Pola Sama Krisis 1998 Dengan 2026 : Serangan Terhadap Kedaulatan Indonesia

Dari CBS Soeharto ke BRICS Prabowo, dari IMF ke Perang Geoekonomi Baru

Disampaikan Oleh : Madi Saputra

Ada pola sejarah yang tidak datang dengan wajah yang sama, tetapi membawa sidik jari yang serupa. Ia tidak selalu memakai seragam militer, tidak selalu datang melalui kapal perang, tidak selalu berbicara dalam bahasa invasi. Kadang ia datang melalui pelemahan mata uang, kepanikan pasar, tekanan lembaga keuangan, operasi opini media global, keluarnya modal asing, dan delegitimasi politik yang berlangsung perlahan tetapi menusuk tepat ke jantung negara.

Itulah yang perlu kita baca ketika membandingkan krisis 1998 dengan tekanan ekonomi-politik Indonesia pada 2026. Keduanya memang tidak identik. Sejarah tidak pernah mengulang dirinya secara mekanis. Tetapi sejarah sering beresonansi. Ia memantulkan pola lama dalam bentuk baru. Bila pada 1998 tekanan itu muncul dalam bentuk krisis moneter, intervensi IMF, dan runtuhnya legitimasi Orde Baru, maka pada 2026 tekanan itu muncul dalam wajah yang lebih kompleks : pelemahan Rupiah, guncangan pasar saham, arus modal keluar, kritik media internasional, ketegangan geopolitik, dedolarisasi, BRICS, minyak Rusia, pembelian alutsista Eropa, dan upaya negara mengambil kembali kendali atas ekspor komoditas strategis.

Di sinilah kita harus berhenti membaca ekonomi hanya sebagai angka. Rupiah bukan sekadar kurs. Bursa saham bukan sekadar grafik. Cadangan devisa bukan sekadar statistik. Dalam dunia yang sedang bergerak menuju multipolaritas, semua instrumen ekonomi berubah menjadi perangkat kekuasaan. Mata uang menjadi peluru. Komoditas menjadi senjata. Indeks pasar menjadi alarm. Media internasional menjadi corong psikologis. Dan kebijakan negara menjadi medan tempur.Indonesia sedang berada di tengah perang sunyi itu.

I. Luka Lama 1998 : Ketika Krisis Moneter Menjadi Krisis Kedaulatan

Krisis 1998 bukan semata-mata peristiwa ekonomi. Ia adalah titik runtuhnya sebuah arsitektur kekuasaan. Rupiah jatuh, inflasi melonjak, perbankan runtuh, rakyat menderita, mahasiswa bergerak, kerusuhan meledak, dan Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah lebih dari tiga dasawarsa memimpin Indonesia.

Namun di balik seluruh drama domestik itu, ada lapisan geopolitik yang tidak boleh dihapus dari ingatan sejarah. Indonesia pada masa akhir Orde Baru mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sepenuhnya patuh pada orbit Barat. Embargo militer Amerika Serikat pasca-peristiwa Timor Timur mendorong Jakarta mencari alternatif pertahanan. Salah satu langkah yang penting adalah rencana pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia setelah sebelumnya Indonesia batal membeli F-16 dari Amerika Serikat.

Bagi negara besar, pembelian senjata bukan semata transaksi militer. Ia adalah sinyal geopolitik. Ketika sebuah negara yang selama puluhan tahun berada dalam orbit keamanan Barat mulai membuka pintu ke Moskow, maka alarm kekuasaan global menyala. Lalu datanglah krisis moneter Asia 1997-1998.

Tentu saja, secara akademik kita harus jujur : Indonesia memang memiliki kelemahan internal yang serius. Kapitalisme kroni, utang swasta jangka pendek dalam Dolar, tata kelola perbankan yang buruk, defisit transaksi berjalan, dan ketergantungan pada kepercayaan pasar menjadi bahan bakar yang membuat api krisis membesar. Tetapi pertanyaannya bukan hanya mengapa api itu muncul.

Pertanyaannya adalah : siapa yang meniupnya, siapa yang mengarahkannya, dan siapa yang memperoleh keuntungan politik dari reruntuhannya?

