DANANTARA: Lipstik Elite Baru?
Oleh: ET Hadi Saputra, Lawyer, Konsultan Penanaman Modal, Pengajar, Petani Organik, Ketua mappas.or.id dan Inisiator adat.or.id
Namanya moncer: Danantara. Digadang-gadang jadi Sovereign Wealth Fund (SWF) kita, berbekal Soemitronomics: pertumbuhan plus pemerataan. Visi selangit itu sudah nangkring di kepala emak-emak di pasar hingga anak Gen Z.
Tapi, kok, aneh, ya?
“Danantara bukan untuk akar rumput. Otak mereka cuma untuk Korporasi BUMN. Urusan KCIC yang jebol itu saja jadi urusan Danantara. Proyek politik yang nggak feasible.”
Jleb banget omongan generasi non omon-omon itu.!
Deklarasi visi menjadi SWF yang berakar pada Soemitronomics—growth dan equity—dengan tata kelola profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ow Indah sekali bukan?
Mengaku anak kandung Soemitronomics tapi ngambang.
Ide Soemitro sederhana: laba BUMN 1-5% harus dikelola lembaga independen untuk membina koperasi dan usaha kecil, melawan dominasi konglomerat. Ini ekonomi strukturalis yang menuntut negara intervensi agar ada pemerataan.
Nah, di sini letak masalahnya. Dulu, ide Soemitro ditolak halus oleh J.B. Sumarlin, teknokrat pragmatis liberal-kapitalistik dan stabilisasi makro. Soemitro vs Sumarlin bagai minyak dan air.
Sekarang, Danantara muncul lagi. Dengann regulasi (PP No. 10/2025) minimalis. Nggak ada cantolan hukum memadai. Hanya template BUMN lama: ‘Melakukan pemberdayaan, mendukung… usaha mikro, kecil, menengah, koperasi’. Kalau cuma ini, ya sama saja dengan program BUMN yang sudah ada! Ia mengklaim sebagai true offspring dari Soemitronomics: “efisien seperti korporasi, adil seperti tuntutan rakyat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Bukan sekadar instrumen keuangan”, katanya. Benarkah?
Jebakan Roadmap 5 Tahun
Jebakan Tahun 1-2: Larangan Rangkap Jabatan dan UMKM.
Di Tahun 1, targetnya keren: larangan rangkap jabatan, fiscal rule, dan transparansi, meniru Norway GPFG dalam tata kelola.
Tapi…, hey! Rangkap jabatan di BUMN ini sudah gila-gilaan.
Bisakah Danantara yang baru lahir ini melawan elite rakus yang sudah nyaman ini?
Saya pesimis.
Tahun 2: kuota 20% belanja BUMN untuk UMKM dan Danantara Marketplace. Janji UMKM naik kelas dan terintegrasi ke rantai pasok global dan BUMN. Tapi, kalau BUMN-nya masih dikuasai elite yang sekarang, kuota 20% itu cuma formalitas di atas kertas, ga ketemu di lapangan.
Tahun 3: Dana Abadi dari Tambang meniru Norway Oil Fund. Targetnya 30% royalti nikel & batubara disisihkan jadi dana abadi, penarikan cuma 3-4% per tahun, untuk menjamin keadilan antargenerasi.
Udah blunder ngaku-ngaku punya Rp 14.700 triliun aset BUMN yang disangka dana fresh. Sekarang, ada nikel dan batubara fresh? Sumber daya tidak terbarukan ini godaan luar biasa bagi politisi belanja populis.Tahun 4, bergabung dengan IFSWF dan menargetkan net-zero 2050 (seperti NZ Super Fund);
Tahun 4, bergabung dengan IFSWF dan menargetkan net-zero 2050 (seperti NZ Super Fund);
Tahun 5, masuk 20 besar GlobalSWF dan mencapai dana abadi USD 50-100 miliar.
Ini elitisme Danantara. Fokusnya profitabilitas dan standar global. Danantara akan jadi mesin uang untuk elite.
Soemitronomics itu down to earth. Menekankan bottom-up dan pemerataan.
Danantara menjanjikan transparansi dan kepercayaan rakyat. Tapi, kita harus kritis dan pesimis.
- Jaminan Regulasi Abstrak: Roadmap itu kertas! Tanpa UU yang sakti memaksa porsi laba BUMN untuk UMKM dan Koperasi, Soemitronomics kandas.
- Meritokrasi Obral: Selama larangan rangkap jabatan nggak ditegakkan, Danantara hanya menampung elite politik yang tidak profesional.
- Dana Abadi Rapuh: Godaan nikel dan batubara itu terlalu besar. Sulit percaya elite politik mau menahan diri demi generasi mendatang.
Kritik dari sekarang, jangan nunggu 5 tahun ke depan, apakah janji ini benar-benar ditepati.
Jangan biarkan jadi angin surga yang berujung pada jurang ketimpangan yang makin lebar.
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
