informasi tersebut oleh banyak pengguna lain. Mereka cenderung mempercayai informasi yang “viral” karena dianggap telah disetujui oleh banyak orang. Padahal, popularitas sebuah unggahan tidak selalu berkorelasi dengan akurasinya.
2. Pembentukan “Echo Chamber” dan “Filter Bubble”:
   Contoh: Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan pandangan pengguna. Akibatnya, pengguna terjebak dalam “echo chamber” di mana mereka hanya terpapar pada informasi dan opini yang menguatkan keyakinan mereka sendiri. Dalam lingkungan ini, kebenaran menjadi relatif terhadap kelompok tersebut. Informasi yang bertentangan seringkali diabaikan atau bahkan ditolak, meskipun faktanya akurat. Konsensus dalam kelompok ini menjadi “kebenaran” bagi mereka.
3. Polarisasi dan Kebenaran Kelompok:
   Contoh: Dalam isu-isu politik atau sosial yang terpolarisasi, masing-masing kelompok memiliki narasi “kebenaran” sendiri. Kebenaran bagi suatu kelompok adalah apa yang diyakini dan disepakati oleh anggota kelompok tersebut, seringkali dipengaruhi oleh tokoh-tokoh atau media yang mereka ikuti. Fakta atau data yang bertentangan dengan narasi kelompok seringkali diabaikan atau diputarbalikkan. Kebenaran menjadi relatif terhadap identitas kelompok.
4. Pengaruh “Influencer” dan Otoritas Semu:
   Contoh: Seorang “influencer” dengan jutaan pengikut membagikan informasi atau klaim tertentu. Meskipun tanpa latar belakang keahlian yang relevan, klaim mereka seringkali diterima sebagai “kebenaran” oleh para pengikutnya hanya karena popularitas dan pengaruh sang influencer. Konsensus di antara pengikut menjadi dasar “kebenaran” tersebut.
5. Manipulasi Informasi dan Disinformasi:
   Contoh: Kampanye disinformasi yang terorganisir dapat menyebarkan informasi palsu secara masif. Jika informasi palsu ini berhasil mendapatkan banyak interaksi dan disebarkan luas, sebagian masyarakat bisa mulai mempercayainya sebagai kebenaran karena “banyak orang yang membicarakannya”. Konsensus semu ini dibangun atas dasar informasi yang salah.
6. Pergeseran Standar Kebenaran:
   Contoh: Dalam beberapa kasus, narasi yang kuat dan berulang di media sosial dapat secara perlahan menggeser pemahaman masyarakat tentang suatu isu. Apa yang dulunya dianggap sebagai fakta yang tidak terbantahkan, bisa menjadi perdebatan atau bahkan dianggap sebagai “opini” jika narasi yang berlawanan berhasil membangun konsensus yang cukup kuat di media sosial.

Dampak Negatif Netizen Maha Benar
Kebenaran yang hanya berdasarkan konsensus dan bersifat relatif di media sosial dapat membawa dampak negatif, seperti:

1. Sulitnya mencapai pemahaman bersama: Ketika setiap kelompok memiliki “kebenaran”nya sendiri, dialog dan kompromi menjadi sulit.
2. Penyebaran informasi yang salah: Informasi palsu dapat dengan mudah menyebar dan dianggap benar hanya karena popularitasnya.
3. Erosi kepercayaan pada sumber informasi yang kredibel: Ketika opini dan fakta bercampur aduk, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada jurnalisme profesional, ilmu pengetahuan, dan institusi lainnya.
4. Polarisasi yang semakin dalam: “Kebenaran” kelompok dapat memperkuat perpecahan dan konflik sosial.

Penting untuk diingat bahwa meskipun media sosial memberikan ruang bagi banyak suara, kebenaran yang faktual dan terverifikasi tetap memiliki nilai fundamental.

Kemampuan untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang kredibel, dan menyadari bias diri sendiri menjadi semakin penting di era media sosial ini (Dari berbagai sumber).

-Atma_