Di sinilah peran IMF menjadi sangat penting untuk dibaca. IMF datang membawa paket bantuan, tetapi bantuan itu disertai syarat-syarat yang sangat berat. Penutupan bank, pengetatan fiskal, dan tekanan reformasi struktural justru memperdalam kepanikan. Foto Michel Camdessus, Direktur Pelaksana IMF, berdiri dengan tangan bersedekap ketika Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent, menjadi simbol yang melampaui ekonomi. Itu adalah gambar tentang sebuah negara yang sedang dipaksa menunduk di hadapan arsitektur keuangan global.

Lebih jauh lagi, pernyataan Camdessus yang kemudian banyak dikutip, bahwa IMF “menciptakan kondisi” yang membuat Soeharto harus meninggalkan kekuasaan, menjadi bukti politik yang tidak bisa dianggap remeh. Kalimat itu tidak perlu dibaca secara sembrono sebagai pengakuan tunggal atas sebuah kudeta langsung. Tetapi ia cukup kuat untuk menunjukkan bahwa krisis ekonomi Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia dikelola, ditekan, diarahkan, dan pada akhirnya menjadi jalan bagi perubahan rezim. OMFIF juga mengulas bagaimana peran Amerika Serikat dan IMF dalam kejatuhan Soeharto meninggalkan pelajaran penting tentang intervensi eksternal dalam krisis Indonesia.

II. Currency Board System : Jalan Keluar yang Dihalangi

Salah satu episode paling penting dalam krisis 1998 adalah gagasan Currency Board System atau CBS. Presiden Soeharto, melalui masukan ekonom Steve Hanke, mempertimbangkan sistem mata uang yang mematok Rupiah secara tetap terhadap Dolar dengan dukungan cadangan devisa. Secara teori, CBS dapat menghentikan spekulasi dan memulihkan kepercayaan terhadap Rupiah bila dijalankan dengan disiplin penuh.

Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari IMF, Amerika Serikat, dan sebagian teknokrat domestik. Mereka menilai CBS berbahaya, tidak realistis, dan dapat memperburuk krisis. Tetapi dalam perspektif kedaulatan, pertanyaannya lebih dalam: mengapa opsi penyelamatan moneter yang dipilih sendiri oleh pemerintah Indonesia ditolak begitu keras oleh kekuatan eksternal? Di titik ini, 1998 menampilkan wajah aslinya. Krisis moneter bukan hanya tentang nilai tukar. Ia adalah tentang siapa yang berhak menentukan resep penyelamatan negara. Apakah Indonesia boleh memilih jalannya sendiri, atau harus tunduk pada resep lembaga keuangan global?

CBS menjadi simbol bahwa ketika sebuah negara mencoba keluar dari jalur yang ditentukan oleh pusat keuangan dunia, tekanan akan datang berlapis. Ia datang melalui analisis pasar, tekanan diplomatik, ancaman pencabutan bantuan, hingga pembentukan opini bahwa pemimpin negara sedang bertindak tidak rasional. Di sinilah kedaulatan diuji. Bukan ketika negara sedang kuat, tetapi ketika negara sedang rapuh.

III. 2026 : Pola Lama dalam Lanskap Baru

Kini, pada 2026, Indonesia kembali berada dalam pusaran tekanan. Rupiah melemah. Pasar saham terguncang. Investor asing gelisah. Media internasional menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ada kekhawatiran terhadap fiskal, transparansi pasar, independensi bank sentral, serta program-program besar pemerintah. Reuters melaporkan Rupiah sempat menyentuh sekitar Rp17.670 per Dolar AS pada Mei 2026, salah satu level terlemah dalam sejarahnya, di tengah intervensi Bank Indonesia dan kegelisahan pasar.

