Oleh: Gde Siriana
Premanisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Ia memiliki akar sejarah panjang, mulai dari masa kolonial, era revolusi, Orde Baru, hingga era demokrasi kontemporer. Namun, dalam bentuknya yang kini lebih kompleks dan terorganisir, premanisme tidak hanya menjadi masalah kriminalitas, tetapi juga cerminan dari krisis struktural dalam penyediaan lapangan kerja yang layak. Perjalanan preman di Indonesia, dengan segala transformasinya, memperlihatkan bagaimana kekerasan bisa menjadi profesi ketika negara gagal menghadirkan ekonomi yang inklusif.

1. Masa Kolonial : Awal Kemunculan Sosial Preman
Istilah “preman” berasal dari kata Belanda vrijman, yang berarti “orang bebas”, yakni mereka yang tidak terikat secara resmi dalam sistem kerja kolonial. Dalam praktiknya, mereka adalah buruh lepas, tukang pukul, atau jagoan kampung yang hidup di pinggiran kota.
Premanisme awal ini muncul dari kondisi eksklusi ekonomi, di mana sebagian masyarakat tak mendapat tempat dalam struktur kerja kolonial yang ketat dan diskriminatif.
2. Masa Revolusi (1945–1949): Kekerasan sebagai Modal Revolusioner
Di masa revolusi kemerdekaan, banyak dari para preman ini bergabung dengan laskar rakyat. Penguasaan atas senjata dan jaringan lokal membuat mereka relevan dalam situasi perang. Namun, pasca-kemerdekaan, tidak semua bisa kembali ke kehidupan sipil.Premanisme tetap hidup karena transisi dari kekerasan perang ke ekonomi damai tidak diiringi dengan pembukaan akses pekerjaan sipil yang memadai.
3. Orde Lama dan Orde Baru : Preman dalam Pelukan Negara
Di era Orde Lama dan Orde Baru, preman mulai difungsikan sebagai alat kekuasaan. Negara memanfaatkan kelompok-kelompok preman untuk kepentingan politik: dari penggembosan oposisi hingga pengamanan proyek.Alih-alih dimasukkan ke dalam sistem kerja formal, mereka diberi ruang dalam sistem informal kekuasaan, menjadikan kekerasan sebagai bentuk pekerjaan politik.
4.Era Reformasi : Premanisme di Tengah Liberalisasi dan Urbanisasi
Setelah Reformasi 1998, negara melepas banyak kontrol terhadap ruang publik dan ekonomi. Namun, pembukaan demokrasi ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat bawah.
Urbanisasi yang pesat, maraknya PHK, dan sektor informal yang tak terlindungi menciptakan kondisi di mana premanisme menjadi jalur ekonomi alternatif, terutama di kota-kota besar.
5. Era Kontemporer : Premanisme sebagai Simptom Krisis Lapangan Kerja
Kini, premanisme bukan hanya soal kekerasan jalanan, melainkan bagian dari ekonomi informal yang diisi oleh mereka yang terpinggirkan dari sektor formal.Minimnya akses pendidikan, lapangan kerja yang menyusut, dan biaya hidup yang tinggi mendorong sebagian orang—terutama anak muda—menjadikan kekerasan sebagai bentuk profesi. Mereka mengisi ruang-ruang seperti :
- Jasa keamanan ilegal-Debt collector;
- Penguasa parkir dan pasar-“Pengawal” proyek pemerintah atau swasta;
- Kekuatan lapangan dalam kontestasi politik lokal maupun untuk kepeningan politik elit nasional.
Kekerasan dalam konteks ini bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga komoditas yang diperdagangkan karena absennya alternatif yang lebih baik.
Penutup : Premanisme sebagai Cermin Gagalnya Negara dalam Ekonomi Kerakyatan Perjalanan panjang premanisme di Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia lahir, bertahan, dan berkembang karena kegagalan struktural negara—dari masa kolonial hingga kini—dalam menyediakan pekerjaan yang adil, aman, dan bermartabat.
Jika negara tak segera membenahi krisis ketenagakerjaan, premanisme akan terus menjadi profesi tersembunyi yang mengisi kekosongan sistem formal—dengan semua konsekuensi sosial dan politik yang menyertainya.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.