Negara Dikelola Dengan Dusta

Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

Bagaimana Negara yang didirikan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta didorongkan keinginan luhur di Kudeta dibungkus Amandemen
Kemudian kaidah fundamental bernegara diamandemen. Kedaulatan Rakyat dihilangkan dengan menghilangkan utusan golongan dan utusan daerah, kemudian MPR mengradasi dirinya menjadi lembaga tinggi dan menghilangkan Presiden selaku madataris MPR, menghilangkan GBHN. Padahal MPR tidak mempunyai kewenangan itu dipasal dan ayat berapa UUD1945 MPR mempunyai kewenangan itu?

emua dilakukan dengan dusta, sebab dilakukan dengan Kudeta Konstitusi dibungkus kedustaan yang nama nya amandemen. Inilah awal dari kedustaan secara kolektif yang dilakukan oleh MPR kemudian Amin Rais mengatakan bahwa amandemen itu adalah Naif (Baca Dusta).

Sekarang banyak tokoh melakuksn kaji ulang kemudian mengusulkan adendum untuk disempurnakan. Pertanyaan nya setelah kembali pada UUD 1945 yang Asli kemudian diamandemen dengan cara adendum untuk disempurnakan…?

Pertanyaan nya siapa yang punya kewenangan melakukan Amendemen dengan cara adendum itu ?

MPR tidak punya kewenangan sebab dipasal 3 UUD 1945 Itulah Kewenangan MPR :

1. Mengangkat dan memberhentikan Presuden dan wakil Presiden;
2. Mengesahkan UUD;
3. Menetapkan GBHN.

Jadi tidak ada kewenangan MPR mengubah UUD1945. Kalau mau menyempurnakan ya wujudkan aturan tambahan dan peralihan setelah 6 Bulan terbentuk nya MPR mengesahkan UUD.

Jadi bukan mengesah jan UUD 1945 sebab UUD 1945 sudah disahkan PPKI. Maka MPR harus membuat UUD Pemerintahan.

Kalau negara ini Big Organitation maka UUD1945 Itu Anggaran Dasar (AD) sedang UUD pemerintahan adalah Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART).

Jika itu dilakukan Indonesia akan selamat dan MPR bisa melakukan amandemen sesuai dengan kepentingan kemajuan jaman. Dengan demikian tidak perlu melakukan dusta pada rakyat nya.

Dusta bukan hanya sekedar gambaran, tetapi juga merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Salah satu nya apa umat Islam mengetahui atau setuju dengan Uang dana haji sejumlah 700 Triliun dikeruk habis Jokowi untuk membangun IKN ? Bagaimana ini dana umat yang dikumpulkan puluhan tahun inilah bentuk dusta yang dilakukan rezim Jokowi.

Kata-kata Islami tentang dusta mengingatkan kita akan bahayanya, baik secara personal maupun sosial, serta dampak negatifnya terhadap hubungan antar individu dan masyarakat.

Islam mengajarkan pentingnya berbicara dan bertindak dengan jujur serta menjaga kebenaran. Kata-kata Islami tentang dusta mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kejujuran dan keutuhan dalam segala aspek kehidupan, serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Tetapi sejak negara ini UUD 1945 dikudeta dengan dibungkus dusta yang bernama amandemen, dampak nya terhadap bangsa ini kerusakan nya sangat dasyat.
Korupsi dianggap rezeki sehingga ada seorang jaksa karena suatu kasus dapat sogokan dan uang hasil sogokan ini di pakai untuk ibadah umroh dan sebagian di infakan ke masjid.

Indonesia sejak dikudeta nya konstitusi UUD 1945 maka bangsa ini dimasukan dalam sistem post truht adalah sistem dusta. Dusta yang terus menerus didengungkan akan dianggap kebenaran.

Hari ini bangsa ini merasakan kedustaan yang ditinggalkan oleh rezim Jokowidodo yang sangat membebani bangsa ini. Satu persatu kedustaan mulai terbongkar, yang edan korupsi sudah masuk kwadran triliun.

Kata simbah “Gusti Allah mboten sare sopo sing salah bakal seleh, Ngunduh Woing Pangerti”. Apa yang kamu tanam apa yang kamu tuai maka jangan dusta sebab akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Prabowo memang menanggung beban bagaimana memberitahukan kepada Umat Uslam kalau dana Haji sebesar 700 Triliun telah disikat habis oleh rezim Jokowi…?

-Atma_