Namun seperti 1998, kita tidak boleh membaca ini hanya sebagai gejala pasar biasa. Ada konteks geopolitik yang jauh lebih besar. Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia masuk ke ruang manuver baru. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang masuk ke dalam blok tersebut. Ini bukan langkah kecil. BRICS adalah simbol dari dunia yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh Barat. Masuknya Indonesia ke BRICS adalah pesan bahwa Jakarta ingin memperluas horizon diplomatik, ekonomi, dan moneter.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mulai memperkuat kerja sama energi dengan Rusia. Laporan Antara menyebut Indonesia memperoleh komitmen pembelian 150 juta barel minyak Rusia dengan harga khusus. Di bidang pertahanan, Indonesia tetap membeli pesawat tempur Rafale dari Prancis. Reuters melaporkan Indonesia menerima jet Rafale pertama dari Prancis pada Januari 2026 sebagai bagian dari kontrak besar 42 unit.

Ini bukan gerak diplomasi biasa. Ini adalah strategi dua kaki, bahkan mungkin empat kaki : BRICS untuk memperluas basis geopolitik Selatan Global, Rusia untuk energi, Eropa untuk pertahanan, Barat tetap dijaga agar tidak menjadi musuh terbuka, sementara Indonesia membangun ruang manuvernya sendiri.

Dalam bahasa intelijen geopolitik, Prabowo sedang melakukan strategic hedging. Indonesia tidak ingin menjadi satelit Amerika, tidak ingin menjadi satelit China, tidak ingin menjadi subordinat Rusia, dan tidak ingin terperangkap dalam rivalitas blok. Indonesia ingin menjadi poros dirinya sendiri. Tetapi setiap upaya negara besar untuk berdiri di atas kaki sendiri selalu menimbulkan reaksi dari sistem lama.

IV. Serangan terhadap Rupiah : Pasar atau Perang Persepsi?

Pertanyaannya: apakah pelemahan Rupiah dan tekanan pasar pada 2026 murni fenomena ekonomi biasa? Jawabannya harus hati-hati. Tidak semua tekanan pasar adalah operasi asing. Tidak semua investor yang keluar adalah agen geopolitik. Tidak semua media asing yang mengkritik Indonesia sedang menjalankan agenda intelijen. Tetapi juga terlalu naif bila kita menganggap pasar global netral, suci, dan bebas dari kepentingan politik.

Pasar global tidak bergerak hanya karena angka. Ia bergerak karena persepsi. Persepsi dibentuk oleh laporan lembaga keuangan, media internasional, lembaga pemeringkat, indeks global, analis investasi, dan narasi elite. Dalam sistem seperti ini, opini dapat menciptakan realitas. Bila sebuah negara diberi label berisiko, modal keluar. Bila modal keluar, mata uang melemah. Bila mata uang melemah, publik panik. Bila publik panik, tekanan politik meningkat. Bila tekanan politik meningkat, legitimasi pemerintah terguncang.Inilah mekanisme perang persepsi geoekonomi.

Pola ini pernah terjadi pada 1998. Ketika pasar kehilangan kepercayaan, krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik. Hari ini, pola itu dapat muncul kembali dalam format baru. Bukan dengan IMF sebagai aktor tunggal, tetapi melalui jaringan yang lebih tersebar: media global, indeks saham, lembaga rating, investor institusional, algoritma pasar, dan tekanan opini domestik.

Maka, perang terhadap kedaulatan ekonomi tidak selalu datang dalam bentuk ultimatum. Kadang ia datang sebagai laporan analis. Kadang sebagai penurunan indeks. Kadang sebagai tajuk media. Kadang sebagai rumor pasar. Kadang sebagai kepanikan publik yang diproduksi secara berulang.

V. BUMN Ekspor : Upaya Negara Merebut Kendali Nilai

Salah satu langkah paling penting dari pemerintahan Prabowo adalah rencana memusatkan ekspor komoditas strategis melalui perusahaan perdagangan negara di bawah ekosistem Danantara atau BUMN ekspor. Reuters melaporkan pada Mei 2026 bahwa Indonesia berencana memusatkan ekspor komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy melalui badan perdagangan negara. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat kontrol harga, dan mengurangi praktik under-invoicing serta transfer pricing. Inilah titik yang sangat strategis.

Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi negara kaya sumber daya tetapi sering miskin kendali nilai. Kita mengekspor bahan mentah, tetapi nilai tambah dinikmati pihak lain. Kita menghasilkan komoditas, tetapi harga ditentukan bursa luar negeri. Kita punya sawit, batu bara, nikel, mineral, dan hasil bumi, tetapi rantai harga, pembiayaan, asuransi, pengapalan, dan kontrak global sering berada di luar kontrol negara.

