Disampaikan Oleh : Sutoyo Abadi, 07/04.2026
Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kian memuncak di kalangan rakyat, aktivis dan pengamat politik.
Seruan keras bahwa mekanisme formal seperti pemakzulan (impeachment) melalui DPR sangat tidak mungkin karena statusnya sudah dianggap tidak lagi berfungsi sebagai wakil rakyat, untuk melakukan perubahan kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah jauh dari nilai-nilai presidensial. Presiden tidak lagi menunjukkan sikap sebagai kepala negara yang merangkul, melainkan justru sering melontarkan ancaman yang tidak pantas keluar dari seorang presiden.
“Presiden menjalankan kendali pemerintahan hanya sesuai angan angannya menjauh dari rambu rambu amanah Pembukaan UUD 45. Sudah terlalu banyak syarat yang harusnya membuat dia bisa di-impeach, tetapi kita tidak bisa berharap pada lembaga di DPR.
Mekanisme pemakzulan diatur dalam konstitusi, para aktivis menilai lembaga legislatif saat ini telah kehilangan daya kritisnya dan cenderung menjadi “stempel” bagi kebijakan pemerintah.
Memberikan masukan atau saran perbaikan kepada pemerintah juga dinilai sebagai upaya yang sia-sia. Sementara peran Wakil Presiden sejak awal hanya memalukan tidak berfungsi sama sekali.
Sebagai alternatif dari kebuntuan jalur formal, seruan untuk melakukan konsolidasi massa secara besar-besaran mulai didengungkan.
Berkaca pada peristiwa reformasi 1998, jatuhnya rezim Soeharto bukan karena kemauan MPR, melainkan akibat tekanan luar biasa dari rakyat dan mahasiswa yang turun ke jalan.
“98 tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak turun. Itu bukan tekanan undang-undang, itu tekanan massa”.
Menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden saat ini bukan lagi soal kebencian personal, melainkan langkah darurat untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
Tidak ada istilah makar, karena terjadi impeach dengan kekuatan rakyat atau tidak semua akan datang dan bersumber dari Presiden Prabowo sendiri.
Keadaan sedang berubah seluruh elemen masyarakat mulai mengkonsolidasikan diri guna memaksa terjadinya perubahan kepemimpinan di luar jalur parlemen.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
