Jakarta membara. Aksi massa di depan gedung DPR, Senin 25 Agustus 2025, berujung rusuh dengan gas air mata, water cannon, dan ratusan demonstran yang digiring ke kendaraan tahanan. Dari kerumunan yang bubar ke berbagai arah itu, suara keras datang dari barisan relawan pembopong Joko Widodo: Laskar Cinta Jokowi.
“Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggungjawab penuh. Jika tak mampu lebih baik mundur demi kebaikan bangsa,” ngegas Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro kepada awak media Kamis malam 28 Agustus 2025.
Termul ini menilai wibawa negara bisa runtuh jika kericuhan sosial dibiarkan berulang. “Kita tidak boleh membiarkan kekerasan di jalanan menjadi wajah demokrasi kita. Tugas presiden adalah memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Kalau presiden tidak bisa menjalankan, bagaimana masa depan negara ini?” gas lanjutannya.
Pada mulanya, aksi di DPR diwarnai flyer dengan tuntutan “USUT KORUPSI JOKOWI dan LENGSERKAN GIBRAN.” Namun pada H-1 pelaksanaan, tuntutan mingser menjadi penolakan kenaikan tunjangan DPR.
Di tengah duka dan amarah itu, Laskar cinta Jokowi mengail di air keruh. Mereka menuntut Prabowo mundur. Alasannya: gagal menjaga keselamatan rakyat. Sekilas tampak heroik. Namun publik yang waras pasti bertanya: mengapa tuntutan serupa tak pernah keluar ketika tragedi jauh lebih dahsyat menimpa rakyat di era Jokowi?
Kita masih ingat dengan kuat. Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022. Lebih dari 130 meregang nyawa, mayoritas anak muda. Gas air mata yang ditembakkan secara brutal ke tribun, ditambah pintu stadion yang terkunci, menjadi penyebab utama. Apakah saat itu ada seruan lantang agar Jokowi mundur? Tidak!. Yang ada justru membangun narasi “jangan politisasi tragedi Kanjuruhan.”
Belum lagi konflik agraria yang terus berbiak. Dari Rempang, PIK 2, Morowali, Konawe, hingga Wadas. Rakyat dipukul, diusir, ditahan, bahkan ada yang meregang nyawa demi mempertahankan sepetak tanah leluhurnya. Semua itu terjadi di masa Jokowi. Apakah Laskar Cinta Jokowi atau kelompok termul menuntut presiden mundur? Lagi-lagi, tidak.
Inilah standar ganda Geng Solo. Sudah terpampang jelas. Korban yang jumlahnya ratusan kali lipat di masa Jokowi dianggap tak mengapa, mungkin hanya angka statistik. Sebaliknya, korban di masa Prabowo dijadikan senjata politik. Padahal akar masalahnya sama: aparat yang brutal, negara yang tunduk pada oligarki, plus kebijakan pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil. Bedanya, kini tragedi dijadikan pintu masuk untuk melemahkan Prabowo.
Tak bisa dipungkiri, kerusuhan Agustus dijadikan laba politik bagi Geng Solo. Dengan jatuhnya korban, narasi “Prabowo gagal” lebih mudah digoreng. Aksi yang panas memberi ruang bagi pihak yang sedari awal ingin mendelegitimasi presiden. Maka wajar bila publik menilai ada skenario, bahkan pesanan, di balik eskalasi ini.
Kita tahu sama tahu bahwa separuh kabinet Prabowo saat ini masih diisi oleh orang-orang Jokowi. Lantas bagaimana mungkin Prabowo bisa dijatuhkan dengan tuduhan gagal mengendalikan negara, sementara separuh mesin negara masih dipegang jaringan lama?
Apakah Prabowo gagal?, atau justru ada sabotase halus dari dalam pemerintahan sendiri?
Penulis fikir ini lebih realistis ketimbang mengikuti histeria murahan Laskar Cinta Jokowi.
Laskar Cinta Jokowi berupaya membangun opini dengan menggeser sorotan dari “USUT KORUPSI JOKOWI dan LENGSERKAN GIBRAN.” diarahkan spotlight ke Prabowo, lalu teriak-teriak membangun opini bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden baru sudah gagal sejak awal.
Tujuannya jelas, yaitu menciptakan delegitimasi dini, agar Jokowi tetap punya bargaining di panggung politik nasional meski sudah tak lagi berkuasa.
Rakyat tidak setolol yang dibayangkan para termul. Publik bisa membaca bahwa narasi ini hanyalah upaya putus asa dan pencucian dosa. Tidak ada yang menyangkal bahwa keamanan negara adalah tanggungjawab presiden, tapi logika hukum dan politik mengajarkan bahwa tanggungjjawab itu juga melekat pada aktor-aktor yang masih bercokol di sistem.
Apabila Menkopolhukam, Kapolri, dan Panglima TNI gagal mengendalikan aparat, maka kegagalan itu juga kegagalan jaringan lama yang masih dipertahankan. Menutup mata dari fakta ini sama saja menipu publik.
Satirenya sederhana saja, “Laskar Cinta Jokowi ibarat pelacur murahan yang menjerit paling kencang ketika ada razia satpol PP, mereka pura-pura sibuk menghujat para pelacur, padahal pelacurnya mereka sendiri, germonya Jokowi sendiri.
Dengan berteriak “Prabowo gagal”, mereka berharap publik lupa bahwa bara yang membakar kerusuhan ini adalah sumbu yang mereka tanam sedari lama: politik dinasti, korupsi yang dibiarkan menggurita, dan aparat yang dipelihara lebih untuk menundukkan rakyat ketimbang melayani masyarakat.
Jika Laskar Cinta Jokowi bicara tentang kegagalan negara, seharusnya mereka mulai dengan bercermin pada warisan Jokowi tuannya sendiri.
Wahai Laskar Cinta Jokowi! Usah menutupi koreng lama dengan menuding orang baru. Sebab rakyat sudah muak dijadikan obyek manipulasi.
Narasi pengkambinghitaman ini bisa jadi masih laku di kalangan relawan yang masih mabuk euforia, tapi di mata rakyat yang tiap hari menghirup gas air mata dan kehilangan pekerjaan, ini permainan murahan.
Dan sejarah selalu kejam pada permainan murahan.
Sejarah menjadi saksi, ia akan mencatat siapa sebenarnya yang menyalakan api, bukan siapa yang pura-pura memadamkannya.
Oleh : Surya Lelana (Redaktur SIM)
Eksplorasi konten lain dari Semut Ibrahim Mediatama
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