Maka ketika pemerintah mencoba memusatkan dan menertibkan ekspor, itu bukan sekadar kebijakan teknis perdagangan. Itu adalah tindakan kedaulatan.

Negara sedang berkata: sumber daya Indonesia tidak boleh lagi bocor melalui permainan harga, manipulasi faktur, transfer pricing, dan jaringan dagang yang membuat negara hanya memperoleh remah dari kekayaan sendiri.

Inilah yang membuat kebijakan BUMN ekspor menjadi sensitif. Ia menyentuh kepentingan besar. Ia mengganggu jaringan lama. Ia berpotensi mengubah distribusi keuntungan. Ia membuat negara tidak lagi hanya menjadi penonton dalam perdagangan komoditasnya sendiri.

Dan setiap kali negara mencoba merebut kembali kendali atas nilai, perlawanan pasti datang.VI. Pasal 33 UUD 1945 : Jantung PertempuranPada akhirnya, seluruh pertarungan ini kembali kepada Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini bukan sekadar teks konstitusi. Ia adalah doktrin ekonomi kemerdekaan. Ia menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 adalah antitesis terhadap kolonialisme ekonomi. Ia menolak gagasan bahwa sumber daya strategis boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Ia juga menolak negara menjadi sekadar penjaga malam bagi kepentingan korporasi.

Tetapi Pasal 33 juga tidak boleh dipakai sebagai selimut bagi birokrasi yang lamban, BUMN yang tidak efisien, atau oligarki yang memakai nama negara untuk memperkaya diri. Kedaulatan ekonomi harus berarti kemakmuran rakyat, bukan sekadar perpindahan rente dari swasta ke elite negara.

Di sinilah ujian Prabowo berada. Bila BUMN ekspor hanya menjadi instrumen birokrasi baru, ia akan gagal. Tetapi bila ia menjadi alat negara untuk menutup kebocoran ekspor, memperkuat devisa, mengendalikan harga, memperbesar nilai tambah, dan memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, maka ia dapat menjadi salah satu koreksi terbesar terhadap model ekonomi ekstraktif pasca-Reformasi.

VII. Pola Sama, Konteks Berbeda

Maka, apakah 1998 dan 2026 sama?Tidak sama secara bentuk. Tetapi memiliki pola tekanan yang mirip.Pada 1998, Soeharto mencoba mencari jalan keluar dari tekanan moneter melalui CBS, tetapi dihantam oleh tekanan IMF dan kekuatan finansial global. Pada 2026, Prabowo mencoba memperluas ruang kedaulatan melalui BRICS, minyak Rusia, diversifikasi alutsista, dedolarisasi bertahap, dan BUMN ekspor, lalu Indonesia menghadapi tekanan pasar, pelemahan Rupiah, sorotan media global, dan kegelisahan investor.

Pada 1998, kedaulatan moneter menjadi medan tempur. Pada 2026, kedaulatan geoekonomi menjadi medan tempur.

Pada 1998, IMF tampil sebagai wajah utama tekanan. Pada 2026, tekanannya lebih tersebar : pasar modal, media global, indeks internasional, arus modal asing, geopolitik energi, dan psikologi publik.Pada 1998, Indonesia rapuh dari dalam. Pada 2026, Indonesia lebih kuat, tetapi tetap memiliki celah : defisit transaksi berjalan, impor energi, tata kelola ekspor, kualitas kebijakan fiskal, dan kepercayaan pasar.

Karena itu, membaca 2026 sebagai “1998 jilid dua” terlalu sederhana. Tetapi mengabaikan kemiripan polanya juga berbahaya.

Yang lebih tepat : 2026 adalah resonansi geoekonomi dari 1998 dalam tatanan dunia yang telah berubah.

VIII. Kedaulatan Bukan Retorika, Tetapi Arsitektur

Kedaulatan tidak cukup diteriakkan. Kedaulatan harus dirancang. Ia harus dibangun melalui institusi, regulasi, data, cadangan devisa, industri, pangan, energi, teknologi, dan diplomasi yang cerdas.

