“Survei dari Unesco mengenai literasi dunia menyatakan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% atau hanya satu orang dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca.”
Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah secara otomatis berimbas pada program-program literasi, khususnya yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) dan dinas-dinas perpustakaan di daerah. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, program-program literasi ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan sejatinya perlu ditingkatkan.
Inovasi Perpusnas RI seperti Duta Baca Indonesia, Relawan Literasi Masyarakat, hingga Bunda Literasi sebagai langkah positif karena mampu menyentuh langsung jantung persoalan masyarakat. Program-program tersebut membuktikan bahwa literasi tidak hanya soal membaca dan menulis, melainkan juga berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui literasi, masyarakat mampu mengakses informasi, mengembangkan keterampilan, dan pada akhirnya memperbaiki taraf hidup mereka.
Literasi harus tetap menjadi prioritas negara. Konstitusi telah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Literasi adalah fondasi dari kecerdasan itu.
Negara yang abai pada literasi sama saja mengabaikan masa depan bangsanya sendiri. Dalam konteks ini, literasi bukan sekadar urusan membaca buku, melainkan keterampilan hidup yang meliputi kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta mengolah pengetahuan untuk kemajuan diri dan masyarakat.
Dinas perpustakaan di daerah pun harus lebih kreatif meskipun anggaran minim. Minimnya anggaran justru harus dijadikan tantangan untuk melahirkan inovasi. Jangan sampai alasan anggaran kecil membuat program vakum atau bahkan hilang. Maka, kolaborasi harus ditumbuhkan: dengan sekolah, komunitas, kampus, media lokal, hingga pelaku UMKM. Kegiatan literasi bisa dipadukan dengan kegiatan ekonomi kreatif, sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Dengan begitu, literasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan elitis, melainkan kebutuhan sehari-hari.
Kantong-kantong literasi di masyarakat juga harus terus dihidupkan. Taman bacaan masyarakat, rumah baca, dan komunitas-komunitas yang lahir dari swadaya warga terbukti mampu menjaga api literasi tetap menyala di tengah keterbatasan. Mereka perlu mendapat dukungan, baik berupa buku, pelatihan, maupun fasilitasi jejaring. Pemerintah daerah bisa memberikan insentif nonanggaran, misalnya dengan menyediakan ruang publik sebagai lokasi kegiatan literasi, atau mempermudah akses komunitas ke sumber-sumber bacaan digital.
Lebih dari itu, kita perlu menanamkan kesadaran bahwa literasi adalah investasi jangka panjang. Mungkin dampaknya tidak instan seperti pembangunan infrastruktur, tetapi dalam jangka panjang literasi adalah fondasi kokoh bagi peradaban. Negara yang literasinya kuat akan lebih tahan menghadapi krisis, lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, dan lebih cerdas dalam mengambil keputusan.
Kegusaran saya adalah literasi masih dianggap urusan nomor sekian, padahal ia seharusnya menjadi prioritas utama. Sudah saatnya pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat luas makin kukuh menyatukan langkah agar gerakan literasi tidak pernah padam.
Jika literasi terpinggirkan, kita hanya akan mengulang kesalahan sejarah: membiarkan generasi masa depan tumbuh tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Tetapi jika kita menempatkan literasi sebagai prioritas, maka kita sedang menyiapkan bangsa yang kuat, cerdas, mandiri, dan bermartabat. (GyoSubagio.Lampung)
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
