
Disampaikan Oleh : Suherman
Sebuah diskusi publik di televisi seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat. Ia bukan sekadar tontonan, tetapi juga media pendidikan politik bagi masyarakat. Namun ketika narasumber yang tampil justru menunjukkan sikap yang jauh dari adab dan etika diskusi, publik tentu berhak mempertanyakan kualitas ruang publik yang disediakan media.
Kontroversi yang melibatkan Permadi Arya alias abu janda dalam salah satu episode program Rakyat Berbicara di iNews memicu kritik luas dari masyarakat. Banyak penonton menilai gaya komunikasi yang ditampilkan lebih bernuansa provokatif dan emosional dibandingkan argumentatif.
Padahal, dalam diskusi publik yang sehat, adab dan etika berbicara merupakan fondasi utama. Tanpa itu, dialog berubah menjadi pertunjukan konflik yang lebih mendekati sensasi daripada pencarian kebenaran.
Televisi sebagai Ruang Pendidikan Publik
Di Indonesia, televisi masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Data dari Nielsen menunjukkan bahwa televisi tetap memiliki tingkat konsumsi yang tinggi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, terutama untuk program berita dan talk show politik.
Artinya, setiap diskusi yang ditampilkan di layar televisi tidak hanya disaksikan oleh segelintir orang, tetapi oleh jutaan pemirsa yang menjadikannya referensi dalam memahami isu publik.
Ketika diskusi publik berubah menjadi arena saling menyerang secara personal, maka yang dirugikan bukan hanya kualitas acara, tetapi juga kualitas literasi politik masyarakat.
Krisis Kualitas Diskursus Publik
Fenomena ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Banyak pengamat komunikasi menilai bahwa ruang diskursus publik di media elektronik sering mengalami penurunan kualitas karena tekanan rating dan kebutuhan menghadirkan kontroversi.
Alih-alih menghadirkan pakar yang mampu menjelaskan persoalan secara mendalam, beberapa program justru lebih memilih figur yang dikenal vokal dan kontroversial karena dianggap mampu menarik perhatian penonton.
Dalam jangka pendek, strategi ini mungkin meningkatkan popularitas acara. Namun dalam jangka panjang, ia berpotensi merusak kualitas percakapan publik.
Negeri yang Tidak Kekurangan Orang Cerdas
Pertanyaan yang muncul kemudian sangat mendasar: apakah negeri ini benar-benar kekurangan orang cerdas dan berintegritas sehingga harus menghadirkan narasumber yang memperlihatkan perilaku tidak pantas di ruang publik?
Jawabannya tentu tidak.
Indonesia memiliki ribuan akademisi, peneliti, dan pakar di berbagai bidang yang mampu menjelaskan isu politik dan sosial secara rasional, argumentatif, dan beradab. Dari universitas hingga lembaga penelitian, banyak tokoh intelektual yang sebenarnya dapat memberikan perspektif yang jauh lebih mendalam bagi publik.
Namun sayangnya, dalam beberapa kasus mereka kalah oleh logika industri media yang lebih menyukai konflik dibandingkan argumentasi.
Tanggungjawab Media
Sebagai lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, media massa memiliki tanggungjawab moral yang tidak kecil. Menurut prinsip etika jurnalistik yang dijaga oleh Dewan Pers, media seharusnya menyajikan informasi yang mendidik, berimbang, dan menghormati nilai-nilai etika.
Artinya, pemilihan narasumber dalam sebuah program diskusi seharusnya mempertimbangkan bukan hanya popularitas, tetapi juga kualitas intelektual dan integritas moral.
Penutup
Diskusi publik seharusnya menjadi ruang yang memperkaya wawasan masyarakat, bukan sekadar panggung pertunjukan emosi dan kontroversi.
Ketika etika dan adab hilang dari percakapan publik, maka yang tersisa hanyalah kegaduhan tanpa makna. Dan jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, masyarakat akan kehilangan ruang dialog yang sehat untuk memahami persoalan bangsa.
Negeri ini tidak kekurangan orang cerdas.
Yang sering kurang hanyalah keberanian untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu berbicara dengan akal sehat dan adab yang baik.
03.40/12 Maret 2026
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.