Disampaikan Oleh : Madi Saputra
Rupiah kini terjerembap di level Rp. 17.300-an per dolar AS. Pada awal Mei 2026, nilai tukar ini bahkan sempat menyentuh titik ekuilibrium baru di rentang Rp. 17.346 hingga Rp. 17.361—sebuah rekor depresiasi terburuk dalam sejarah moneter modern kita. Namun, ironisnya, di tengah turbulensi ini, respons institusional yang menggemanya tetap berupa retorika usang : “Fundamental kita masih aman, situasi masih terkendali.”
Namun, mari kita letakkan narasi pseudo-stabilitas ini sejenak, dan memutar jarum jam ke belakang menuju satu momen paling getir sekaligus paling instruktif dalam sejarah republik. Tahun 1998. Rupiah terhempas ke level Rp. 17.000 per dolar—terdepresiasi lebih dari 600% dari baseline Rp. 2.400 hanya dalam hitungan bulan. Rezim Orde Baru runtuh, meninggalkan residu kebangkrutan sistemik. Terjadi bank run masif; masyarakat kehilangan kepercayaan absolut terhadap arsitektur keuangan negara.
Di tengah chaos multidimensional itu, tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan figur yang secara politis diremehkan. BJ Habibie —seorang teknokrat dirgantara, bukan ortodoks ekonomi. Bahkan Lee Kuan Yew, arsitek modernisasi Singapura dengan insting politiknya yang tajam, secara terbuka memprediksi bahwa suksesi Habibie hanya akan mempercepat kejatuhan rupiah.
Faktanya? Tesis Lee Kwan Yew sang mentor Asia itu patah. Dalam kurun waktu kurang dari 24 bulan, rupiah mengalami apresiasi monumental: dari Rp. 17.000 menguat hingga Rp. 6.000 per dolar AS. Ini bukan produk dari windfall komoditas atau keajaiban semu. Ini adalah hasil dari rekayasa kebijakan teknokratik—tiga keputusan fundamental yang lahir dari keberanian intelektual dan rasionalitas bernegara.
Pertama; Restrukturisasi Perbankan Tanpa Kompromi. Akar krisis 1998 bukan sekadar defisit neraca pembayaran, melainkan trust deficit (defisit kepercayaan) terhadap sistem perbankan. Habibie tidak terjebak dalam kelumpuhan analisis. Ia mengeksekusi konsolidasi radikal : melebur empat bank pelat merah menjadi Bank Mandiri. Namun, langkah yang paling mengubah lanskap geoekonomi Indonesia adalah pemisahan Bank Indonesia (BI) dari cabang eksekutif melalui UU No. 23 Tahun 1999. Bagi seorang presiden, melepaskan otoritas moneter adalah anomali kekuasaan.
Selama Orde Baru, bank sentral adalah mesin cetak uang untuk ambisi politik penguasa. Namun, Habibie memiliki visi institusional jangka panjang : tanpa bank sentral yang independen, kredibilitas di mata pasar finansial global takkan pernah bisa direstorasi.
Kedua; Kebijakan Moneter Ketat (Tight Money Policy) yang Visioner. Untuk menyedot likuiditas berlebih dan menghentikan spekulasi liar terhadap dolar, Habibie menginstruksikan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga yang punitive—mencapai 70% hingga 82% pada puncaknya. Secara akademik, ini adalah shock therapy. Hasilnya, modal masyarakat kembali masuk ke sistem perbankan (re-intermediasi), hiperinflasi berhasil dijinakkan, dan rupiah menemukan pijakan fundamentalnya kembali.
Ketiga; Kedaulatan Sosial di Tengah Tekanan Geopolitik (IMF). Habibie membuktikan bahwa rasionalitas ekonomi tidak harus membunuh humanisme. Di tengah tekanan structural adjustment dari IMF yang menuntut pencabutan subsidi secara total, Habibie memasang badan. Ia mempertahankan subsidi esensial (BBM dan listrik) sebagai jaring pengaman sosial. Logika geo ekonominya jelas : stabilisasi makroekonomi tidak akan berarti apa-apa jika memicu kerusuhan sosial akibat kelaparan. Ini adalah manifestasi kedaulatan negara—menjadikan rakyat sebagai kompas, bukan sekadar membebek pada diktat lembaga donor.
Realitas Mei 2026: Regresi Institusional dan Fatamorgana Ekonomi. Kini, mari kita letakkan blueprint Habibie di atas realitas geoekonomi Mei 2026. Rupiah bertengger di Rp. 17.300-an. Data mencatat capital outflow (pelarian modal asing) mencapai Rp. 28 triliun (ekuivalen US1,7 miliar) hanya pada Kuartal I/2026. Cadangan devisa tergerus tiga bulan berturut-turut menjadi US148,2 miliar per Maret. Namun, setiap kali resistance level rupiah jebol, paduan suara birokrasi selalu menyanyikan lirik yang sama : “Masih aman.”
