Presiden Dalam Genggaman Oligarki

Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi, 18/06/2026

Seorang presiden bisa memenangkan pemilu dari hasil rekayasa survei, dipandu IT berbasis AI dalam hitungan detik sangat mudah merubah suara unggul untuk menandai legitimasi kemenangannya. Dampak ikutannya presiden akan terkooptasi.

Demokrasi elektoral memberi legitimasi prosedural seolah – olah dari bilik suara memperoleh suara mayoritas. Yang terjadi presiden dikepung oligarki, elite partai dan gerombolan buzzer kekuasaan sebelumnya.

Dari sinilah mandat rakyat dinegosiasikan sebagai jasa pemilik rekayasa dan atau modal kemenangannya. Oligarki sangat lentur beradaptasi dengan kekuasaan.

Presiden ingin mandiri tetapi harus bagi – bagi kekuasaan dengah partai partai (di parleman), agenda perubahan harus ada keseimbangan dengan elit lama, terlalu akomodatif diserap status quo, terlalu konfrontatif beresiko kehilangan stabilitas.

Mungkin presiden ingin keluar dari tekanan oligarki. Tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan keberanian personal, ia harus memperkuat basis legitimasinya.

Bagaimana logikanya saat ini ketika nasi sudah menjadi bubur, bisa kembali menjadi beras atau gabah, kembali ke natur asalnya Legitimasi bersifat natur (aslinya), maka Jurgen Habermas menyebutnya lahir dari rasionalitas, ketika kebijakan bisa dijelaskan secara terbuka dan setiap keputusan  dipertanggungjawabkan secara jujur.

Transparansi, keadilan dan kejujuran sebagai sumber daya politik bukan sekedar etika. Presiden yang yang konsisten harus adil, bisa bicara jujur kepada rakyatnya. Bukan dan tidak terus bersembunyi dalam ruang gelap tawar menawar  dibelakang layar.

Legitimasi prosedural saja tidak akan cukup, fondasi konstitusi harus diperkuat. Singkirkan kekuatan pratonase yang membelenggu menjadi ketergantungan karena jasa saat pilpres sebagai modal kemenangan, lembaga pengawasan (MPR) menjadi syarat mutlak dihidupkan kembali.

Itulah yang tiada henti – hentinya negara di minta segera kembali ke UUD 45 asli. Tanpa itu setiap presiden akan tersekap dan tersandera oleh kekuatan kapitalis sebagai sponsor, harus kompromi dengan oligarki hitam.Eksistensi koalisi harus diperbaiki dengan menaikkan standar meritokrasi, bukan politik bagi – bagi jabatan. Kabinet harus direkrut teknokrat profesional, bukan asal – asalan bagi bagi kekuasaan.

Tidak ada kamusnya oligarki orientasi pada kesejahteraan rakyat, oligarki kuat karena konsentrasi pada sumberdaya, orientasi politiknya membuat ketergantungan politik kekuasaan.

Politik sesungguhnya bulan panggung balas dendam, tetapi pengelolaan kemungkinan. Pemutusan total akan memicu resistensi tersembunyi. Mungkin dibutuhkan reposisi perlahan menggeser pusat gravitasi kekuasan tanpa membuat guncangan drastis.

Semua strategi pasti mengandung resiko. Tetapi sejarah telah membuktikan presiden yang membangun institusi lebih tahan terhadap tekanan dibanding mereka yang hanya bertumpu pada popularitas, apalagi hanya bertahan dengan pidato – pidato verbal.

Membebaskan presiden dari tekanan oligarki bukan sekedar proyek individu. Mandat rakyat selalu akan berhadapan dengan kalkulasi elite. Maka pertanyaannya “bukan hanya apakah presiden berani tetapi apakah sistem memungkinkan keberadaan itu bertahan”.

Tanpa kembali pada ke UUD 45 asli, presiden akan tetap dalam genggaman dan milik oligarki. Presiden siapapun dia akan terus berdiri dan berada antara  tekanan rakyat dan harapan mereka dengan bandar kekuasaan yang telah membiayai jalan pada tumpuk kekuasaan.

-Atma_