Oktober 9, 2026

Oleh : Muhammad Said Didu

M. Said Didu di Bandara Morowali

Setelah melakukan kunjungan lapangan ke Morowali (Sulawesi Tengah) selama 3 (tiga) hari :

(1) “Berhasil” masuk ke dalam 2 (dua) lokasi kawasan industri Nikel terbesar di Morowali;

(2) Bertemu dg berbagai lapisan masyarakat;

(3) Melihat perkembangan kota;

(4) Melihat perkembangan ekonomi masyarakat, maka saya simpulkan sebagai berikut :

a) Morowali merupakan tempat terjadinya “legalisasi” penyerahan asset negara oleh Jokowidodo, perampokan asset negara, penggusuran rakyat, dan pemiskinan masyarakat;

b) Bahwa setelah sekitar 10 tahun “penyerahan” nikel oleh Jokowidodo ke perusahaan China – terjadi proses pemiskinan rakyat Morowali (saya kunjungi lokasi tersebut 2015 lalu);

c) Semua wilayah tambang di Morowali sdh dimiliki oleh berbagai perusahaan Asing dan Dalam Negeri yang bekingnya adalah penguasa dan orang besar dari Jakarta;

d) Hampir semua pantai yang panjangnya lebih 100 Km sudah dikuasai oleh perusahaan Asing (90 % dari China) untuk dijadikan kawasan indutri pengolahan nikel (hilirisasi);

e) Dampak hilirisasi nikel terhadap masyarakat dan wilayah Morowali hampir dikatakan sangat minim. Dari laporan bhw terjadi ekspor nikel ratusan trilyun dari Morowali – sepertinya tidak ada yang tersisa untuk Morowali dan masyarakat. Terlihat dari kemiskinan rakyat, kota yang sepi, jalan-jalan rusak – bahkan “Mall” terbesar hanyalah Indomart dan Alfamart;

f) Dengan fasilitas bebas pajak, kawasan berikat, pelabuhan khusus, semua peralatan dan mesin, serta tenaga kerja dari China – maka BENAR bahwa Indonesia hampir tidak dapat apa-apa dari industri nikel yang dibangun di Morowali yang dibungkus dengan program hilirisasi;

g) Modus perampokan asset negara dan penggusuran rakyat di Morowali hampir sama dengan yang terjadi di berbagai daerah yang melibatkan kepala desa, BPN, Pemda, dan Aparat. Penyerobotan hutan lindung, penimbunan laut, peggusuran lahan milik rakyat terjadi marak di Morowali;

h) Lapangan kerja yang hilang berupa petani, nelayan dan rumput laut. Penghasilan rumput laut per hektar sekitar Rp 25 juta per bulan.

KESIMPULAN :

1) Penyerahan tambang oleh Jokowidodo ke Asing (China) sudah jelas merugikan negara dan memiskinkan rakyat;

2) Berharap agar Presiden Prabowo membuat satgas penertibang tambang dan menjadikan Morowali sebagai kasus prioritas untuk diselesaikan;

3) Dengan minimnya pendapatan negara (hampir tidak ada) maka program hilirisasi hendaknya ditata ulang.

Tunggu ulasan lengkap berikutnya…

#BangkitlahNuswantara

#RuhWilwatikta

-Atma_


Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca