Tetesan Tinta Ida 9126, SekJen FTA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Kunjungan Egi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL) ke kediaman Presiden Jokowi memicu keguncangan serius di kalangan aktivis dan masyarakat sipil yang sejak awal terlibat dalam perjuangan pengungkapan dugaan ijazah palsu (IP). Bagi mereka yang selama bertahun-tahun konsisten bersuara—bahkan harus menghadapi ancaman, pemeriksaan (BAP), tekanan psikologis, dan risiko hukum—peristiwa ini terasa seperti pukulan telak terhadap semangat perjuangan kolektif.
Kekecewaan ini bukan semata soal pertemuan itu sendiri, melainkan makna politik dan etik yang menyertainya. Dalam konteks perjuangan yang dibangun atas nama kebenaran dan transparansi, pertemuan tokoh-tokoh penggugat dengan pihak yang digugat—tanpa penjelasan terbuka kepada publik—menimbulkan pertanyaan serius : apakah ada perubahan sikap, kompromi, atau upaya meredam konflik di balik layar?
Secara objektif, publik tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun dalam politik dan hukum, persepsi publik memiliki bobot yang besar. Ketika aktivis akar rumput tetap menghadapi proses hukum, stigma, dan tekanan, sementara sebagian tokoh justru terlihat memasuki ruang privat kekuasaan, muncul kesan adanya jarak antara elite gerakan dan basis pendukungnya.
Di sinilah kekecewaan itu mengkristal. Para aktivis merasa bahwa perjuangan yang mereka jalani dengan ketulusan—mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keamanan diri—tidak mendapatkan perlindungan moral yang sepadan. Lebih jauh, timbul kekhawatiran bahwa gerakan ini tidak lagi sepenuhnya diarahkan pada pencarian kebenaran, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari manuver politik untuk stabilisasi dan negosiasi.
Pertanyaan publik pun mengemuka : Apa dasar pertemanan atau komunikasi antara Jokowi dengan ES dan DHL? Apakah pertemuan itu murni bersifat personal, atau berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik politik–hukum? Mengapa tidak ada penjelasan terbuka kepada publik dan para pendukung gerakan yang sejak awal berada di garis depan?
Penting ditegaskan Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan ekspresi wajar dari publik yang merasa ditinggalkan. Dalam demokrasi, transparansi adalah keharusan, terutama ketika sebuah isu telah melibatkan partisipasi luas masyarakat sipil dan mengandung risiko hukum bagi para pendukungnya.
Kekecewaan ini pada akhirnya menyingkap problem klasik dalam politik Indonesia : ketika gerakan moral bertemu kepentingan kekuasaan, yang sering dikorbankan adalah mereka yang paling tulus. Aktivis akar rumput yang tidak memiliki akses, perlindungan, atau posisi tawar kerap menjadi pihak yang menanggung beban terberat, sementara elite bergerak lebih lentur dalam ruang kompromi.
Narasi ini menjadi pengingat keras bahwa perjuangan menegakkan kebenaran membutuhkan integritas juga konsistensi, dan akuntabilitas moral.
Terutama dari mereka yang berada di posisi strategis dan menjadi wajah gerakan di ruang publik. Tanpa itu, kekecewaan publik akan terus tumbuh, dan kepercayaan terhadap gerakan sipil perlahan terkikis.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
-Atma_
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