Aman menurut parameter siapa? Dan yang lebih esensial : apa mitigasi strukturalnya?
Habibie berani memangkas kekuasaannya demi independensi BI. Hari ini, kita justru menyaksikan regresi institusional yang mencemaskan. Bank-bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) semakin diinstrumentalisasi menjadi agen kuasi-fiskal; dipaksa membiayai program-program populis seperti Kopdes Merah Putih hingga Makan Bergizi Gratis, dengan manajemen risiko dan akuntabilitas yang buram.
Bank yang seharusnya tunduk pada asas prudensial (kehati-hatian) kini dikonversi menjadi perpanjangan tangan politik. Jika non-performing loan (NPL) meledak, siapa yang menanggung bailout-nya? Tabungan rakyat.Ironi yang paling mencederai nalar publik—dan pasar—adalah masuknya Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, ke dalam lingkaran pimpinan Bank Indonesia pada Februari 2026.
Habibie melahirkan UU Independensi BI persis untuk memblokir skenario semacam ini. Dalam kacamata geoekonomi, ketika bank sentral terindikasi disusupi kepentingan familial atau politik, sinyal yang ditangkap oleh pasar global (Wall Street, The Fed, investor institusional) adalah sovereign risk tingkat tinggi. Capital outflow sebesar Rp28 triliun bukanlah kebetulan; itu adalah hukuman pasar (market punishment) atas pudarnya kredibilitas institusi penyangga moneter kita.
Mendefinisikan Ulang Kedaulatan
Ini membawa kita pada diskursus narasi geopolitik yang lebih luas. Saat ini, ada narasi dominan yang dipelihara: seolah-olah “berdaulat” berarti menutup diri dari asing (autarki), dan bergantung pada Foreign Direct Investment (FDI) adalah bentuk inferioritas. Narasi ini ahistoris dan menyesatkan.
Habibie adalah arsitek industri kedirgantaraan (N-250) yang nasionalismenya tak tertandingi. Namun, ia tidak pernah mengidap xenophobia ekonomi. Ia bermitra dengan IMF dan membuka pintu bagi modal global ketika ekonomi domestik membutuhkan transfusi likuiditas. Kedaulatan sejati dalam era multipolar bukanlah isolasi, melainkan kepiawaian mengorkestrasi ketergantungan demi keuntungan strategis domestik.
FDI bukan sekadar injeksi kapital; ia adalah medium transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan devisa yang menjadi jangkar stabilitas rupiah. Tanpa aliran modal produktif, defisit transaksi berjalan akan terus melebar. Menakut-nakuti investor dengan narasi anti-asing, sembari menggerus independensi bank sentral, adalah resep sempurna menuju kehancuran moneter.
Antara Ego dan Masa Depan
Habibie mendemokratisasi bank sentral agar pasar percaya. Habibie merangkul modal global agar rupiah terapresiasi. Habibie merestrukturisasi perbankan agar sistem imun keuangan menguat. Hari ini, kita melihat infiltrasi keluarga ke otoritas moneter, eksploitasi Himbara untuk proyek politik, dan narasi deglobalisasi yang memicu kepanikan investor. Tiga antitesis dari resep yang telah terbukti menyelamatkan republik ini di masa lalu.
Rupiah di angka Rp17.300 dengan pejabat yang terus mengklaim “aman” adalah hasil dari antitesis tersebut. Pemimpin sejati tidak meredam kepanikan dengan ilusi. Habibie tak pernah berkata 1998 itu “aman”. Ia mengakui ada krisis eksistensial, lalu menyodorkan solusi struktural.
Kita tidak perlu mengimpor teori pemulihan krisis dari Washington atau London. Episentrum ilmunya ada di sini (Habibienomics), di tanah air kita sendiri.Yang absen hari ini bukanlah cetak biru kebijakan, melainkan political will—keberanian untuk menduplikasi rasionalitas Habibie dan mengkalibrasinya dengan tantangan geoekonomi hari ini.
Rupiah bukan sebatas indikator makro di layar terminal Bloomberg. Rupiah adalah denyut nadi kelangsungan hidup puluhan juta keluarga; penentu harga beras di pasar tradisional, biaya pendidikan anak-anak kita, hingga nilai riil tabungan masa tua. Kita pernah bangkit dari palung krisis yang jauh lebih gelap karena ada kepemimpinan yang berani menanggalkan ego absolutismenya demi penyelamatan bangsa.
Sudah saatnya kita menuntut standar kepemimpinan yang sama. Karena pada akhirnya, bentuk paling purna dari nasionalisme adalah ketika seorang pemimpin rela memutilasi kekuasaannya sendiri demi memastikan anak cucunya masih memiliki negara yang berdaulat secara ekonomi.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