Bila Indonesia ingin melawan tekanan global, maka jawabannya bukan sekadar pidato anti-asing. Jawabannya adalah memperkuat struktur nasional.

Pertama, ekspor strategis harus ditertibkan agar negara tidak kehilangan nilai.

Kedua, devisa hasil ekspor harus kembali memperkuat sistem keuangan nasional.

Ketiga, industrialisasi harus dipercepat agar Indonesia tidak terus menjadi eksportir bahan mentah.

Keempat, impor energi harus dikurangi melalui transisi energi yang realistis. Kelima, tata kelola BUMN harus bersih agar kedaulatan tidak berubah menjadi rente baru. Keenam, diplomasi multipolar harus terus dijalankan tanpa membuat Indonesia tersandera blok mana pun.

Inilah jalan yang berat. Tetapi bangsa besar memang tidak dibangun dari jalan yang mudah.IX. Membaca Badai Sebelum Kapal PecahKrisis 1998 mengajarkan satu hal: bangsa yang rapuh dari dalam akan mudah ditekan dari luar.

Tetapi 2026 mengajarkan hal lain : bangsa yang mulai berdiri tegak pun akan tetap diuji oleh kekuatan lama yang tidak ingin kehilangan kendali.Karena itu, kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh naif. Kita tidak boleh menuduh tanpa data, tetapi juga tidak boleh buta terhadap pola kekuasaan global. Kita tidak boleh menutup diri dari pasar, tetapi juga tidak boleh menyerahkan nasib bangsa kepada pasar. Kita tidak boleh anti-investasi, tetapi investasi harus tunduk kepada kepentingan nasional. Kita tidak boleh anti-Barat, anti-Timur, atau anti-siapa pun. Indonesia harus pro-Indonesia.

Di sinilah makna terdalam dari kedaulatan.Kedaulatan bukan sekadar bendera yang berkibar. Kedaulatan adalah kemampuan menentukan harga atas kekayaan sendiri. Kedaulatan adalah keberanian mengatur ekspor sendiri. Kedaulatan adalah hak memilih mitra strategis tanpa didikte. Kedaulatan adalah kemampuan menjaga Rupiah tanpa berlutut. Kedaulatan adalah kesanggupan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 bukan sebagai slogan, tetapi sebagai arsitektur ekonomi nasional.

Maka benar, pola 1998 dan 2026 memiliki kemiripan. Bukan karena sejarah berulang secara persis, tetapi karena logika kekuasaan global memang sering bekerja dengan cara yang sama : negara yang mencoba mandiri akan diuji, ditekan, diragukan, diguncang, dan bila mungkin dikembalikan ke orbit lama.

Namun Indonesia hari ini bukan Indonesia 1998.Kita memiliki memori sejarah. Kita memiliki pengalaman krisis. Kita memiliki ruang multipolar. Kita memiliki sumber daya raksasa. Kita memiliki posisi geopolitik yang strategis. Dan yang terpenting, kita memiliki kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Syaratnya satu : negara harus kuat, rakyat harus sadar, elite harus jujur, dan kedaulatan ekonomi harus dijaga bukan dengan slogan kosong, tetapi dengan kebijakan yang presisi, berani, bersih, dan berpihak kepada rakyat.

Sebab dalam perang geoekonomi modern, bangsa tidak selalu dikalahkan oleh meriam. Kadang ia dikalahkan oleh kepanikan. Kadang oleh kurs. Kadang oleh opini. Kadang oleh kebocoran ekspor. Kadang oleh elite yang menjual negaranya sendiri.

Tetapi bangsa yang mampu membaca pola, menjaga akal sehat, dan berdiri di atas konstitusinya sendiri, tidak akan mudah ditaklukkan.

Indonesia tidak boleh kembali menjadi bangsa yang menandatangani masa depannya di bawah tatapan angkuh kekuatan asing. Indonesia harus menjadi bangsa yang menulis sendiri peta jalannya: dengan Rupiah yang dijaga, sumber daya yang dikuasai, ekspor yang ditertibkan, dan kedaulatan yang ditegakkan.

-Atma_